Hukum pelecehan seksual di Indonesia mengalami perkembangan penting setelah lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Aturan tersebut memberikan rumusan yang lebih jelas mengenai pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta sejumlah bentuk kekerasan seksual lainnya. Sejak 2 Januari 2026, sistem hukum pidana nasional juga memasuki tahap baru dengan berlakunya KUHP nasional dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Keberadaan aturan yang lebih khusus menjadi penting karena pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai lingkungan. Perbuatan dapat berlangsung di tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, kendaraan umum, lingkungan keluarga, fasilitas publik, hingga ruang digital. Pelaku dan korban juga tidak selalu memiliki hubungan sebelumnya.
Perkara pelecehan seksual tidak cukup dinilai hanya berdasarkan istilah yang digunakan masyarakat. Aparat penegak hukum tetap memeriksa unsur perbuatan, tujuan, hubungan antara pihak yang terlibat, alat bukti, serta ketentuan pidana yang paling sesuai. Karena itu, satu peristiwa dapat memiliki penanganan berbeda dari peristiwa lain meskipun masyarakat sama sama menyebutnya sebagai pelecehan seksual.
UU TPKS Menjadi Dasar Penting Penanganan Pelecehan Seksual
UU TPKS memberikan pengaturan khusus mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 menempatkan pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.
Selain dua bentuk tersebut, undang undang juga mengatur pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.
Pengaturan ini membuat aparat mempunyai dasar yang lebih jelas ketika menerima laporan. Sebelumnya, sejumlah perkara sering harus ditempatkan dalam ketentuan pidana lain yang rumusannya tidak selalu secara khusus menggambarkan perbuatan yang dialami korban.
UU TPKS juga tidak hanya mengatur hukuman terhadap pelaku. Undang undang tersebut memberikan perhatian besar terhadap proses penanganan, perlindungan, pemulihan, pembuktian, restitusi, serta hak korban selama menjalani proses hukum.
Pelecehan Seksual Nonfisik Tetap Bisa Dipidana
Tidak semua pelecehan seksual membutuhkan kontak tubuh. Pasal 5 UU TPKS mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya.
Ancaman pidana penjaranya paling lama sembilan bulan. Setelah sistem penyesuaian pidana berlaku pada 2026, ketentuan denda dibaca bersama aturan mengenai kategori pidana denda yang berlaku dalam sistem KUHP nasional.
Ucapan bernuansa seksual dapat diperiksa berdasarkan ketentuan ini apabila memenuhi unsur yang ditentukan undang undang. Hal serupa dapat berlaku terhadap gestur atau bentuk komunikasi tertentu.
Namun tidak setiap ucapan kasar otomatis menjadi tindak pidana pelecehan seksual. Unsur seksual, sasaran perbuatan, tujuan merendahkan, dan keadaan saat peristiwa terjadi tetap harus diperiksa.
Catcalling juga sering disebut dalam pembicaraan mengenai pelecehan nonfisik. Penilaian hukumnya tetap bergantung pada bentuk ucapan atau tindakan dan apakah unsur Pasal 5 benar benar terpenuhi.
Menurut penulis, keberadaan aturan mengenai pelecehan nonfisik penting karena serangan terhadap martabat seseorang tidak selalu dilakukan melalui sentuhan tubuh.
Pelecehan Seksual Fisik Memiliki Ancaman Hukuman Lebih Berat
Pasal 6 UU TPKS mengatur beberapa bentuk pelecehan seksual fisik dengan tingkat keseriusan yang berbeda. Salah satunya adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya.
Untuk bentuk tersebut, ancaman pidana penjara dapat mencapai empat tahun. Sistem denda yang berlaku pada 2026 telah disesuaikan dengan kategori denda dalam hukum pidana nasional.
Sentuhan pada bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan dapat menjadi salah satu perbuatan yang diperiksa apabila mempunyai sifat seksual dan memenuhi unsur undang undang. Perbuatan seperti mencium secara paksa atau menyentuh tubuh secara seksual juga dapat masuk dalam pemeriksaan hukum yang lebih serius.
Pasal 6 juga mengatur bentuk perbuatan fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum. Ancaman pidananya dapat mencapai 12 tahun.
