Skandal besar yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung memeriksa lima orang saksi dalam lanjutan perkara yang dikenal sebagai Jiwasraya 2. Pemeriksaan ini dilakukan pada awal Maret 2025 dan merupakan bagian dari pendalaman terhadap pengelolaan investasi dan praktik tata kelola keuangan yang diduga menyimpang di perusahaan asuransi milik negara tersebut.
Latar Belakang Perkara
PT Asuransi Jiwasraya sempat mengalami krisis keuangan besar akibat manajemen investasi yang tidak prudent, terutama dalam produk asuransi JS Saving Plan. Dalam skema tersebut, perusahaan menawarkan imbal hasil tinggi namun menempatkan dana ke instrumen investasi berisiko tinggi tanpa analisa yang memadai. Hal ini memicu kerugian besar dan membuka tabir dugaan korupsi berjamaah di lingkup BUMN.
Pemeriksaan Lima Saksi oleh Kejagung
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik JAMPIDSUS terhadap lima saksi mencakup nama-nama penting di bidang sekuritas, investasi, serta manajemen perusahaan perbankan dan asuransi. Kelima saksi tersebut adalah:
- JHT: Direktur Utama PT Ciptadana Sekuritas
- UP: Mantan Kepala Divisi SDM Jiwasraya
- AYN: Direktur PT Pinancle Persada Investama
- IAS: Direktur PT Corfina Capital
- UR: Pemimpin Divisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Mereka dimintai keterangan untuk mendalami peran masing-masing terkait dengan aliran dana investasi Jiwasraya, dugaan rekayasa transaksi, serta keterlibatan dalam proses persetujuan penempatan dana ke berbagai instrumen berisiko tinggi.
Peran Tersangka IR dalam Dugaan Korupsi Jiwasraya
Tersangka IR adalah mantan pejabat di Bapepam-LK yang diduga memberikan persetujuan atas produk JS Saving Plan tanpa melakukan due diligence yang layak. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi Jiwasraya untuk menghimpun dana besar dari nasabah dengan janji imbal hasil tinggi, namun dana tersebut tidak dikelola secara profesional.
IR diduga melanggar prinsip Good Corporate Governance dan membantu terciptanya iklim bisnis yang rentan terhadap manipulasi, baik melalui konflik kepentingan maupun kelalaian dalam pengawasan. Kejaksaan menduga bahwa IR memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap praktik manajerial Jiwasraya yang menyimpang.
Kerugian Negara dan Skala Masalah
Menurut Kejagung, total kerugian negara akibat skema korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp16,8 triliun. Ini menjadikan perkara Jiwasraya sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah sektor jasa keuangan di Indonesia. Dana nasabah terseret dalam instrumen saham gorengan, reksa dana bodong, hingga transaksi semu yang melibatkan banyak pihak.
Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan asuransi. Ratusan ribu nasabah mengalami ketidakpastian dana, bahkan ada yang terancam kehilangan seluruh tabungannya.
Tindak Lanjut Proses Hukum
Kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara atas nama tersangka IR telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tahap pelimpahan ini menandai dimulainya proses penuntutan di pengadilan, yang akan memanggil saksi-saksi tambahan dan menghadirkan bukti pendukung guna menguatkan dakwaan terhadap IR dan kemungkinan tersangka lain.
JAMPIDSUS memastikan akan terus mengembangkan perkara ini, termasuk mendalami potensi keterlibatan pihak lain baik dari kalangan regulator, manajer investasi, maupun pejabat terkait yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam transaksi Jiwasraya.
Komitmen Kejaksaan Agung dalam Menuntaskan Kasus
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara ini sampai ke akar. Setiap nama yang disebut dan diduga memiliki peran akan diperiksa tanpa kecuali. Transparansi, keadilan, dan pemulihan kerugian negara menjadi tujuan utama dalam pengusutan kasus ini.
Kejaksaan juga bekerja sama dengan OJK, BPK, dan BPKP untuk menyusun konstruksi perkara secara komprehensif dan akuntabel, sehingga putusan yang dijatuhkan di pengadilan dapat memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi para korban.
Babak Baru Pengusutan Jiwasraya
Dengan pemeriksaan lima saksi terbaru dan pelimpahan berkas ke tahap penuntutan, kasus Jiwasraya 2 kini memasuki babak baru yang lebih determinatif. Kejaksaan Agung menunjukkan ketegasan dalam mengusut kasus yang mengandung kompleksitas tinggi, nilai kerugian fantastis, dan dampak sosial yang luas.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat regulasi keuangan agar kejadian serupa tidak terulang. Skandal Jiwasraya harus menjadi pelajaran kolektif tentang pentingnya tata kelola yang bersih, pengawasan yang kuat, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
