Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap konflik komunal. Hal ini disampaikannya saat memberikan pembekalan kepada para perwira siswa Pendidikan Reguler XLIX Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2022 di Bandung. Menurutnya, karakter masyarakat Indonesia yang majemuk—beragam dalam suku, agama, dan budaya—menjadi kekuatan sekaligus tantangan serius dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara (2022), Jenderal Dudung mengatakan bahwa selain tantangan internal berupa keberagaman sosial, ancaman eksternal seperti infiltrasi budaya asing yang merusak nilai-nilai kebangsaan juga perlu diwaspadai. Ia menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan agar tidak menjadi korban konflik komunal seperti yang pernah terjadi di berbagai daerah.
Faktor Penyebab Kerentanan Konflik Komunal
Keberagaman Sosial Budaya sebagai Pedang Bermata Dua
Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman ini merupakan kekayaan budaya yang membanggakan, namun juga berpotensi memicu gesekan sosial apabila tidak ada pemahaman dan toleransi yang cukup antar kelompok masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik di Ambon, Poso, dan Sampit menjadi contoh nyata bagaimana friksi sosial bisa menjelma menjadi kekerasan komunal.
Radikalisme dan Ekstremisme Ideologis
KSAD juga menyoroti bahaya penyebaran paham radikal yang menyusup melalui media sosial dan kanal digital lainnya. Radikalisme yang tumbuh di tengah masyarakat bukan hanya ancaman terhadap ketahanan nasional, tetapi juga pemicu konflik sosial yang dapat menyulut kekerasan horizontal antar kelompok.
Kesenjangan Ekonomi dan Ketidakadilan Sosial
Disparitas ekonomi yang masih mencolok antara wilayah dan kelompok masyarakat turut menjadi bahan bakar laten bagi konflik. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan secara ekonomi dan tidak mendapatkan akses ke sumber daya secara adil, perasaan frustasi sosial dapat dengan cepat berubah menjadi kemarahan kolektif.
Peran TNI AD dalam Menjaga Stabilitas Sosial
Pembinaan Teritorial dan Fungsi Babinsa
Melalui Korps Bintara Pembina Desa (Babinsa), TNI AD aktif membina wilayah hingga ke level desa dan kelurahan. Babinsa bertugas tidak hanya memantau stabilitas keamanan tetapi juga menjadi simpul komunikasi antara masyarakat dan aparatur negara. Fungsi deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dijalankan secara intensif di daerah rawan.
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
TNI AD berupaya membangun kesadaran nasionalisme melalui program-program pendidikan wawasan kebangsaan. Program ini menyasar pelajar, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, dengan materi yang menekankan pentingnya persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Sinergi Lintas Lembaga
Jenderal Dudung juga menyampaikan bahwa TNI AD tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama erat dengan kepolisian, pemda, organisasi masyarakat, dan tokoh agama menjadi fondasi penting dalam membangun mekanisme resolusi konflik di tingkat akar rumput.
Studi Kasus: Konflik Komunal yang Pernah Terjadi
Poso dan Ambon
Konflik komunal di Poso dan Ambon pada awal 2000-an menjadi pengingat bahwa provokasi kecil bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan yang luas. Dalam kasus Poso, konflik bermula dari bentrokan antar pemuda yang kemudian berkembang menjadi pertikaian agama dan etnis. Pemerintah pusat menurunkan pasukan TNI untuk meredam situasi dan membangun rekonsiliasi masyarakat melalui pendekatan teritorial dan keagamaan.
Sampit, Kalimantan Tengah
Tragedi Sampit yang meletus pada 2001 menunjukkan betapa cepatnya konflik etnis bisa memburuk. Konflik ini dipicu oleh akumulasi kecurigaan dan ketegangan antara kelompok etnis lokal dan pendatang, yang berujung pada kekerasan brutal. Intervensi TNI dan aparat keamanan menjadi penentu dalam memulihkan stabilitas.
Pencegahan dan Strategi Jangka Panjang
Penguatan Nilai Pancasila
Penanaman kembali nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan pendidikan maupun komunitas sosial, menjadi urgensi nasional. TNI AD bersama pemerintah pusat dan daerah diharapkan memainkan peran sentral dalam memperkuat narasi kebangsaan.
Pelibatan Generasi Muda
Generasi muda merupakan aktor penting dalam upaya preventif konflik. KSAD mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kebangsaan yang mempererat solidaritas antar kelompok.
Membangun Ekonomi Inklusif
Kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah kecemburuan sosial. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja merupakan bagian integral dari strategi ini.
Peran Strategis KSAD dalam Konteks Nasional
Pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman bukan sekadar wacana, melainkan pengingat bahwa keamanan bukan hanya urusan militer, tapi juga sosial dan kultural. Indonesia sebagai negara besar dengan keberagaman tinggi memerlukan pemimpin yang mampu memadukan kekuatan keamanan dengan pendekatan humanis.
KSAD dalam hal ini mengambil peran strategis untuk memastikan bahwa TNI AD tidak hanya bertugas menjaga wilayah teritorial, tetapi juga menjadi pelindung harmoni sosial. Deteksi dini, kolaborasi antar lembaga, dan penguatan nilai kebangsaan adalah langkah konkret dalam menangkal potensi konflik komunal.
Kita semua—pemerintah, TNI, masyarakat sipil, dan individu—bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keberagaman di negeri ini menjadi kekuatan, bukan kelemahan.