Ketentuan lainnya menyasar penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan untuk menggerakkan seseorang melakukan atau membiarkan persetubuhan maupun perbuatan cabul.
Persetujuan Menjadi Unsur yang Tidak Bisa Diabaikan
Persetujuan memiliki posisi penting ketika membahas hubungan seksual dan perbuatan terhadap tubuh seseorang. Hubungan pertemanan, pacaran, pekerjaan, maupun perkawinan tidak otomatis memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan semua tindakan seksual terhadap pihak lain.
Seseorang dapat menyetujui satu bentuk kedekatan tetapi menolak tindakan lainnya. Persetujuan juga dapat ditarik kembali.
Keadaan seseorang perlu diperhatikan. Orang yang tidak mampu memberikan keputusan secara bebas karena ancaman, tekanan, ketergantungan, kondisi tidak sadar, atau keadaan rentan tidak dapat begitu saja dianggap telah memberikan persetujuan yang bebas.
Dalam proses hukum, aparat akan melihat keseluruhan keadaan peristiwa. Percakapan, hubungan para pihak, keterangan saksi, rekaman, dokumen elektronik, hasil pemeriksaan, dan bukti lain dapat menjadi bagian pemeriksaan.
Karena itu, pembahasan hukum tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah korban mengenal pelaku. Orang yang sudah saling mengenal pun tetap dapat terlibat dalam perkara kekerasan seksual.
Status Pacaran Tidak Menghapus Kemungkinan Terjadinya Pelecehan
Salah satu anggapan yang masih ditemukan adalah bahwa kekerasan seksual hanya terjadi antara orang yang tidak saling mengenal. Kenyataannya, hubungan pribadi tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya sendiri.
Pasangan yang sedang berpacaran tetap mempunyai hak untuk menolak tindakan seksual. Hubungan yang sudah berjalan bertahun tahun juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas pemaksaan.
Jika terdapat ancaman, tekanan, manipulasi, penyalahgunaan keadaan, atau tindakan seksual fisik yang memenuhi unsur pidana, hubungan pacaran tidak membuat pelaku otomatis terbebas dari pertanggungjawaban.
Hal serupa berlaku ketika hubungan telah berakhir. Mantan pasangan tidak memiliki hak untuk menggunakan foto, rekaman, atau materi intim seseorang sebagai alat tekanan.
Perkara semacam ini juga dapat bersentuhan dengan ketentuan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik apabila materi seksual direkam, dikirim, digunakan, atau disebarkan dengan cara yang memenuhi unsur pidana.
Perkawinan Bukan Alasan Membenarkan Pemaksaan Seksual
UU TPKS secara tegas membuka perlindungan terhadap perbuatan seksual tertentu yang terjadi baik di dalam maupun di luar perkawinan.
Hal ini penting karena perkawinan tidak menghilangkan hak setiap orang atas keamanan tubuh dan perlakuan yang bermartabat.
Ketika terdapat tindakan seksual yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan keadaan, atau bentuk pemaksaan tertentu, aparat dapat memeriksa ketentuan pidana yang sesuai.
Perkara dalam rumah tangga juga dapat bersinggungan dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila unsur yang diatur di dalamnya terpenuhi.
Pemilihan pasal tidak dilakukan berdasarkan satu label semata. Penyidik dan penuntut umum perlu melihat perbuatan yang terjadi dan aturan khusus yang dapat diterapkan.
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Bisa Melibatkan Relasi Kekuasaan
Lingkungan pekerjaan menjadi salah satu tempat yang membutuhkan perhatian khusus karena terdapat hubungan atasan dan bawahan, penilaian kinerja, kontrak kerja, promosi, serta ketergantungan ekonomi.
Permintaan seksual yang dikaitkan dengan kenaikan jabatan, ancaman pemecatan, perpanjangan kontrak, atau pemberian keuntungan tertentu dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi.
UU TPKS memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan ketergantungan seseorang.
Pelaku tidak selalu merupakan pimpinan perusahaan. Rekan kerja, klien, mitra bisnis, atau pihak lain juga dapat melakukan perbuatan yang kemudian memenuhi unsur pidana.
Perusahaan sendiri perlu mempunyai mekanisme pengaduan yang mampu melindungi pihak yang melapor dari pembalasan. Proses internal perusahaan juga tidak otomatis menggantikan proses pidana apabila perbuatan yang dilaporkan merupakan tindak pidana.
