Dalam berbagai pernyataan publik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di tengah isu belanja tidak produktif dan lemahnya pengelolaan keuangan daerah, Mendagri menunjuk sosok Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., sebagai figur strategis dalam menjalankan reformasi fiskal di daerah. Latar belakang Agus Fatoni sebagai birokrat yang tiga kali dipercaya menjadi Penjabat Gubernur di berbagai provinsi memperkuat kapasitasnya.
Latar Belakang Agus Fatoni dan Karier Birokrasi
Awal Karier dan Pendidikan
Agus Fatoni merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang kemudian melanjutkan studi pascasarjana hingga meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran. Kariernya diawali dari jabatan struktural di pemerintahan daerah, khususnya di bidang keuangan dan perencanaan pembangunan.
Pengalaman sebagai Pj Gubernur Tiga Provinsi
Tercatat, Agus Fatoni pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di tiga provinsi berbeda:
- Pj Gubernur Sulawesi Utara (2020)
- Pj Gubernur Sumatera Selatan (2023–2024)
- Pj Gubernur Sumatera Utara (2024–2025)
Dalam tiap penugasannya, ia dihadapkan pada kondisi sosial ekonomi yang kompleks, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan stunting, hingga stabilisasi politik daerah menjelang pemilu.
Komitmen pada Efisiensi Anggaran
Tugas Sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah
Sejak menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah pada 2022, Agus Fatoni aktif menyosialisasikan prinsip efisiensi belanja daerah. Salah satu sorotan utamanya adalah penekanan terhadap belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas berlebihan, pengadaan ATK, dan pengeluaran seremonial yang menguras APBD namun minim dampak langsung ke masyarakat.
Implementasi Surat Edaran Mendagri
Bersama Mendagri, Agus Fatoni menggulirkan Surat Edaran yang mendorong kepala daerah untuk melakukan realokasi anggaran menuju program-program prioritas nasional. Ini mencakup ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan pendidikan dasar.
Blusukan dan Monitoring Daerah
Tim monitoring internal Kemendagri yang dipimpin langsung oleh Fatoni kerap melakukan kunjungan mendadak ke sejumlah daerah. Tindakan ini sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pemanfaatan anggaran dan memastikan tak ada penyimpangan dalam penyusunan RKPD dan APBD.
Penghargaan dan Reputasi
Rekam Jejak Reformasi
Kiprah Fatoni diakui luas, baik oleh kementerian maupun lembaga negara lainnya. Ia dikenal sebagai teknokrat yang mampu menyelaraskan instruksi pusat dengan kebutuhan lokal. Di masa jabatannya sebagai Pj Gubernur, ia dinilai berhasil menjaga kestabilan fiskal daerah dan mempercepat serapan anggaran.
Penghargaan dari Daerah
Selama menjadi Pj Gubernur, Agus Fatoni mendapatkan berbagai gelar adat dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi masyarakat lokal terhadap integritas dan kinerjanya. Beberapa di antaranya datang dari tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi di provinsi tempat ia bertugas.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi
Tantangan utama Agus Fatoni ke depan adalah menumbuhkan kesadaran kolektif pemerintah daerah bahwa efisiensi bukan soal memangkas anggaran semata, tetapi mengubah pola pikir dari pengeluaran administratif ke program berbasis dampak sosial.
Peran Strategis Menuju Pemilu dan RPJMN Baru
Dengan tahun politik mendekat dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) baru di depan mata, peran Agus Fatoni semakin strategis. Efisiensi anggaran menjadi kebutuhan mutlak agar setiap rupiah APBD memberi dampak nyata dan menghindari belanja elektoral yang boros.
Figur Reformis dalam Birokrasi
Agus Fatoni, dengan pengalaman dan integritasnya, menjadi simbol aparatur sipil negara yang mampu menjadi jembatan antara visi pemerintah pusat dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tapi oleh sosok-sosok seperti Fatoni yang bekerja dengan disiplin, pengawasan, dan keberanian untuk menindak yang melenceng. Ia adalah contoh nyata birokrat reformis di era birokrasi digital dan akuntabilitas publik.
