Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam perkembangan terbaru, Kejagung memeriksa enam orang yang diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari penyelidikan yang lebih luas atas proyek infrastruktur digital yang bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Latar Belakang Dugaan Korupsi di Tubuh BAKTI Kemenkominfo
Proyek Infrastruktur Digital yang Bermasalah
Kasus korupsi BAKTI Kemenkominfo bermula dari proyek pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) yang bertujuan memperluas jaringan internet di wilayah terpencil Indonesia. Proyek ini menjadi sorotan karena dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah ternyata tidak sebanding dengan kualitas dan hasil pengerjaan di lapangan.
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa proyek ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan terdapat indikasi markup harga yang sangat tinggi. Dugaan praktik penggelembungan anggaran ini kemudian mengarah pada kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Pemeriksaan dan Penelusuran Jejak Dana
Pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap enam orang ini merupakan lanjutan dari penyidikan yang dilakukan sejak kasus ini mencuat. Para pihak yang diperiksa termasuk pejabat internal BAKTI, pihak penyedia jasa, hingga individu yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan proyek.
Sumber dari lingkungan penegak hukum menyebutkan bahwa tim penyidik telah menelusuri aliran dana yang mengarah pada praktik-praktik tidak wajar, termasuk potensi adanya gratifikasi dan suap dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek BTS.
Siapa Saja yang Diperiksa?
Penelusuran terhadap Pejabat dan Swasta
Enam orang yang diperiksa dalam tahap terbaru penyidikan ini adalah Galumbang Menak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy), Muhammad Yusrizki (Ketua Bidang Energi Terbarukan KADIN), Windi Purnama (orang kepercayaan Irwan Hermawan), Yohan Suryanto (Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia), dan MA (belum diungkapkan identitas lengkapnya).
Galumbang Menak diperiksa terkait dugaan aliran dana dan hubungan bisnis dengan penyedia infrastruktur BTS. Irwan Hermawan diduga memiliki peran krusial dalam menyusun skema distribusi dana, sementara Windi Purnama dan Yohan Suryanto berperan sebagai penghubung serta diduga mengetahui atau turut mengatur strategi pelolosan anggaran.
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Kejagung menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan tahapan krusial untuk mengumpulkan alat bukti. Jika ditemukan cukup bukti permulaan, tidak menutup kemungkinan status hukum keenam orang ini akan ditingkatkan menjadi tersangka. Tim penyidik juga menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak akan berhenti di enam orang saja, tetapi akan diperluas seiring ditemukannya fakta-fakta baru.
Modus Operandi Dugaan Korupsi
Rekayasa Proyek dan Tender Fiktif
Modus yang diungkap dalam kasus ini melibatkan rekayasa proyek dan tender fiktif. Beberapa proyek diduga dibuat seolah-olah berjalan, padahal secara fisik tidak pernah terealisasi. Dokumen-dokumen laporan progres proyek dipalsukan untuk mencairkan dana negara yang kemudian disalurkan ke berbagai rekening pribadi dan perusahaan boneka.
Selain itu, terdapat praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur yang semestinya. Penunjukan langsung yang tidak sesuai aturan hingga pengadaan alat-alat telekomunikasi yang kualitasnya jauh dari standar, menjadi catatan merah dalam laporan penyidikan.
Aliran Dana dan Dugaan Gratifikasi
Penyidik menemukan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi sejumlah pihak yang tidak memiliki peran langsung dalam proyek. Dugaan gratifikasi menguat ketika ditemukan fakta bahwa beberapa pihak menerima fasilitas mewah, mulai dari perjalanan luar negeri, pembelian properti, hingga kendaraan mewah.
Aliran dana ini juga mengarah ke beberapa pihak yang diduga berfungsi sebagai perantara atau broker, yang tugasnya memuluskan proses lelang serta menjamin kelulusan dokumen pengadaan meski tidak sesuai spesifikasi.
Dampak Kasus terhadap Kinerja Kemenkominfo
Citra Kementerian Tercoreng
Kasus ini telah mencoreng wajah Kemenkominfo yang selama ini menjadi tulang punggung dalam transformasi digital nasional. Proyek BTS yang seharusnya menjadi solusi atas kesenjangan akses internet justru berujung pada skandal yang menggerus kepercayaan publik.
Berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap internal kementerian dan mengevaluasi peran BAKTI. Mereka juga menekankan perlunya transparansi dalam setiap proyek yang dibiayai oleh APBN.
Proyek Tertunda dan Rugi Negara
Akibat skandal ini, beberapa proyek infrastruktur telekomunikasi terpaksa dihentikan sementara untuk proses audit dan evaluasi. Hal ini menyebabkan akses internet di beberapa daerah 3T yang seharusnya sudah terkoneksi harus tertunda. Negara pun mengalami kerugian tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam bentuk hambatan pembangunan.
Reaksi Publik dan Desakan Penegakan Hukum
Tekanan dari Masyarakat Sipil
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan praktisi hukum ramai-ramai menyuarakan dukungan terhadap Kejagung agar tidak berhenti pada level operator, melainkan juga menelusuri keterlibatan elite birokrasi atau bahkan kemungkinan intervensi politik dalam kasus ini.
Seruan “bersih-bersih Kemenkominfo” menggema di berbagai platform media sosial. Warganet mengunggah kritik tajam terhadap penggunaan dana negara yang tidak tepat sasaran, sembari menagih janji pemerintah untuk mempercepat transformasi digital tanpa korupsi.
Komitmen Kejagung: Tidak Ada Toleransi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyatakan bahwa pihaknya menjamin proses hukum akan berjalan tanpa intervensi. Semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum, tanpa memandang jabatan atau latar belakang.
Kejagung juga telah menyiapkan skema kerja sama dengan lembaga audit dan anti-korupsi lainnya guna mempercepat verifikasi data dan memperkuat alat bukti. Mereka menggarisbawahi bahwa proses hukum tidak berhenti pada ekspos media, tetapi akan dibawa ke tahap pengadilan hingga tuntas.
Penelusuran Aset dan Potensi Pemulihan Kerugian Negara
Penyitaan Aset dan Pemeriksaan Keuangan
Seiring dengan pemeriksaan terhadap enam orang tersebut, Kejagung juga mulai melakukan penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Beberapa properti mewah di Jakarta dan sekitarnya, kendaraan, serta rekening perusahaan telah dibekukan.
Pihak Kejagung juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan, termasuk yang berada di luar negeri. Tujuannya adalah memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery).
Potensi Kerja Sama Internasional
Dalam beberapa kasus, Kejagung menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional bila ditemukan jejak dana yang mengalir ke luar negeri. Kerja sama ini mencakup Mutual Legal Assistance (MLA) dan pelacakan aset lintas negara.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menekan ruang gerak koruptor yang mencoba menyembunyikan hasil kejahatan di luar yuridiksi Indonesia.
Evaluasi dan Perbaikan Sistem
Audit Total Program Digitalisasi
Kasus BAKTI membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan dalam proyek-proyek digitalisasi. Kemenkominfo pun didesak untuk mengaudit total semua program yang berjalan di bawah payung digitalisasi nasional, termasuk program Palapa Ring, penyediaan perangkat TIK untuk sekolah, hingga pelatihan digital di desa-desa.
Peran BAKTI Dipertanyakan
Banyak pihak menilai perlunya restrukturisasi total terhadap BAKTI. Sebagai satuan kerja yang bertugas memperluas akses telekomunikasi, kredibilitas BAKTI kini berada di ujung tanduk. Apakah lembaga ini masih layak dipercaya untuk mengelola anggaran besar? Apakah ada sistem pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah penyimpangan kembali?
Babak Baru Pemberantasan Korupsi
Pemeriksaan terhadap enam orang dalam kasus dugaan korupsi BAKTI Kemenkominfo menandai babak baru dalam komitmen pemberantasan korupsi di sektor digital. Di tengah geliat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, integritas dan transparansi menjadi harga mati.
Masyarakat berharap bahwa proses hukum yang berjalan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga menjadi titik balik untuk membersihkan proyek-proyek digital dari tangan-tangan kotor. Sebab tanpa akuntabilitas, impian Indonesia untuk menjadi bangsa digital hanya akan berujung pada kekecewaan.
Kejagung diharapkan terus melangkah tanpa ragu, sementara publik tetap siaga mengawasi proses ini dengan cermat. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, melainkan juga tentang masa depan bangsa yang lebih jujur, bersih, dan berdaya saing.
