Kasus besar yang melibatkan dua perusahaan pelat merah, PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya, mengguncang sektor keuangan dan memperkuat tuntutan akan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Dalam dua kasus ini, aparat hukum menemukan adanya kerugian negara yang sangat besar akibat manipulasi investasi dan pengelolaan keuangan yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian.
Kejaksaan Agung mengusut kasus ini dengan tegas, menetapkan sejumlah tersangka dari kalangan direksi hingga pihak swasta, dan menyita berbagai aset guna menutupi potensi kerugian. Namun, dalam perjalanannya, muncul kekhawatiran bahwa proses hukum ini justru akan merugikan iklim investasi di dalam negeri.
Pandangan SA Institute: Narasi Hambat Investasi Tidak Berdasar
Penegakan Hukum Justru Tunjukkan Kepastian
Solution and Advocacy Institute (SA Institute) melalui Direktur Eksekutifnya, Suparji Ahmad, menyampaikan bahwa narasi yang menyebut penegakan hukum dalam kasus Asabri dan Jiwasraya sebagai penghambat investasi adalah tidak berdasar. Sebaliknya, penegakan hukum justru menunjukkan adanya kepastian dan keseriusan negara dalam membenahi masalah tata kelola yang kronis.
Dalam pernyataannya, Suparji menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan berbasis pada prinsip hukum justru memperkuat daya tarik investasi, bukan melemahkannya. Investor akan merasa aman dan terlindungi jika sistem hukum bekerja dengan baik dan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Data Statistik Dukung Argumentasi
Bukti empiris menunjukkan bahwa proses hukum yang berjalan di sektor keuangan tidak menurunkan minat investasi. Bahkan, di saat Kejaksaan Agung aktif mengusut kedua kasus tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2021 mencatat kenaikan sebesar lebih dari 10 persen.
Tidak hanya itu, jumlah investor di pasar modal Indonesia terus bertumbuh signifikan, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar tetap tinggi, meskipun penegakan hukum terhadap skandal keuangan terus dilakukan.
Menjaga Kepastian Hukum dalam Proses Penyidikan
Keseimbangan antara Penindakan dan Kepastian Investasi
Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pentingnya menciptakan kepastian hukum. SA Institute mengingatkan agar aparat penegak hukum tetap berhati-hati dan profesional dalam menangani kasus korupsi, termasuk dalam menentukan obyek yang akan disita.
Penyitaan yang sembarangan, atau penetapan tersangka tanpa bukti yang kuat, bisa menjadi bumerang dan memunculkan ketidakpastian. Oleh karena itu, SA Institute mendorong agar proses hukum dilandasi asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam korupsi.
Pentingnya Komunikasi Publik
Transparansi juga berarti menjelaskan kepada publik bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi gerak pelaku usaha, melainkan menegakkan aturan main agar kompetisi bisnis berlangsung secara adil. Komunikasi publik yang baik akan meredam mispersepsi dan mencegah spekulasi yang berpotensi merusak persepsi investor.
Kasus Asabri dan Jiwasraya dalam Sorotan Ekonomi Nasional
Kerugian yang Timbul dan Langkah Pemulihan
Kerugian negara dalam kasus Jiwasraya diperkirakan mencapai lebih dari Rp16 triliun, sementara Asabri ditaksir merugi hingga Rp22 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari investasi yang dilakukan di saham-saham gorengan dan produk keuangan berisiko tinggi tanpa dasar analisa fundamental yang layak.
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan aset dan pengembalian dana untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, pemulihan total kepercayaan publik terhadap sektor asuransi dan pasar modal tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dilanjutkan melalui reformasi menyeluruh.
Upaya Reformasi Tata Kelola
Kasus ini mendorong otoritas terkait, seperti OJK dan Kementerian BUMN, untuk merancang skema tata kelola baru yang mengutamakan transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Penegakan hukum diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun sistem keuangan nasional yang lebih sehat.
Mitos Hambatan Investasi Harus Diluruskan
Anggapan bahwa penegakan hukum, terutama dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, menjadi hambatan bagi investasi adalah narasi yang perlu diluruskan. Justru, keberanian negara dalam menindak kasus-kasus besar seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menuju tata kelola ekonomi yang lebih bersih dan profesional.
SA Institute menekankan bahwa investor rasional lebih menghargai sistem hukum yang bekerja daripada membiarkan korupsi merajalela tanpa penindakan. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan iklim usaha.
Ke depan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, asalkan komitmen terhadap penegakan hukum tetap dijaga dan tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.
