Penangkapan dan proses hukum terhadap Viktor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), telah memicu perhatian luas, termasuk dari pemuda Papua. Mereka menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil pemerintah, dengan harapan menciptakan stabilitas dan keamanan di Tanah Papua.
Latar Belakang Kasus Victor Yeimo
Profil dan Aktivitas Yeimo
Victor Yeimo dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam KNPB. Ia dituduh terlibat dalam kerusuhan Papua tahun 2019 yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.
Proses Hukum dan Tuduhan
Yeimo ditetapkan sebagai DPO sejak 2019 dan akhirnya ditangkap pada Mei 2021. Ia dijatuhi hukuman penjara delapan bulan atas dakwaan menggunakan Pasal 155 ayat (1) KUHP, yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sikap Pemuda Papua
Dukungan dari Pemuda Mandala Trikora
Ali Kabiay, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua, menegaskan bahwa penangkapan Victor Yeimo adalah langkah tepat. Ia menilai bahwa proses hukum harus ditegakkan demi keadilan dan keamanan Papua.
Seruan Transparansi
Ali Kabiay juga menyerukan agar aparat mengungkap jaringan pendukung dan penyandang dana KNPB secara terbuka, sehingga tidak ada pihak yang bermain di balik layar.
Dukungan dari Pemuda Adat Papua
Ketua Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, meminta agar masyarakat tidak menghalangi proses hukum Victor Yeimo. Ia mendukung jalannya penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur.
Dinamika Sosial dan Politik Papua
Pentingnya Stabilitas bagi Pembangunan
Dukungan pemuda terhadap hukum mencerminkan kesadaran akan pentingnya keamanan sebagai fondasi pembangunan Papua.
Harapan terhadap Proses Hukum
Pemuda berharap agar kasus Yeimo diproses secara adil dan tidak menjadi alat politisasi. Proses ini menjadi simbol apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi.
Permasalahan Hukum
Kritik terhadap Penggunaan Pasal 155 KUHP
Pasal yang digunakan untuk menghukum Yeimo telah dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Ini menimbulkan kritik bahwa proses hukum bisa jadi cacat formil.
Tantangan Penegakan Hukum
Penegakan hukum di Papua tidak lepas dari tantangan, seperti tekanan politik, ketidakjelasan hukum, serta potensi kriminalisasi aktivisme politik.
Respon Pemerintah dan Organisasi HAM
Sikap Pemerintah
Pemerintah melalui aparat keamanan menyatakan bahwa proses hukum Yeimo dilakukan sesuai hukum dan bukan bentuk pembungkaman aspirasi politik.
Kritik dari LSM HAM
Amnesty International dan organisasi HAM lainnya menyoroti kemungkinan pelanggaran kebebasan berekspresi, terutama terhadap aktivis yang mendukung Yeimo.
Pemuda sebagai Pilar Demokrasi
Peran Pemuda dalam Menjaga Hukum
Pemuda Papua menunjukkan sikap dewasa dengan tidak membela kekerasan dan mendukung jalannya hukum. Mereka percaya bahwa keadilan adalah jalan menuju Papua damai.
Menghindari Politisasi
Dengan mendukung hukum, pemuda menolak politisasi kasus Yeimo. Mereka ingin Papua diwarnai dialog, bukan konflik.
Suara Damai dalam Penegakan Hukum
Dukungan pemuda Papua terhadap penegakan hukum terhadap Victor Yeimo menunjukkan bahwa generasi muda ingin Papua damai, aman, dan sejahtera. Mereka mendukung hukum berjalan dengan adil tanpa intervensi politik. Namun, kritik terhadap aspek legal seperti penggunaan pasal yang dibatalkan MK tetap menjadi catatan penting untuk transparansi hukum di Indonesia. Pemuda menjadi jembatan penting dalam demokrasi dan stabilitas Papua ke depan.
