BeritaNasional

Diduga Terkait Bansos Covid-19, KPK Geledah Rumah Bupati Bandung Barat

BANDUNG, (www.JNnews.co.id) | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Bupati Bandung Barat berinisial AUS di Jalan Murhadi, Lembang Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).

Petugas KPK langsung mengecek rumah Bupati dan beberapa rumah lainnya. Mereka menelusuri gang sempit dengan didampingi anggota kepolisian bersenjata lengkap.

Diduga penggeledahan di lapangan terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan KPK terhadap bupati beberapa waktu lalu terkait bansos COVID-19.

Selain itu, Petugas juga melakukan pemeriksaan di kantor Bupati, Setda KBB dan sampai saat ini pihak awak media belum mendapatkan klarifikasi dari juru bicara KPK. Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari petugas KPK yang mendatangi rumah bupati.

Sebanyak dua kali AUS diperiksa oleh KPK. Dalam dua kali pemanggilan, AUS diperiksa KPK di Jakarta dan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Cibeureum, Kota Bandung.

Saat pemeriksaan terhadap AUS di kantor BPKP Jabar, diketahui sejumlah penyidik KPK membawa beberapa map dan koper yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Sebelumnya, pada, Kamis (4/3/21) lalu, beredar di group Whatsapp adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap AW (putra Bupati Bandung Barat), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banner Iklan Sariksa

Disinyalir penyidikan tersebut terkait dengan kasus pengadaan bantuan sosial Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020. yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan pada Jaring Pengaman Sosial tahun lalu.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto tersebut disebutkan bahwa per tanggal 26 Februari 2021, dengan jelas perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik/18/Dik.00/01/02/2021, nama AW putra dari orang nomor satu di KBB tersebut ditetapkan tersangka sesuai yang tercantum dalam isi surat dari KPK. adapun nama AUS dan seorang pengusaha bernama TG diduga turut berperan dalam kasus tersebut akan tetapi penetapan statusnya sampai saat ini menjadi pertanyaan publik.

Mereka diduga berperan dalam melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dijelaskan dalam pasal 12 huruf i dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1 ke-1 jo pasal 56 KUHP). /Deni Supriatna

Editor-Admin

Redaktur-

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button