Penanganan yang baik seharusnya tidak memaksa korban memilih antara mempertahankan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan atas dirinya.
Sekolah dan Perguruan Tinggi Juga Memiliki Kewajiban Pencegahan
Lingkungan pendidikan mempunyai risiko tersendiri karena terdapat hubungan antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, tenaga kependidikan dengan peserta didik, serta hubungan antarsiswa.
Perbedaan usia dan kedudukan dapat menimbulkan ketergantungan. Seorang peserta didik mungkin takut melaporkan karena khawatir terhadap nilai, kelulusan, beasiswa, atau posisi akademiknya.
Jika korban masih berusia anak, perlindungan hukum menjadi lebih luas. Undang Undang Perlindungan Anak dapat digunakan bersama ketentuan lain sesuai unsur perbuatannya.
Pendidik atau orang yang memiliki posisi kepercayaan juga dapat menghadapi pemberatan pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan.
Sekolah dan kampus perlu membedakan penyelesaian disiplin internal dengan proses hukum. Memberikan sanksi administratif kepada pelaku tidak selalu menghapus kemungkinan penanganan melalui sistem peradilan pidana.
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Juga Diatur
Perkembangan teknologi membuat tindakan seksual tidak selalu dilakukan melalui pertemuan langsung. Telepon pintar, kamera, aplikasi percakapan, media sosial, dan penyimpanan digital dapat digunakan dalam perbuatan yang melanggar hak seseorang.
UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14. Bentuknya dapat berkaitan dengan perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan dalam keadaan yang memenuhi unsur undang undang.
Transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima juga dapat masuk dalam pemeriksaan berdasarkan ketentuan tersebut.
Penguntitan atau pelacakan melalui sistem elektronik dengan tujuan seksual juga memperoleh perhatian dalam pengaturan ini.
Jika materi intim digunakan untuk memeras, mengancam, atau memaksa seseorang, ancaman hukum dapat menjadi lebih serius bergantung pada bentuk perbuatannya.
Korban yang menghadapi kejadian digital sebaiknya tidak terburu buru menghapus seluruh komunikasi. Bukti elektronik dapat memiliki nilai penting dalam proses pemeriksaan.
Bukti Digital Bisa Memiliki Peran Besar dalam Perkara
Perkara pelecehan seksual sering terjadi tanpa banyak saksi. Situasi tersebut membuat bukti digital dan dokumen pendukung menjadi sangat penting.
Percakapan melalui aplikasi, surat elektronik, rekaman suara, foto, video, riwayat komunikasi, atau informasi elektronik lainnya dapat diperiksa sesuai aturan pembuktian.
Korban dapat menyimpan tangkapan layar, tetapi keberadaan data asli tetap penting karena pemeriksaan digital dapat membutuhkan informasi lebih lengkap daripada gambar tangkapan layar.
Catatan mengenai waktu, tempat, orang yang berada di sekitar lokasi, serta komunikasi setelah kejadian juga dapat membantu menjelaskan rangkaian peristiwa.
Jika terdapat barang atau pakaian yang mungkin berhubungan dengan tindak pidana, penanganannya sebaiknya mengikuti arahan aparat atau tenaga pendamping agar nilai pembuktiannya tidak rusak.
Keterangan Korban Memiliki Kedudukan Penting dalam Pembuktian
UU TPKS memberikan aturan khusus mengenai pembuktian. Pasal 25 menyatakan bahwa keterangan saksi dan atau korban dapat cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi serta terdakwa yang melakukannya.
Pengaturan tersebut penting karena kekerasan seksual sering terjadi di tempat tertutup tanpa kehadiran saksi langsung.
Alat bukti lain dapat berasal dari berbagai sumber sesuai hukum acara. Dokumen elektronik, keterangan ahli, surat, hasil pemeriksaan, maupun bukti lain dapat menjadi bagian proses.
Undang undang juga memberikan ruang terhadap keterangan orang yang memiliki informasi yang berhubungan dengan perkara walaupun tidak secara langsung melihat seluruh kejadian, sepanjang digunakan sesuai aturan pembuktian.
Dengan demikian, tidak adanya orang lain di ruangan ketika peristiwa terjadi tidak otomatis membuat laporan tidak dapat diproses.
