Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) kembali menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian. Melalui sejumlah laporan masyarakat yang diterima secara resmi, lembaga ini menuntut agar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tidak segan menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang mencederai marwah institusi.
Laporan Masyarakat dan Kasus-Kasus Terkini
Kasus Cikarang Selatan: Dugaan Pemerasan oleh Penyidik
Salah satu kasus yang menjadi perhatian BPI KPNPA RI adalah dugaan pemerasan oleh penyidik Sat Reskrim Polsek Cikarang Selatan. Seorang warga bernama H. Midun mengaku diminta uang oleh oknum penyidik tanpa dasar hukum yang sah. Merasa dirugikan secara hukum dan moral, pihak korban melapor ke BPI KPNPA RI yang kemudian menindaklanjuti ke Paminal Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Laporan Intimidasi di Bukittinggi
Kasus lain datang dari Sumatera Barat, di mana seorang warga bernama AM mengklaim dirinya bersama suami ditangkap tanpa surat resmi dan mengalami penyekapan oleh oknum penyidik Polres Bukittinggi. Perlakuan semena-mena ini mendapat kecaman keras dari masyarakat sipil dan lembaga pengawas seperti BPI KPNPA RI yang menyuarakan keadilan bagi korban.
Sikap Tegas BPI KPNPA RI
Pernyataan Resmi dari Ketua Umum
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyampaikan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat adalah bentuk pelanggaran etik dan hukum yang serius. Ia menyatakan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai lembaga penegak hukum.
Menurut Rahmad, hanya dengan tindakan tegas dan transparan, reformasi di tubuh Polri dapat berjalan secara nyata. Ia juga mendesak agar Propam aktif melakukan pengawasan menyeluruh dan segera menindak setiap laporan masyarakat.
Reformasi Kultural dalam Institusi
BPI KPNPA RI menilai perlu ada reformasi kultural di internal Polri agar paradigma pelayanan publik lebih mengedepankan etika, akuntabilitas, dan keadilan. Lembaga ini mendorong pelatihan ulang anggota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar memiliki integritas dan empati tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Peran Propam dan Tantangan Penegakan Etika
Tugas dan Fungsi Propam
Propam sebagai divisi internal Polri memiliki mandat penting untuk mengawasi kedisiplinan dan profesionalitas anggota. Mereka berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran pidana yang melibatkan personel Polri.
Namun di lapangan, kerap muncul tantangan seperti keberpihakan dalam proses pemeriksaan, minimnya pelaporan dari korban, hingga sulitnya akses publik dalam menuntut transparansi. BPI KPNPA RI menyoroti agar Propam tidak hanya bergerak pasif, tapi juga melakukan jemput bola dalam kasus-kasus sensitif.
Perlunya Penguatan Regulasi Internal
Menurut BPI KPNPA RI, salah satu langkah mendesak adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan sistem laporan anonim yang efektif, pemantauan berkala oleh lembaga eksternal, dan publikasi hasil putusan etik agar menjadi efek jera sekaligus sarana edukatif bagi publik.
Harapan Terhadap Reformasi Kepolisian
BPI KPNPA RI berharap agar setiap tindakan menyimpang tidak hanya ditindak secara administratif, tetapi juga dijadikan pelajaran kolektif. Institusi Polri harus menjadi teladan dalam supremasi hukum, bukan menjadi ancaman baru bagi masyarakat yang justru butuh perlindungan.
Bersama masyarakat, lembaga ini siap mendampingi korban-korban penyalahgunaan kekuasaan agar berani menyuarakan keadilan. Dengan dorongan publik dan peran aktif institusi pengawasan internal, cita-cita reformasi kepolisian yang adil, profesional, dan berintegritas bukan hal mustahil untuk diwujudkan.
Jangan Biarkan Oknum Rusak Citra Polri
Dalam konteks negara hukum, tidak ada yang kebal hukum, termasuk aparat penegak hukum. BPI KPNPA RI melalui sorotan tajam dan pengawalan kasus berharap agar setiap individu yang menyelewengkan kekuasaan diberikan sanksi setimpal. Hanya dengan langkah tegas, Polri bisa kembali meraih kepercayaan publik dan menjadi simbol keadilan sejati.
