BeritaNasionalTrending

DPW KAMPUD Apresiasi Walikota Batam, Berikan Hak Pensiun Mantan ASN Syamsudin Atan Usai Dipecat

Bandar Lampung, (JNnews) | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) memberikan apresiasi terhadap Walikota Batam yang merespon cepat atas tuntutan Syamsudin Atan yang merupakan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah dipecat oleh Walikota Batam, dengan menerbitkan Keputusan Walikota Batam, nomor 00140/22171/TAP/11/21 perihal pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun.

Melalui keterangan persnya di Bandar Lampung, Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah dan sikap dari Walikota Batam, H. Muhammad Rudi, SE, M.M dengan memberikan hak pensiunnya berupa gaji Syamsudin Atan setelah dipecat oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.

“Kita mendukung dan memberi apresiasi yang tinggi atas sikap dan langkah dari Walikota Batam, Bapak H. Muhammad Rudi, S.E, M.M, yang telah memberikan hak pensiun mantan PNS Pemerintah Kota Batam, atas nama Syamsudin Atan melalui surat keputusan nomor 00140/22171/TAP/11/21”, ungkap Seno Aji, pada Minggu (28/11/2021).

Foto : Rec.dok

Dia juga menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya keputusan Walikota, maka pihaknya mengurungkan niat untuk membawa persoalan pemberhentian ASN Syamsudin Atan yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan Kota Batam ke Komnas HAM dan Ombudsman RI.

“Dengan dipenuhinya hak dari Pak Syamsudin Atan tentunya sebagai komite dari seluruh elemen masyarakat KAMPUD mengurungkan niat untuk mendorong persoalan pemberhentian ASN Syamsudin Atan ke Komnas HAM dan Ombudsman RI”, terang sosok aktivis muda yang dikenal sederhana dan karib disapa Seno Aji.

Foto : Rec.dok

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim telah memberikan komentarnya, walaupun terlihat berat untuk menjawab konfirmasi awak media.

Dikatakan oleh Salim,  bahwa dirinya kurang memahami persoalan pemecatan Syamsudin Atan. Padahal ASN atas nama Syamsudin Atan tersebut, sebelumnya bertugas di OPD Dinas Perhubungan Kota Batam dimana Salim sebagai pimpinannya.

Sebagai Kepala Dinas terkait, Salim terkesan buang badan, kondisi ini terbukti saat memberikan tanggapan, dia (Salim-red)  menyarankan awak media, konfirmasi kepada BKPSDM Kota Batam.

“Sebaiknya ke BKPSDM, terkait Kepegawaian, Karena sudah ada keputusan”, kata Salim kepada melalui pesan WhatsApp nya, Rabu (10/11/2021).

Kemudian, awak media menyampaikan bahwa konfirmasi telah dilakukan langsung kepada Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasna yang awalnya berjanji memberikan klarifikasi terkait persoalan pemecatan Syamsudin Atan, namun saat dikonfirmasi Hasna tidak menjawab dan bahkan nomor awak media diblokir oleh Kepala BKPSDM.

Sementara menanggapi informasi adanya gaji Syamsudin Atan yang belum diserahkan oleh pihak Pemko Batam setelah dipecat sepihak, Salim mengaku belum memahami persoalan tersebut.

“Saya belum tahu percis”, ujar dia.

Dia menjelaskan jika pemecatan Syamsudin Atan harus disesuaikan dengan peraturan dan mekanisme yang ada.

“Sesuai ketentuan dan prosedur saja”, kata Salim.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam ini enggan menjawab pertanyaan awak media, saat disinggung terkait rencana Syamsudin Atan yang akan melayangkan laporan resmi ke Komnas HAM bersama LSM KAMPUD (Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi) terkait hak-hak nya yang belum dibayarkan.

Diketahui, pada awal mencuatnya persoalan pemecatan Syamsudin Atan di media JNnews, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasna berencana akan memberikan klarifikasi kepada mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Syamsudin Atan, namun janji tersebut hanya isapan jempol. Lantaran sampai saat ini Hasna selalu kepala BKPSDM Kota Batam belum memenuhi janji dia untuk memanggil dan memberikan klarifikasi terkait pemecatan sepihak ASN Kota Batam tersebut.

Kepada media JNnews, Hasna menuding bahwa apa yang disampaikan oleh Syamsudin Atan tidak benar.

“Tidak ada hak yang bersangkutan yang tidak dipenuhi, yang ada kewajibannyalah yang tidak dijalani”, kata Hasna di Kota Batam, Rabu (22/9/2021).

Kendati demikian, Kepala BKPSDM Kota Batam ini enggan menjelaskan kewajiban apa yang tidak dipenuhi oleh Syamsudin Atan sebelum dipecat dengan hormat oleh Pemkot Batam.

“Yang bersangkutan tau tu”, jelasnya

“Saya mau manggil yang bersangkutan dalam waktu dekat, mau klarifikasi, apa yang sudah disampaikan yang bersangkutan itu”, ujar Hasna.

Namun, Kepala BKPSDM enggan menjawab terkait pemberhentian Syamsudin Atan, yang diduga tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan.

Hal ini terbukti saat Media JNnews mencoba menghubungi kembali Kepala BKPSDM Kota Batam pada Sabtu (16/10/2021), melalui kontak WhatsApp, pesan yang dikirim hanya terlihat ceklis, sangat disayangkan sepertinya nomor media JNnews justru diblokir oleh dia (Hasna-red).

Dengan cara-cara Hasna sebagai Kepala BKPSDM Kota Batam yang memblokir nomor telepon JNnews, mengindikasikan bahwa tudingan Hasna kepada Syamsudin Atan hanya pembelaan sepihak oleh dia (Hasna-red) agar tidak disalahkan, dan menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Syamsudin Atan adalah sesuatu yang benar dan layak diperjuangkan.

Ditempat terpisah, Syamsudin Atan membenarkan bahwa dirinya sampai saat ini belum mendapat klarifikasi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, terkait pemecatan dan belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak Syamsudin Atan.

“Saya telah diberhentikan dengan hormat, tapi tidak ada tembusan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan), serta Menteri Keuangan (Menkeu).

Sampai saat ini gaji Saya tidak dibayarkan, meskipun sudah ada keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Badan Pertimbangan Kepegawaian No :162 / BAPEK /S.1/2021 a.n Sekretaris. Plt. Asisten Sekretaris, Andi Anto Nip : 197309101994081001. Dan KEPUTUSAN BADAN PERTMBANGAN KEPEGAWAIAN NO :026/ KPTS/BAPEK/2021. TENTANG PENGUATAN KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM MENGENAI HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA SYAMSUSUDIN ATAN, NIP . 19680827 199203 1 011”, ujar Syamsudin Atan.

Diketahui, berdasarkan surat keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, kepada Syamsudin Atan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. /Red

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button