Beberapa Bentuk Pelecehan Merupakan Delik Aduan
UU TPKS membedakan jenis tindak pidana berdasarkan mekanisme penanganannya.
Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik tertentu sebagaimana Pasal 6 huruf a termasuk delik aduan. Artinya, proses hukum terhadap bentuk tersebut membutuhkan pengaduan dari pihak yang berhak sesuai ketentuan.
Ketentuan ini tidak dapat diperluas ke seluruh jenis kekerasan seksual. Perbuatan yang lebih berat mempunyai pengaturan berbeda.
Selain itu, ketentuan delik aduan tersebut tidak diberlakukan dengan cara yang sama apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas.
Perbedaan tersebut perlu dipahami agar masyarakat tidak membuat kesimpulan bahwa seluruh pelecehan seksual hanya dapat diproses jika korban sendiri datang seorang diri ke kantor polisi.
Pendampingan tetap dapat diberikan selama proses pengaduan dan pemeriksaan.
Korban Memiliki Hak atas Penanganan dan Perlindungan
UU TPKS menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak selama proses hukum. Hak tersebut tidak berhenti pada diterimanya laporan.
Korban mempunyai hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai ketentuan perundang undangan.
Penanganan dapat mencakup pemberian informasi mengenai proses serta akses terhadap layanan yang diperlukan.
Perlindungan dibutuhkan terutama ketika terdapat ancaman, intimidasi, tekanan dari pelaku, atau risiko pengulangan perbuatan.
Pemulihan dapat melibatkan kebutuhan medis, psikologis, sosial, maupun layanan lain sesuai keadaan korban.
Korban juga dapat meminta pendampingan. Dalam proses tertentu, pendamping dapat berasal dari petugas layanan, advokat, psikolog, pekerja sosial, atau pihak lain yang memenuhi ketentuan.
Restitusi Bisa Dibebankan kepada Pelaku
Salah satu bagian penting dalam UU TPKS adalah restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan hukum.
Kerugian tidak hanya dinilai berdasarkan barang atau penghasilan yang hilang.
Restitusi dapat mencakup kerugian yang berkaitan langsung dengan penderitaan korban, biaya perawatan medis, biaya psikologis, serta kerugian lain yang muncul akibat tindak pidana.
Permohonan restitusi perlu diproses melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Karena itu, korban dan pendamping perlu mendokumentasikan pengeluaran yang berkaitan dengan penanganan perkara serta pemulihan. Catatan biaya pengobatan, layanan psikologis, transportasi tertentu, dan kehilangan penghasilan dapat menjadi informasi yang relevan.
Pemberatan Hukuman Berlaku dalam Keadaan Tertentu
Tidak seluruh pelaku mendapat ancaman pidana dengan tingkat yang sama. UU TPKS mengatur sejumlah keadaan yang dapat membuat pidana diperberat.
Keadaan tersebut antara lain dapat berkaitan dengan hubungan pelaku terhadap korban, jumlah pelaku, penggunaan kekuasaan, kondisi korban, atau akibat tertentu yang dialami korban.
Perbuatan terhadap anak dan penyandang disabilitas juga mendapat perhatian khusus.
Begitu pula ketika pelaku merupakan pihak yang memiliki kedudukan tertentu atau hubungan kepercayaan terhadap korban.
Pemberatan menunjukkan bahwa hukum mempertimbangkan kerentanan dan ketimpangan posisi antara pelaku dengan korban.
Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana setelah memeriksa dakwaan, pembuktian, keadaan perkara, serta aturan yang berlaku.
KUHP Baru Berlaku Sejak Januari 2026
Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar ketika Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pada tanggal yang sama, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga mulai berlaku. Salah satu fungsinya adalah menyelaraskan ketentuan pidana dalam berbagai undang undang di luar KUHP dengan sistem pemidanaan nasional yang baru.
Salah satu perubahan penting berada pada sistem kategori denda. Sejumlah ancaman denda yang sebelumnya ditulis dalam angka nominal disesuaikan menggunakan kategori sesuai aturan yang baru.
Karena itu, ketika membaca informasi mengenai besaran denda dalam UU TPKS, masyarakat perlu memperhatikan penyesuaian hukum yang berlaku sejak 2026.
