Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memeriksa tiga orang saksi dalam perkara dugaan korupsi Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) sebagai upaya lanjutan dalam mengungkap aliran dana dan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
Profil Saksi yang Diperiksa
Identitas dan Posisi
Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, penyidik memeriksa:
- MAZ, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia periode 2015–2018
- BI, Direktur Operasional PT Surveyor Indonesia periode 2015–2018
- LHL, Direktur Utama PT Synerga Tata Internasional
Ketiganya didalami keterangannya untuk menjelaskan dugaan penyimpangan dalam kegiatan SKEBP, khususnya dalam pelaksanaan proyek distribusi daging sapi yang dijalankan atas kerja sama dengan lembaga pembiayaan ekspor.
Penetapan Tersangka dan Modus Korupsi
Penyalahgunaan Wewenang
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara yang sama, termasuk dua dari nama saksi di atas yakni BI dan LHL. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan melanggar prinsip tata kelola perusahaan dalam merealisasikan skema pembiayaan ekspor daging sapi.
Penggunaan Nama Baik PT Surveyor Indonesia
Salah satu modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan nama baik PT Surveyor Indonesia sebagai jaminan dalam penerbitan Bill of Exchange untuk kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Kegiatan tersebut kemudian menyebabkan potensi kerugian negara yang besar.
Skema Korupsi dan Dampak Finansial
Manipulasi Proses Pengadaan
Skema yang dijalankan oleh pihak terkait melibatkan manipulasi dalam proses pengadaan daging sapi, penyaluran, serta pembayaran kepada mitra bisnis. Produk-produk daging yang dimaksud tidak seluruhnya sampai ke tujuan akhir atau dijual dengan harga di luar ketentuan, sehingga menimbulkan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kerugian Negara
Menurut hasil audit internal dan pengumpulan bukti sementara, nilai kerugian negara yang disebabkan oleh praktik ini mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai ini diperkirakan masih bisa bertambah seiring pendalaman penyidikan terhadap aliran dana dan peran pihak ketiga dalam transaksi yang mencurigakan.
Langkah Lanjutan Kejaksaan
Pengembangan Kasus
Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS menyatakan bahwa perkara ini akan dikembangkan secara menyeluruh. Pemeriksaan terhadap saksi tambahan, pemanggilan ahli keuangan, serta penyitaan dokumen penting menjadi bagian dari rencana lanjutan Kejaksaan Agung.
Potensi Tersangka Baru
Tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak lain dari kalangan swasta maupun BUMN yang akan dipanggil sebagai saksi atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam skema korupsi tersebut.
Pernyataan Resmi Kejaksaan Agung
Komitmen Transparansi dan Profesionalisme
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa pihaknya serius dalam menangani kasus ini mengingat besarnya potensi kerugian negara dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada lembaga negara.
Imbauan Partisipasi Publik
Ia juga menekankan bahwa semua proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan profesionalisme agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejaksaan Agung juga mengimbau publik untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum ini.
Menyingkap Tabir Korupsi SKEBP: Langkah Tegas Kejagung
Pemeriksaan tiga saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi SKEBP daging sapi merupakan langkah penting untuk mengungkap skema penyimpangan dalam sistem pembiayaan ekspor berbasis perdagangan. Dengan potensi kerugian negara yang besar, kasus ini tidak hanya mencerminkan kelemahan pengawasan internal, tetapi juga menunjukkan perlunya reformasi tata kelola BUMN dan mitra swasta dalam menjalankan proyek berskala nasional.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akarnya, termasuk menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu.
