Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada pekan ini untuk menyampaikan tuntutan agar pemilik atau owner Holiwings diperiksa secara hukum. Langkah ini merupakan respons atas polemik promosi minuman keras Holiwings yang menggunakan nama-nama sakral dalam agama, yaitu “Muhammad” dan “Maria”.
Latar Belakang Permasalahan
Pada pertengahan tahun 2022, akun media sosial Holiwings mempublikasikan sebuah promosi yang menawarkan minuman beralkohol gratis bagi pelanggan yang memiliki nama “Muhammad” dan “Maria”. Promosi ini langsung menuai kritik tajam karena dianggap menistakan agama dan melecehkan dua nama yang sangat dihormati dalam Islam dan Kristen.
Respon Cepat Aparat dan Pemerintah
Tidak berselang lama, pihak Kepolisian menetapkan enam orang dari tim kreatif Holiwings sebagai tersangka. Mereka terdiri atas bagian desain grafis, media sosial, hingga supervisor promosi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut merespons dengan mencabut izin usaha 12 gerai Holywings yang dinilai melanggar aturan izin operasional.
Aksi BAPERA di Polres Jaksel
Wakil Ketua Umum DPP BAPERA, Lisman Hasibuan, bersama sejumlah perwakilan dari berbagai daerah seperti Aceh, Maluku, dan Papua, datang langsung ke Polres Jakarta Selatan. Dalam aksi damainya, Lisman mendesak penyidik agar tidak hanya berhenti pada pegawai operasional, tetapi turut memeriksa pemilik Holywings Group.
“Pemilik adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan dan etika promosi dari perusahaannya. Tidak mungkin promosi sebesar itu berjalan tanpa sepengetahuan jajaran atas,” ujar Lisman.
Sikap Tegas Organisasi Kepemudaan Terhadap Holiwings
Sebagai organisasi kepemudaan nasional, BAPERA menilai bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut pelanggaran etika bisnis, tetapi juga berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, mereka meminta aparat hukum bertindak tegas dan adil tanpa pandang bulu.
Reaksi Publik dan Tokoh Masyarakat
Berbagai organisasi keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut menyampaikan kecaman. MUI mengapresiasi langkah cepat polisi dan mendorong agar proses hukum dilakukan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terkait, termasuk pemilik usaha Holiwings.
Tokoh lintas agama menilai bahwa dunia usaha harus memiliki tanggung jawab sosial dan tidak boleh melanggar nilai-nilai kesakralan agama demi keuntungan bisnis semata.
Dukungan Netizen dan Opini Publik
Di media sosial, dukungan terhadap langkah BAPERA cukup besar. Banyak warganet yang menyuarakan agar pemilik Holywings turut bertanggung jawab dan tidak hanya menjadikan pegawai sebagai tumbal hukum.
Tanggapan Manajemen Holywings
Pihak manajemen Holywings telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam klarifikasinya, mereka menyatakan bahwa promosi tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemilik dan top manajemen. Namun pernyataan ini tidak serta-merta menghentikan desakan publik untuk mengusut tuntas hingga ke puncak kepemilikan bisnis.
“Kami menyadari kekeliruan ini dan bertanggung jawab sepenuhnya. Namun tindakan ini bukan representasi dari kebijakan perusahaan,” demikian kutipan dari rilis resmi Holywings.
Upaya Perbaikan dan Evaluasi Internal
Sebagai langkah tindak lanjut, Holiwings mengklaim akan mengevaluasi seluruh prosedur promosi dan manajemen komunikasi mereka. Mereka juga memutuskan untuk memberhentikan beberapa pegawai yang terlibat dalam penyusunan materi promosi bermasalah tersebut.
Sikap Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum
Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, mencabut izin operasional 12 gerai Holywings. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya sejumlah pelanggaran administrasi terkait izin penjualan minuman beralkohol.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi dan merespons aspirasi masyarakat.
Proses Hukum Terhadap Tersangka
Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa intensif oleh pihak kepolisian. Proses hukum terhadap mereka terus berjalan. Namun, publik menanti apakah pihak kepolisian akan memperluas penyelidikan terhadap pihak pemilik dan komisaris perusahaan. Baca juga tentang Dua Kelompok Bentrok Bawa Senjata Laras Panjang di Kemang.
Nilai Keagamaan dan Etika Publik
Kasus Holiwings membuka kembali diskusi penting mengenai tanggung jawab sosial dunia usaha terhadap nilai-nilai keagamaan dan etika publik. Aksi BAPERA yang mendesak pemeriksaan pemilik Holywings bukan semata reaksi spontan, tetapi mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan dalam dunia industri hiburan dan F&B.
Pemeriksaan terhadap pemilik Holywings dapat menjadi preseden penting dalam penegakan hukum dan prinsip keadilan. Bahwa dalam dunia bisnis, bukan hanya pekerja di lapangan yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pemilik dan pengambil kebijakan tertinggi.
Ke depan, diharapkan ada regulasi yang lebih ketat dalam penyusunan materi promosi agar tidak menyinggung SARA, serta kesadaran kolektif pelaku usaha bahwa sensitivitas sosial adalah bagian dari etika korporasi yang tak boleh dilanggar.