UU TPKS sendiri tetap memiliki posisi penting sebagai aturan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan suatu pasal tetap bergantung pada perbuatan dan unsur yang terbukti dalam perkara.
Korban Bisa Melaporkan Peristiwa kepada Kepolisian
Korban yang ingin menempuh jalur pidana dapat membuat laporan atau pengaduan kepada kepolisian sesuai jenis tindak pidana yang dialami.
Korban tidak harus menghadapi proses tersebut tanpa pendamping. Anggota keluarga, advokat, petugas layanan perempuan dan anak, atau pendamping lain dapat membantu sesuai aturan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga tersedia di berbagai daerah untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Untuk kebutuhan perlindungan tertentu, korban dapat berhubungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai persyaratan yang berlaku.
Apabila terdapat kebutuhan medis, pemeriksaan sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Selain penting bagi kesehatan korban, hasil pemeriksaan pada keadaan tertentu dapat membantu proses pembuktian.
Menyimpan Bukti Tidak Berarti Korban Harus Menyelidiki Sendiri
Setelah mengalami pelecehan seksual, seseorang mungkin berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. Namun korban tidak mempunyai kewajiban melakukan penyelidikan sendiri atau mengambil tindakan yang dapat membahayakan dirinya.
Keselamatan tetap menjadi prioritas.
Apabila terdapat pesan atau komunikasi elektronik, data tersebut dapat disimpan. Korban juga dapat menuliskan rangkaian kejadian selagi ingatan masih jelas.
Nama orang yang mengetahui keadaan sebelum atau setelah kejadian juga dapat dicatat.
Namun korban tidak perlu sengaja menemui pelaku untuk memperoleh pengakuan apabila tindakan tersebut menimbulkan risiko.
Proses pencarian dan pemeriksaan alat bukti merupakan kewenangan aparat. Pendamping hukum dapat membantu korban menentukan dokumen apa yang perlu dipertahankan dan bagaimana menyerahkannya kepada penyidik.
Pelecehan Seksual Tidak Ditentukan dari Pakaian Korban
Pakaian, pekerjaan, pergaulan, atau riwayat hubungan korban bukan alasan untuk membenarkan pelecehan seksual.
Penilaian pidana berpusat pada perbuatan pelaku dan unsur yang diatur dalam hukum.
Korban juga tidak kehilangan hak perlindungan hanya karena sebelumnya pernah mempunyai hubungan pribadi dengan pelaku.
Cara pandang tersebut penting karena proses hukum seharusnya tidak berubah menjadi pemeriksaan terhadap moral pribadi korban.
UU TPKS dibentuk dengan perhatian yang kuat terhadap perlindungan dan pemulihan korban serta pencegahan perlakuan yang merendahkan selama proses pemeriksaan.
Pertanyaan yang relevan adalah apa yang dilakukan, bagaimana perbuatan itu terjadi, apakah terdapat persetujuan, apakah ada kekerasan atau penyalahgunaan keadaan, serta bukti apa yang tersedia.
Ruang Digital Membuat Batas Pelecehan Semakin Luas
Media sosial dan aplikasi komunikasi memberikan ruang baru bagi bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak mudah dilakukan dalam skala besar.
Seseorang dapat menerima pesan seksual berulang, foto yang tidak diminta, ancaman penyebaran materi pribadi, hingga penggunaan rekaman intim sebagai alat tekanan.
Pada situasi tertentu, perilaku tersebut dapat diperiksa melalui ketentuan UU TPKS mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik maupun aturan pidana lain yang relevan.
Pelaku juga tidak selalu berada di kota yang sama dengan korban. Jejak komunikasi dapat melewati berbagai layanan digital dan perangkat.
Karena itu, penyimpanan informasi elektronik menjadi semakin penting dalam penanganan perkara. Waktu pengiriman, akun, nomor telepon, isi komunikasi, serta data pendukung lainnya dapat membantu aparat menelusuri rangkaian peristiwa.
Peningkatan penggunaan teknologi membuat perlindungan terhadap tubuh dan kehendak seksual seseorang kini tidak hanya berlaku di ruang fisik. Hak yang sama juga harus dihormati ketika interaksi berlangsung melalui layar, kamera, aplikasi, dan jaringan komunikasi digital.
