Pada penghujung September 2022, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Intelijen / Rakernis Intelijen yang berlangsung selama dua hari, 26 hingga 27 September, dengan tema besar “Optimalisasi Intelijen Penegakan Hukum Menyongsong Indonesia Maju.” Acara yang digelar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, dan IV, termasuk para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dari seluruh Indonesia.
Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen), Dr. Amir Yanto, menjadi tokoh sentral dalam kegiatan tersebut. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa bidang intelijen bukan sekadar pelengkap, melainkan ujung tombak yang menentukan arah strategi penegakan hukum secara nasional.
Intelijen sebagai Fondasi Penegakan Hukum Modern
Tantangan Zaman: Intelijen Harus Adaptif dan Antisipatif
Dr. Amir Yanto membuka arahannya dengan menyoroti perkembangan situasi global dan domestik yang penuh dinamika, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Menurutnya, intelijen kejaksaan harus memiliki kemampuan analitis dan prediktif, bukan hanya reaktif. Perubahan sosial yang cepat, digitalisasi informasi, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti cyber crime dan pendanaan terorisme menuntut aparat intelijen untuk tidak hanya bertindak cepat, tetapi juga cermat dan strategis.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan cara lama dalam menghadapi tantangan baru. Intelijen Kejaksaan harus jadi pionir dalam reformasi penegakan hukum yang berbasis informasi dan data yang valid,” tegasnya.
Etika dan Integritas sebagai Pilar Intelijen
Dalam bagian lain pidatonya, Jamintel menyoroti pentingnya etika dalam menjalankan fungsi intelijen. Setiap aparat intelijen diminta untuk tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menekankan bahwa keberhasilan institusi dalam membangun kepercayaan publik tidak hanya dinilai dari seberapa cepat sebuah kasus diselesaikan, tetapi juga dari seberapa transparan, akuntabel, dan etis proses di baliknya.
“Integritas bukan hanya slogan. Ia harus menjadi napas setiap tindakan kita. Intelijen yang tidak beretika hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan pilar keadilan,” ujar Amir Yanto.
Program Aksi Nasional: Dari Pencegahan Narkoba hingga Deradikalisasi
Sinergi Intelijen dan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum)
Jamintel dalam arahannya menekankan peran intelijen dalam mengawal berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah pencegahan narkotika dan penanggulangan radikalisme.
Puspenkum diminta bekerja sama dengan bidang intelijen untuk merancang strategi komunikasi publik guna menyebarluaskan bahaya narkoba, bukan hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para ASN, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dianggap penting untuk menguatkan ketahanan sosial di tengah ancaman narkoba yang kian sistematis.
Deradikalisasi di Daerah Rawan
Dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikal, Kejaksaan mendorong pelaksanaan program edukasi hukum seperti “Jaksa Masuk Sekolah,” “Jaksa Menyapa,” dan “Jaksa Masuk Pesantren.” Fokus pelaksanaannya diarahkan ke daerah-daerah rawan seperti Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB.
“Kami ingin generasi muda memiliki pemahaman hukum yang kuat sejak dini. Paham radikal tumbuh dari kebodohan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Di sinilah intelijen Kejaksaan harus hadir,” jelas Jamintel.
Transformasi Digital: Membangun Big Data Intelijen
Kejaksaan Menuju Era Intelijen Digital
Rakernis 2022 juga menandai dimulainya babak baru dalam pengembangan sistem digital intelijen. Jamintel menggarisbawahi pentingnya digitalisasi proses intelijen dengan membangun sistem big data yang terintegrasi lintas bidang. Setiap data yang dikumpulkan dari daerah harus disinkronkan dalam satu pusat informasi nasional.
Ia mendorong setiap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Intelijen untuk segera membentuk tim khusus yang menangani digitalisasi informasi dan keamanan siber internal. Dengan adanya big data intelijen, respons terhadap kasus-kasus strategis akan semakin cepat, tepat, dan akurat.
Optimalisasi Aplikasi Internal Kejaksaan
Selain big data, Jamintel juga menyinggung pentingnya optimalisasi aplikasi internal Kejaksaan seperti CMS (Case Management System) dan EIS (Early Information System). Menurutnya, dua aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh beberapa satuan kerja di daerah. Ia menginstruksikan agar penggunaan teknologi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional untuk menganalisis data intelijen secara real-time.
Penataan Sumber Daya Manusia: Profesional, Responsif, dan Humanis
SDM Intelijen sebagai Kunci Reformasi
Salah satu pokok penting dalam pengarahan Jamintel adalah urgensi perbaikan kualitas SDM di bidang intelijen. Ia meminta agar rekrutmen dan promosi dalam struktur intelijen dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan personal atau politik.
“Tidak boleh lagi ada kompromi dalam memilih personel intelijen. Kita butuh orang-orang terbaik, jujur, dan tahan uji tekanan di lapangan,” tegasnya.
Efisiensi dan Gaya Hidup Sederhana
Sejalan dengan arahan Presiden dan Jaksa Agung, Jamintel juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan gaya hidup sederhana di lingkungan Kejaksaan. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi contoh dalam penggunaan anggaran yang efektif dan menjauhi budaya konsumtif.
“Kita tidak sedang membangun citra instansi dengan baliho, tetapi dengan kerja nyata dan kesederhanaan hidup. Citra itu tumbuh dari kepercayaan publik,” katanya lugas.
Sinergitas Lintas Bidang dan Penanganan Isu Strategis
Harmonisasi Antarbidang
Dalam sesi diskusi panel yang berlangsung di Rakernis, dibahas juga pentingnya harmonisasi antarbidang dalam menyelesaikan isu-isu strategis, terutama yang menyangkut konflik agraria, tindak pidana korupsi, dan konflik pertanahan. Jamintel meminta agar semua bidang di Kejaksaan mampu bekerja dalam satu komando, dengan intelijen sebagai pusat informasi dan deteksi awal.
“Isu seperti tambang ilegal, mafia tanah, dan korupsi kebijakan tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus lintas bidang dengan koordinasi yang kuat,” imbuhnya.
Proaktif Menanggapi Isu Nasional
Rakernis juga menekankan pentingnya reaksi cepat terhadap isu-isu nasional yang menyita perhatian publik. Intelijen diminta menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi sumber masalah dan memberikan laporan analisis yang presisi kepada pimpinan Kejaksaan dan lembaga pemerintah terkait.
Menuju Intelijen Kejaksaan yang Modern dan Berwibawa
Rakernis Intelijen Kejaksaan 2022 bukan hanya ajang seremonial atau rutinitas tahunan, melainkan tonggak penting dalam membentuk wajah baru intelijen penegakan hukum di Indonesia. Dengan pengarahan tegas dan visioner dari Dr. Amir Yanto, diharapkan seluruh jajaran intelijen Kejaksaan memiliki semangat baru, landasan etika yang kuat, serta kapasitas teknologi yang mumpuni.
Di tengah tantangan global dan nasional yang semakin kompleks, Kejaksaan dituntut hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral dan informasi negara. Rakernis ini menjadi bukti bahwa Kejaksaan Agung tengah serius membangun sistem intelijen yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif, integratif, dan humanis — demi Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan.
