Ketika aparat keamanan Indonesia masih terus berupaya memadamkan api konflik bersenjata di Papua, sebuah kabar mengejutkan mencuat dan mengguncang kepercayaan publik. Ketua DPRD Tolikara, Sonny Arson Wanimbo, disebut-sebut berada di balik transaksi mencurigakan yang diduga berujung pada pengadaan senjata api dan amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dugaan ini bukan tanpa dasar.
Sebuah operasi yang dilakukan Satgas Nemangkawi pada 14 Juni 2021 di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, berhasil mengamankan Ratius Murib alias Neson Murib. Pria yang diduga sebagai salah satu simpatisan atau fasilitator KKB tersebut tertangkap tangan membawa uang tunai sebesar Rp370 juta. Uang itulah yang membuka kotak pandora.
Jejak Uang Mencurigakan: Satu Tas, Seribu Pertanyaan
Siapa Ratius Murib alias Neson?
Menurut keterangan polisi, Neson Murib bukanlah nama asing dalam jaringan pendukung separatis Papua. Ia merupakan figur yang disebut-sebut kerap menjadi kurir dana atau logistik. Saat penangkapannya, uang ratusan juta rupiah yang ia bawa tidak memiliki bukti transaksi atau surat jalan resmi.
Lebih mencengangkan lagi, hasil interogasi awal menyebutkan bahwa uang tersebut berasal dari Ketua DPRD Tolikara. Tujuannya? Untuk membeli senjata api dan amunisi dari wilayah Kabupaten Mimika.
Koneksi Lama di Bali
Investigasi mendalam mengungkap bahwa Sonny dan Neson pernah menempuh pendidikan di Universitas Warmadewa, Bali. Keduanya aktif dalam organisasi mahasiswa asal Papua dan disebut menjalin kedekatan sejak masa kuliah. Dugaan berkembang bahwa kedekatan itu berlanjut dalam bentuk kerja sama yang melampaui batas hukum.
Reaksi Politik: NasDem dalam Sorotan
Tanggapan Internal Partai
Partai NasDem, tempat Sonny bernaung, langsung merespons isu ini. Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, dalam pernyataannya kepada media menegaskan bahwa partai akan memberi sanksi tegas jika Sonny terbukti terlibat dalam kasus tersebut.
“Tidak ada tempat bagi kader partai yang mendukung separatisme atau tindakan makar,” tegasnya.
Namun, hingga kini NasDem belum menjatuhkan sanksi langsung kepada Sonny, menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian.
Bantahan dari Tersangka Utama
Klarifikasi Resmi Sonny Wanimbo
Beberapa hari setelah isu mencuat, Sonny menggelar konferensi pers di Jayapura. Di hadapan awak media, ia menyampaikan bantahan keras terhadap tuduhan yang dialamatkan padanya.
“Saya tidak kenal dengan Ratius Murib, dan saya tidak pernah mengirim uang untuk membeli senjata,” ucapnya tegas.
Ia juga mengatakan bahwa hingga saat itu, ia belum menerima surat pemanggilan resmi dari pihak kepolisian. Namun, ia mengaku siap memberikan klarifikasi apabila diminta secara resmi.
Tanggapan dari Kelompok Bersenjata: TPNPB Bicara
Respons Sebby Sambom
Menariknya, dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) justru muncul bantahan terhadap isu aliran dana dari pejabat publik.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya pengaburan fakta dan pencemaran nama baik.
“Kami tidak pernah menerima uang dari pejabat Indonesia, termasuk dari DPRD atau bupati. Perjuangan kami tidak dibeli dengan uang,” tegas Sebby dalam pernyataannya.
Hal ini menimbulkan teka-teki baru: jika dana tersebut memang ada, ke mana sebenarnya alirannya?
Jalur Hukum: Penyidikan dan Pemanggilan
Surat Panggilan Pertama
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan resmi kepada Sonny untuk dimintai keterangan.
Namun, Sonny tak memenuhi panggilan itu dengan alasan sedang berada di Jakarta dan belum divaksin COVID-19, sehingga tidak dapat kembali ke Papua untuk sementara.
Pemanggilan Kedua Menanti
Polda Papua berencana melayangkan panggilan kedua, yang jika kembali tidak dipenuhi, bisa berlanjut ke pemanggilan paksa. Kasus ini mendapat perhatian serius dari Mabes Polri karena menyangkut stabilitas keamanan nasional dan keterlibatan pejabat publik dalam jaringan gelap separatis.
Dampak Sosial dan Politik
Ketidakpercayaan Publik
Isu keterlibatan pejabat dalam jaringan pasokan senjata kepada KKB memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di Papua. Selama ini, warga Papua kerap menjadi korban silang antara operasi militer dan aksi balasan KKB.
Ketika pejabat publik — yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan negara — justru diduga terlibat dalam transaksi ilegal, maka stabilitas politik dan sosial menjadi taruhan besar.
Politik Lokal Papua Terpecah
Isu ini juga menimbulkan ketegangan di tingkat lokal. Beberapa pihak menilai kasus ini bermuatan politis menjelang pemilu daerah, sementara yang lain menyerukan penyelidikan objektif agar semua pihak yang terlibat bisa diproses hukum tanpa pandang bulu.
Analisis: Apakah Ini Bagian dari Jaringan Lebih Besar?
Skema Dana Gelap?
Bukan kali pertama dana besar diduga dipakai untuk membeli senjata di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan kerap menemukan aliran dana mencurigakan yang tak jelas peruntukannya. Seringkali dana ini disamarkan sebagai bantuan sosial, proyek pembangunan, atau bahkan hibah pendidikan.
Jika dugaan terhadap Sonny benar, maka hal ini dapat membuka jalur investigasi lebih luas terhadap dugaan pendanaan konflik dari dalam sistem pemerintahan sendiri.
Perlu Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah
Kasus ini memperlihatkan urgensi pengawasan terhadap keuangan daerah, khususnya di wilayah konflik seperti Papua. Kurangnya akuntabilitas dan lemahnya sistem kontrol membuat dana publik rawan diselewengkan.
Bukan Sekadar Dugaan Biasa
Kasus dugaan keterlibatan Ketua DPRD Tolikara dalam pendanaan pembelian senjata bagi KKB Papua merupakan alarm keras bagi seluruh sistem pemerintahan daerah dan pusat.
Di tengah berbagai upaya de-eskalasi konflik Papua melalui pendekatan pembangunan dan dialog, kasus ini bisa menjadi bom waktu yang memperkeruh situasi jika tidak ditangani dengan transparan, tegas, dan adil.
Pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk membersihkan citra institusi mereka dan memastikan bahwa negara tidak sedang membiayai musuh dari dalam.
