Kasus dugaan korupsi dalam skema kawasan berikat dan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) di sejumlah pelabuhan Indonesia memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah pegawai Bea dan Cukai, termasuk pejabat berinisial ATS. Penelusuran hukum ini menguak kemungkinan adanya jaringan mafia pelabuhan yang selama ini merugikan negara melalui praktik-praktik manipulatif di jalur distribusi logistik nasional.
Latar Belakang Skema KITE dan Kawasan Berikat
Fasilitas KITE dan kawasan berikat dirancang pemerintah sebagai insentif fiskal untuk pelaku industri ekspor. Dalam skema ini, pelaku usaha mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang impor yang akan diproses dan kemudian diekspor kembali. Sayangnya, celah dalam pengawasan membuka ruang penyalahgunaan skema ini untuk keuntungan pribadi maupun korporasi tertentu.
Pemeriksaan Terhadap ATS dan Beberapa Pegawai Bea Cukai
Fokus Kejagung pada Kawasan Tanjung Emas dan Tanjung Priok
Kejagung menetapkan pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Tanjung Priok di Jakarta sebagai dua wilayah kunci yang diduga menjadi titik konsentrasi korupsi. Dalam konteks ini, ATS, yang merupakan pejabat aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diperiksa karena diduga mengetahui atau bahkan turut memfasilitasi praktik penyalahgunaan fasilitas tersebut.
Jaringan yang Terstruktur
Selain ATS, Kejagung memeriksa sejumlah pegawai lainnya yang bertugas di lapangan, termasuk di bidang pengawasan barang, penindakan, dan penyidikan. Nama-nama seperti MRP, IP, dan H disebut sebagai tersangka karena diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dalam fungsi pengawasan barang keluar-masuk kawasan berikat.
Modus dan Indikasi Kerugian Negara
Penjualan Barang Impor di Dalam Negeri
Dalam modus operandi yang diungkap, barang-barang yang seharusnya diolah dan diekspor kembali justru dipasarkan di dalam negeri. Hal ini jelas melanggar aturan karena barang tersebut semestinya mendapatkan pembebasan bea masuk hanya jika digunakan untuk produksi barang ekspor.
Manipulasi Dokumen dan Data Ekspor
Pelaku diduga menggunakan dokumen fiktif dan laporan ekspor palsu untuk mengaburkan fakta bahwa barang sebenarnya tidak pernah keluar wilayah pabean. Dengan begitu, kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor berhasil dihindari, menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Penetapan Tersangka dan Proses Hukum
Nama-Nama yang Sudah Ditahan
Kejagung menetapkan beberapa nama sebagai tersangka: MRP (Kasi P2 KPPBC Semarang), IP (Kepala KPPBC Semarang), dan H (Kasi Intelijen Kanwil Jateng). Seorang pengusaha bernama LGH, Direktur PT Eldin Citra, juga dijerat sebagai pelaku swasta yang terlibat aktif.
Penelusuran Aset dan Potensi Pencucian Uang
Proses hukum kini merambah ke aspek pencucian uang. Tim penyidik tengah menelusuri aliran dana hasil kejahatan untuk menentukan apakah ada aset-aset hasil korupsi yang disamarkan dalam bentuk lain seperti properti, kendaraan mewah, atau rekening atas nama pihak ketiga.
Implikasi Kebijakan dan Reformasi Kepabeanan
Evaluasi Total Skema KITE dan Kawasan Berikat
Kasus ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan pengawasan atas fasilitas fiskal untuk ekspor. Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum didorong untuk membenahi sistem verifikasi dan integrasi data antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan pelaku logistik.
Perluasan Whistleblower dan Sistem Audit Digital
Pengawasan manual terbukti tidak memadai. Para pengamat mengusulkan penggunaan sistem audit digital yang real-time serta penguatan kanal pengaduan publik (whistleblower) yang aman dan responsif.
Sinyal Serius untuk Perbaikan Sistem
Pemeriksaan terhadap ATS dan beberapa pegawai Bea Cukai adalah langkah awal dari penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang telah lama membelit kawasan pelabuhan. Dengan kerugian negara yang begitu besar, reformasi kepabeanan harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan didukung oleh sistem pengawasan yang independen.
Kejagung diharapkan terus mengembangkan kasus ini hingga ke akar-akarnya dan memastikan tidak ada pelaku yang lolos dari proses hukum, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci agar insentif fiskal untuk ekspor benar-benar menjadi motor ekonomi nasional, bukan sarang penyimpangan fiskal yang melukai kepentingan publik.
