Iti Octavia Jayabaya Kembali Pimpin Demokrat Banten, Bidik 2029 Iti Octavia Jayabaya kembali memperoleh kepercayaan untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten. Mantan Bupati Lebak tersebut terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah V Partai Demokrat Banten yang digelar di Kota Serang pada Jumat malam, 31 Juli 2026.
Seluruh peserta Musda yang memiliki hak suara menyatakan dukungan kepada Iti untuk periode 2026 sampai 2031. Hasil forum daerah itu selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk mendapat pengesahan sesuai mekanisme organisasi.
Terpilihnya Iti untuk periode berikutnya membuat arah politik Demokrat Banten relatif mudah dipetakan. Partai berlambang bintang mercy tersebut memilih melanjutkan kepemimpinan yang sudah berjalan daripada membuka pergantian ketua menjelang persiapan Pemilu 2029.
Keputusan itu sekaligus memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Iti. Ia tidak hanya diminta menjaga persatuan delapan DPC kabupaten dan kota, tetapi juga harus meningkatkan jumlah kursi legislatif, memperkuat kepengurusan sampai tingkat bawah, serta menyiapkan kader yang dapat bersaing di setiap daerah pemilihan.
Musda V Berakhir dengan Dukungan Bulat
Musda V Demokrat Banten berlangsung tanpa persaingan antarkandidat. Iti menjadi satu satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua setelah proses pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan dilakukan panitia.
Ketua Steering Committee Musda V, Heri Handoko, sebelumnya menjelaskan bahwa berkas Iti diserahkan pada Rabu malam, 29 Juli 2026. Setelah dokumen diperiksa, panitia memastikan hanya Iti yang memenuhi proses pendaftaran sebagai calon Ketua DPD Demokrat Banten.
Walaupun hanya terdapat satu calon, pemilihan tetap dijalankan melalui mekanisme partai. Pemegang hak suara berasal dari unsur DPC kabupaten dan kota serta unsur DPD. Para peserta kemudian memberikan dukungan secara bulat kepada Iti.
Aklamasi dalam organisasi politik dapat dibaca sebagai tanda kuatnya penerimaan terhadap seorang ketua. Seluruh cabang memilih tidak mengajukan pesaing dan menempatkan keberlanjutan kepemimpinan sebagai pilihan bersama.
Namun, dukungan bulat juga membawa tuntutan yang tidak ringan. Ketua terpilih perlu memastikan bahwa tidak adanya persaingan bukan karena ruang kaderisasi menyempit, melainkan karena pengurus daerah memang melihat kinerja dan kemampuan politik Iti sebagai pilihan terbaik.
“Aklamasi memberikan ketenangan di dalam organisasi, tetapi ukuran keberhasilannya tetap berada pada kerja setelah Musda. Kesatuan suara harus berubah menjadi kesatuan gerak di lapangan.”
DPP Meminta Kepengurusan Berisi Orang yang Bekerja
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai terpilihnya Iti mencerminkan tingginya kepercayaan kader. Ia meminta kepengurusan periode baru segera disusun secara profesional dan melibatkan potensi terbaik dari seluruh kabupaten serta kota di Banten.
Herman menginginkan kepengurusan DPD berbentuk kabinet kerja. Setiap pengurus tidak cukup hanya tercantum dalam surat keputusan, tetapi harus mempunyai tugas, target, wilayah kerja, dan tanggung jawab yang dapat diukur.
Pesan tersebut penting karena struktur partai daerah kerap membesar menjelang pemilu, tetapi tidak seluruh pengurus aktif menjalankan kegiatan. Sebagian hanya muncul dalam rapat besar, sedangkan kerja rutin seperti mendata pemilih, merekrut kader, membina saksi, serta mendampingi masyarakat justru dikerjakan oleh sedikit orang.
Iti perlu menyusun kepengurusan yang mewakili delapan wilayah di Banten, yakni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Keterwakilan wilayah diperlukan agar DPD tidak terlihat terlalu bertumpu pada kelompok tertentu.
Komposisi pengurus juga perlu memberi tempat kepada perempuan, kader muda, anggota legislatif, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta kader yang mempunyai kemampuan mengelola organisasi. Keberagaman tersebut dapat memperluas jangkauan Demokrat di kawasan perkotaan, industri, pesisir, dan pedesaan.
