Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Langkah ini dianggap krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan program pembangunan berjalan secara optimal, terutama di tengah dinamika global dan tekanan inflasi yang masih membayangi.
Latar Belakang Imbauan Mendagri
Tekanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Percepatan realisasi APBD menjadi salah satu instrumen fiskal yang langsung berdampak terhadap perekonomian. Menurut Mendagri, lambatnya serapan anggaran daerah dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, karena belanja pemerintah daerah merupakan salah satu komponen utama penggerak aktivitas ekonomi lokal.
Rendahnya Realisasi Tahun Berjalan
Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menunjukkan bahwa per 30 April 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen dari total pagu anggaran. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 16,32 persen.
Faktor Penghambat Realisasi APBD
Masalah Teknis Pengadaan
Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk keraguan dalam penggunaan e-katalog. Masih banyak daerah yang lambat dalam mengatur lelang dan penetapan kontrak kegiatan.
Penundaan Penetapan SKPD dan SKPKD
Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah serta lambannya implementasi program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) turut memperburuk kondisi serapan APBD.
Strategi Percepatan Realisasi
Pengadaan Dini dan Penyesuaian Prosedur
Kemendagri telah mengimbau daerah agar melakukan pengadaan dini segera setelah penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah.
Optimalisasi Sistem Informasi dan E-Katalog
Mendagri mendorong daerah untuk lebih aktif memanfaatkan sistem informasi seperti e-purchasing dan e-katalog lokal. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses belanja, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi.
Imbauan untuk Gunakan Produk Dalam Negeri
Target Belanja Produk Lokal
Salah satu aspek yang ditekankan adalah penggunaan produk dalam negeri. Pemda diminta menargetkan minimal 40 persen dari belanja barang dan jasa menggunakan produk lokal, guna mendukung industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Dampak terhadap UMKM
Langkah ini juga akan memberikan ruang tumbuh bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Apresiasi dan Teguran terhadap Daerah
Daerah Berkinerja Baik
Mendagri memberikan apresiasi kepada beberapa daerah yang mampu merealisasikan anggaran secara optimal. Mereka dinilai mampu menjaga momentum pembangunan daerah sejak awal tahun anggaran.
Daerah Berkinerja Lemah
Sebaliknya, pemerintah daerah dengan realisasi rendah mendapatkan teguran dan diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh. Kemendagri menekankan bahwa rendahnya realisasi belanja menjadi indikasi lemahnya tata kelola anggaran dan kurangnya komitmen eksekusi.
Percepatan APBD sebagai Urgensi Nasional
Serapan anggaran yang tinggi diharapkan akan menjadi motor penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Dengan langkah strategis dan koordinasi lintas instansi, percepatan realisasi APBD bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan keadilan pembangunan.
