Perjalanan hukum dalam perkara kekarantinaan kesehatan selalu menjadi sorotan publik. Salah satu aspek penting dalam jalannya sidang adalah pengajuan eksepsi oleh pihak terdakwa. Eksepsi atau nota keberatan seringkali dijadikan dasar untuk menolak dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, JPU pun memiliki hak untuk menanggapi setiap eksepsi tersebut sebagai bagian dari prosedur hukum.
Sebagai penulis yang terbiasa mengamati jalannya sidang perkara, saya menilai bahwa tanggapan JPU menjadi barometer penting profesionalisme di ruang persidangan. “Menurut saya, ketegasan JPU dalam memberikan jawaban atas eksepsi menunjukkan komitmen menjaga proses hukum tetap pada jalurnya, tidak terbawa opini politik maupun retorika.”
Konteks Pengajuan Eksepsi Jaksa Penuntut Umum
Jaksa penuntut umum dalam perkara kekarantinaan kesehatan, terdakwa melalui kuasa hukum mengajukan eksepsi dengan berbagai dalih. Keberatan yang mereka sampaikan antara lain terkait sah atau tidaknya surat dakwaan, tempat sidang yang dipersoalkan, hingga tuduhan kriminalisasi.
JPU memandang bahwa eksepsi seharusnya terbatas pada ranah formil, bukan materiil. Artinya, eksepsi hanya boleh mempertanyakan kewenangan pengadilan, keabsahan surat dakwaan, dan hal-hal administratif. Argumen yang menyentuh substansi, seperti pembenaran tindakan terdakwa atau opini politik, dinilai tidak relevan pada tahap eksepsi.
Aspek Formil yang Jadi Fokus
JPU menegaskan, ruang lingkup eksepsi hanya sebatas pada kompetensi pengadilan, tata cara sidang, dan keabsahan dakwaan. Keberatan lain di luar itu harus dibuktikan dalam pembuktian, bukan pada eksepsi.
Kritik terhadap Dakwaan
Salah satu poin eksepsi adalah menyebut dakwaan JPU tidak sah atau bahkan “copy paste”. JPU menilai kritik tersebut bersifat emosional dan tidak berdasar hukum. Surat dakwaan yang disusun sudah memenuhi ketentuan KUHAP dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan.
Keabsahan Tempat Persidangan
Salah satu keberatan yang diajukan terdakwa adalah soal lokasi persidangan. Mereka menilai pemindahan sidang ke PN Jakarta Timur tidak tepat. Namun, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa pemindahan tempat sidang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan penetapan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, keberatan tersebut dinyatakan tidak berdasar.
Argumentasi JPU
JPU menyampaikan bahwa seluruh mekanisme hukum telah ditempuh dengan sah. Pemindahan persidangan bukanlah keputusan sepihak, melainkan melalui prosedur resmi sesuai aturan perundang-undangan.
Dampak terhadap Proses Hukum
Dengan demikian, persidangan tetap dilanjutkan di PN Jakarta Timur. Hal ini penting untuk memastikan perkara tetap berjalan efektif tanpa hambatan prosedural yang tidak relevan.
Dakwaan Tetap Menjadi Dasar Pemeriksaan
Pihak terdakwa juga berargumen bahwa surat dakwaan tidak jelas dan harus dibatalkan. Namun, JPU dengan tegas menolak argumen tersebut. Menurut JPU, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan sesuai syarat formil maupun materiil.
Pentingnya Surat Dakwaan
Dalam hukum pidana, surat dakwaan adalah landasan utama pemeriksaan. Jika dakwaan sah, maka seluruh proses persidangan tetap dapat berjalan. Menolak dakwaan tanpa dasar hukum yang kuat justru bisa menghambat pencarian keadilan.
Sikap Tegas JPU
JPU meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi dan melanjutkan pemeriksaan perkara. Hal ini demi menjaga konsistensi hukum agar tetap objektif dan tidak terpengaruh opini di luar ruang sidang.
“Menurut saya, sikap JPU yang konsisten menegakkan aturan adalah langkah tepat. Hukum tidak boleh dipatahkan hanya karena argumen emosional yang tidak memiliki pijakan kuat.”
Pentingnya Tanggapan JPU dalam Proses Hukum
Tanggapan JPU terhadap eksepsi bukan sekadar formalitas. Tanggapan ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa sidang berjalan sesuai aturan dan tidak teralihkan oleh isu-isu nonhukum.
Menjaga Profesionalisme
JPU bertanggung jawab untuk menjawab setiap eksepsi secara argumentatif dengan dasar hukum yang jelas. Hal ini mencerminkan profesionalisme dan integritas lembaga kejaksaan.
Menjaga Kelancaran Sidang
Dengan adanya tanggapan JPU, majelis hakim dapat menilai objektivitas dan melanjutkan sidang pada tahap berikutnya, yaitu pembuktian. Jika tidak ada tanggapan, persidangan bisa berlarut dan menimbulkan keraguan di publik.
Menolak Eksepsi Terdakwah
Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dalam perkara kekarantinaan kesehatan menegaskan beberapa poin penting. Pertama, eksepsi hanya menyasar aspek formil, bukan materiil. Kedua, pemindahan sidang ke PN Jakarta Timur sah menurut hukum. Ketiga, surat dakwaan tetap sah dan menjadi dasar pemeriksaan. Dengan demikian, JPU meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa.
Sebagai pengamat, saya menilai langkah JPU ini krusial dalam menjaga jalannya persidangan agar tetap berada di koridor hukum. “Menurut penilaian saya, konsistensi JPU dalam menghadapi eksepsi adalah wujud nyata dari tanggung jawab menjaga marwah hukum. Jika hukum tegak, maka keadilan akan lebih mudah tercapai.”
