BeritaNasional

Mantap..Aduan DPD KAMPUD Lamtim Mulai Ditelaah

Lampung Timur, (www.JNnews.co.id) – Pengaduan DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur atas dugaan tindak pindana korupsi di tubuh dinas PUPR wilayah setempat, mulai ditelaah oleh kejaksaan.

“Baru kita telaah, tentunya kasus ini menjad pehatian khusus dari kejaksaan,” kata Kasi Intel Kejari Lampung Timur, Rivaldo VS, SH., MH saat di Lampung Timur, Senin (12/4).

Dia mengatakan, laporan ini masih akan kembali diteliti, tidak menutup kemungkinan kejaksaan akan mencari tahu kebenaran laporan ini.

Jika memang masuk tindak pidana, sudah bisa ke tahap selanjutnya akan tetapi ini semua masih dalam proses sehingga tidak bisa langsung disimpulkan.

Dia mengatakan, setiap laporan atau pun pengaduan dari masyarakat kejaksaan pasti akan langsung menindaklanjuti, tapi untuk masuk ke lidik tentunya harus memenuhi beberapa syarat.

Sebelumnya, Oleh sebeb itu, laporan yang diberikan oleh DPD KAMPUD sangat di apresiasi, hari ini dilakukan telaah bersama tim.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Timur resmi melaporkan dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) terkait proyek-proyek infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur pada Selasa (6/4/2021) sore.

Banner Iklan Sariksa

Diduga ada sejumlah proyek yang terdapat unsur potensi kerugian negara, diperkirakan ada 19 Paket Proyek Infrastruktur dengan total keseluruhan kontrak sebesar Rp. 10. 300. 570.000.

Sejumlah proyek ini, disinyalir dalam pelaksanaannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas, Tim PHO, tidak cermat menguji perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk menerima hasil pekerjaan, sehingga menyebabkan potensi kerugian Negara.

Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi menduga PPK bersama Pengguna Anggaran (PA) Kepala Dinas PUPR, dalam menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Hal ini disinyalir terjadi akibat adanya beban fee/uang setoran proyek yang telah dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana”, ungkap Andi.

editor Roy

redaksi –

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button