Kasus korupsi kembali menyeret nama besar perusahaan milik negara. Kali ini giliran PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang disorot publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar dugaan penyelewengan dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4). Temuan ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk akademisi. Salah satu suara kuat datang dari Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, yang menyampaikan apresiasinya terhadap Kejagung karena berhasil mengungkap praktik korupsi yang terorganisir dan sistematis.
Dana Pensiun yang Harusnya Jadi Sandaran Hari Tua, Malah Dijadikan Ladang Korupsi
Kejagung membeberkan bahwa selama periode 2013 hingga 2019, pengelolaan dana pensiun DP4 disalahgunakan oleh oknum pengelola. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjamin masa pensiun para pegawai, justru diinvestasikan ke dalam instrumen berisiko tinggi dan tidak sesuai ketentuan.
Salah satu praktik yang disorot adalah pembelian saham gorengan — saham-saham perusahaan yang likuiditas dan kinerjanya rendah namun dimanipulasi harganya. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang wajib dimiliki dalam mengelola dana pensiun. Tak hanya itu, Kejagung juga menemukan bukti adanya proyek-proyek fiktif yang dibiayai menggunakan dana tersebut.
Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp148 Miliar
Dampak dari praktik korupsi ini tak main-main. Negara mengalami kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp148 miliar. Uang sebesar itu raib, tanpa manfaat jelas bagi ribuan pensiunan yang menggantungkan harapannya pada dana tersebut.
Investigasi Kejagung membuktikan bahwa penyalahgunaan dana tidak dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan diduga melibatkan jaringan yang cukup luas, dengan peran-peran strategis dalam manajemen DP4.
Apresiasi dari Akademisi: Ketegasan Kejagung Layak Diacungi Jempol
Dosen Hukum Pidana Trisakti Bicara: “Langkah Kejagung Simbol Keberanian Negara Melawan Korupsi”
Dalam wawancara dengan sejumlah media nasional, Azmi Syahputra, dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, menegaskan bahwa penanganan kasus ini oleh Kejagung merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Menurutnya, pembongkaran korupsi di institusi dana pensiun BUMN bukan hal yang mudah karena biasanya terbungkus rapi dalam mekanisme investasi legal.
“Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak para pensiunan. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga bentuk keadilan sosial,” tegas Azmi.
Harapan Besar untuk Efek Jera dan Reformasi Pengelolaan
Azmi juga menekankan bahwa kasus ini harus dijadikan momentum untuk reformasi total pengelolaan dana pensiun, terutama di badan-badan milik negara. Ia menyerukan agar pemerintah membentuk sistem pengawasan yang lebih kuat, dan menghukum pelaku dengan maksimal untuk memberikan efek jera yang nyata.
Enam Orang Jadi Tersangka, Proses Hukum Dijalankan Tanpa Toleransi
Daftar Tersangka Berasal dari Kalangan Internal DP4
Berdasarkan hasil penyidikan, Kejagung menetapkan enam tersangka yang semuanya merupakan mantan pejabat di lingkungan DP4. Nama-nama tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi, pelaporan keuangan, hingga pengesahan proyek-proyek fiktif.
Tindakan mereka tidak hanya melanggar etika, tetapi juga memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Kejagung telah menahan para tersangka tersebut untuk mencegah penghilangan barang bukti dan mempercepat proses hukum.
Bukti Diperkuat, Penelusuran Aset Terus Dilakukan
Kejagung juga menyatakan bahwa proses pelacakan aliran dana masih terus dilakukan. Beberapa aset yang diduga dibeli menggunakan uang korupsi tengah diidentifikasi untuk disita, agar bisa digunakan sebagai pengganti kerugian negara.
Dalam rilis terbarunya, Jaksa Agung menyebutkan bahwa pihaknya juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak eksternal — termasuk rekanan atau pihak swasta yang turut serta dalam skema penyelewengan.
Pelindo Meluncurkan Roadmap Baru demi Perbaikan Tata Kelola Dana Pensiun
Tiga Tahap Transformasi 2021–2025
Manajemen baru Pelindo menunjukkan komitmennya untuk tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan roadmap transformasi dana pensiun 2021–2025 yang mencakup:
- Fit in Business (2021–2022): Perbaikan dasar struktur tata kelola.
- Enhancement (2023): Penguatan kebijakan dan integrasi sistem manajemen risiko.
- Establishment (2024–2025): Konsolidasi final menuju pengelolaan dana pensiun yang sehat dan modern.
Roadmap ini disusun dengan melibatkan ahli keuangan, pengawas dana pensiun, dan auditor independen. Tujuannya bukan sekadar menutup lubang masa lalu, tetapi membangun kepercayaan pegawai terhadap sistem dana pensiun.
Komitmen Transparansi dan Anti-Fraud
Pelindo juga memperkenalkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan pengawasan secara real-time terhadap portofolio investasi dana pensiun. Setiap keputusan besar kini harus melewati proses review berlapis dan dilaporkan secara terbuka dalam rapat evaluasi kuartalan.
Hal ini diharapkan dapat menjadi role model bagi BUMN lain, terutama dalam menyikapi isu-isu korupsi dan ketidakefisienan pengelolaan keuangan pegawai.
Gelombang Reaksi: Dari Serikat Buruh Hingga Pemerhati Antikorupsi
Serikat Pekerja: “Kami Telah Lama Mencurigai Praktik Kotor Ini”
Beberapa perwakilan serikat buruh menyatakan bahwa mereka telah berulang kali meminta audit independen atas pengelolaan dana pensiun, namun selalu menemui jalan buntu. Fakta yang diungkap Kejagung memperkuat kecurigaan mereka selama ini bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pengelolaan DP4.
Mereka kini mendesak agar hasil investigasi dipublikasikan sepenuhnya dan memberikan akses ke jalur pengaduan yang dapat digunakan pegawai aktif maupun pensiunan.
LSM Antikorupsi: Pelindo Harus Transparan Sepenuhnya
Sejumlah LSM antikorupsi juga menyoroti pentingnya keterbukaan data dalam penanganan kasus ini. Mereka meminta agar proses hukum berjalan hingga ke akarnya dan tidak berhenti hanya pada individu yang sudah pensiun. Bila perlu, kata mereka, audit terhadap dana pensiun di seluruh BUMN dilakukan secara serentak dan terbuka.
Momentum Membersihkan Akar Korupsi di Tubuh BUMN
Kasus dana pensiun Pelindo bukan hanya soal uang yang digelapkan. Ia mencerminkan kerapuhan tata kelola keuangan dalam institusi milik negara yang seharusnya menjadi panutan. Kejagung, melalui pengungkapan ini, tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membuka ruang untuk perbaikan sistem secara menyeluruh.
Apresiasi dari akademisi seperti Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti menjadi penguat bahwa langkah hukum yang dilakukan saat ini bukan sekadar tindakan reaktif, tapi wujud nyata keberpihakan negara terhadap hak dasar warganya.
Kesimpulan Akhir
- Kejagung berhasil membongkar korupsi dana pensiun Pelindo yang merugikan negara Rp148 miliar.
- Enam orang tersangka sudah ditahan dan proses hukum terus berjalan.
- Azmi Syahputra dari Universitas Trisakti memuji langkah Kejagung sebagai cermin keberanian hukum.
- Pelindo meluncurkan roadmap 2021–2025 untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun.
- Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membersihkan korupsi sistemik di tubuh BUMN secara menyeluruh.
