Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) kembali menggencarkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Perkara ini mencuat dari praktik pengelolaan dan distribusi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022, yang dinilai merugikan negara dalam jumlah sangat besar.
Pemeriksaan Delapan Pegawai PT Timah
Pada 17 April 2025, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung memeriksa delapan pegawai aktif PT Timah Tbk sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami keterlibatan internal korporasi dalam skema pengelolaan komoditas timah yang diduga menyimpang dari ketentuan hukum.
Identitas Para Saksi
Kedelapan pegawai yang diperiksa berinisial AS, EZS, NBP, DH, ES, ARS, KKS, dan FE. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai individu yang mengetahui proses operasional, pengawasan, dan transaksi timah di perusahaan pelat merah tersebut. Informasi dari para saksi ini digunakan untuk memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan.
Penetapan Korporasi sebagai Tersangka
Perusahaan yang Terlibat
Dalam perkembangan perkara, Kejagung telah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka korporasi. Perusahaan tersebut antara lain PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), PT Sariwiguna Binasentosa (SBS), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP). Kelima entitas tersebut diduga terlibat dalam transaksi ilegal dan manipulatif yang memperkaya korporasi dengan merugikan keuangan negara.
Skema Tata Niaga Ilegal
Skema korupsi mencakup pembelian bijih timah dari penambang ilegal, pengolahan di fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan, serta distribusi yang diatur melalui jalur-jalur tidak resmi. Proses ini diduga diketahui dan dibantu oleh pihak internal PT Timah, yang saat ini tengah diperiksa lebih lanjut.
Kerugian Negara dan Dampak Lingkungan
Hasil Audit BPKP
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara akibat skema ini ditaksir mencapai lebih dari Rp300 triliun. Rinciannya meliputi Rp26,6 triliun untuk pembelian bijih timah ilegal, Rp2,28 triliun dari biaya sewa peralatan, dan lebih dari Rp271 triliun dalam bentuk kerusakan lingkungan jangka panjang akibat penambangan tanpa kontrol.
Krisis Tata Kelola SDA
Kasus ini menjadi gambaran nyata dari lemahnya tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan yang seharusnya menjamin keberlanjutan dan keadilan justru dikapitalisasi untuk keuntungan sepihak yang tidak sah.
Strategi Penindakan Kejagung
Pemeriksaan Bertahap
Kejaksaan menyampaikan bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan bertahap dan menyeluruh. Selain pegawai internal, penyidik juga akan memanggil sejumlah pihak dari korporasi tersangka serta mitra-mitra pengangkutan dan ekspor untuk menelusuri aliran dana dan jaringan distribusi hasil timah.
Penguatan Pembuktian
Dokumen internal, transaksi digital, laporan operasional, serta hasil forensik akuntansi akan menjadi bagian dari alat bukti untuk memperkuat dakwaan. Pendekatan forensik digital juga digunakan untuk menggali informasi dari komunikasi elektronik antar pihak terkait.
Reaksi Publik dan Harapan Reformasi
Sorotan Nasional
Kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat luas karena menyentuh sektor pertambangan strategis. Publik menyoroti perlunya transparansi dalam tata niaga timah dan menuntut pemerintah untuk membenahi regulasi serta pengawasan industri ekstraktif.
Momentum Perbaikan Sistem
Penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga menjadi landasan reformasi struktural dalam pengelolaan tambang. Pemerintah didesak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua kontrak tambang, memperketat sistem pelaporan, dan memperkuat sanksi administratif serta pidana.
Bongkar Skandal Timah: Titik Awal Reformasi Tambang Nasional
Pemeriksaan delapan pegawai PT Timah oleh Kejaksaan Agung merupakan bagian penting dalam membuka tabir korupsi tata niaga timah. Dengan nilai kerugian yang fantastis, kasus ini mencerminkan perlunya sinergi antara penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan peran serta publik dalam menjaga integritas pengelolaan kekayaan alam nasional.