Target Pileg 2029 Menjadi Agenda Utama
Setelah terpilih, Iti langsung memasang sasaran tinggi untuk Pemilihan Legislatif 2029. Demokrat Banten ingin meningkatkan jumlah kursi di DPRD provinsi sekaligus mengisi seluruh daerah pemilihan DPR RI yang berada di wilayah Banten.
Pada Pemilu 2024, Demokrat memperoleh 11 kursi DPRD Provinsi Banten. Jumlah itu meningkat dari sembilan kursi pada periode sebelumnya. Iti mengakui kenaikan tersebut diperoleh melalui perjuangan yang tidak mudah.
Tambahan dua kursi menjadi modal awal bagi periode kepemimpinan berikutnya. Demokrat mempunyai fraksi yang lebih besar dan ruang lebih luas untuk menempatkan kader pada alat kelengkapan DPRD.
Akan tetapi, hasil tersebut belum membuat Demokrat berada di kelompok teratas perolehan kursi Banten. Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar masing masing memperoleh 14 kursi, sedangkan Demokrat masih harus bersaing dengan partai lain untuk memperbesar pengaruhnya di parlemen provinsi.
Iti karena itu tidak dapat hanya mempertahankan pola lama. Demokrat perlu memetakan daerah pemilihan yang sudah kuat, wilayah yang kehilangan suara, serta kabupaten atau kota yang masih kekurangan tokoh populer.
Seluruh Daerah Pemilihan DPR RI Ingin Diisi
Sasaran lain yang disampaikan Iti adalah memperoleh kursi DPR RI dari seluruh daerah pemilihan di Banten. Provinsi tersebut terbagi menjadi tiga wilayah pemilihan nasional dengan karakter pemilih yang berbeda.
Banten I mencakup Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Wilayah ini menjadi basis yang paling dekat dengan riwayat politik keluarga Jayabaya serta pengalaman Iti memimpin Lebak.
Banten II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Persaingan di wilayah tersebut melibatkan tokoh partai, jaringan pemerintahan daerah, kelompok industri, serta basis pemilih perkotaan dan pesisir.
Banten III terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jumlah pemilihnya besar, karakter masyarakatnya lebih beragam, dan persaingan antarkandidat biasanya membutuhkan biaya politik serta jaringan yang kuat.
Pada Pemilu 2024, Demokrat tidak memperoleh kursi DPR RI dari Banten II. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa target mengisi seluruh daerah pemilihan membutuhkan perekrutan calon yang lebih terencana, bukan hanya mengandalkan nama partai.
Rekam Jejak Iti Menjadi Alasan Dukungan Kader
Dukungan kepada Iti tidak muncul hanya menjelang Musda. Sejumlah DPC telah menyampaikan sikap jauh sebelum forum pemilihan digelar.
DPC Demokrat Tangerang Selatan, misalnya, menyatakan dukungan pada Mei 2025. Pengurus tingkat kecamatan menilai Iti memiliki gaya kepemimpinan yang santun, mampu menjaga hubungan dengan DPC, menarik kader baru, serta membantu peningkatan kursi Demokrat di DPRD Provinsi Banten.
Pengalaman politik Iti juga panjang. Ia memulai kepemimpinan organisasi sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Lebak pada 2005. Ia kemudian menjadi anggota DPR RI pada 2009 sampai 2013 dan terpilih sebagai Bupati Lebak pada 2014.
Iti kembali dipercaya memimpin Kabupaten Lebak untuk periode kedua pada 2019. Di struktur partai, ia mulai memimpin DPD Demokrat Banten pada 2017, lalu kembali terpilih dalam Musda 2021.
Perpaduan pengalaman legislatif, pemerintahan daerah, dan organisasi membuat Iti mempunyai jaringan yang luas. Ia memahami hubungan antara pengurus partai, anggota dewan, kepala daerah, tokoh lokal, dan masyarakat.
Jaringan tersebut menjadi kekuatan bagi Demokrat, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi kaderisasi. Partai tidak dapat terus bergantung pada satu nama tanpa menyiapkan tokoh baru yang mampu bertarung dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah.
Kepemimpinan Ketiga Membawa Beban Lebih Besar
Periode 2026 sampai 2031 menjadi kelanjutan dari kepemimpinan Iti yang telah berlangsung sejak 2017. Masa yang panjang membuat publik dan kader mempunyai cukup bahan untuk menilai hasil kerjanya.
Kenaikan kursi DPRD Banten dari sembilan menjadi 11 dapat dicatat sebagai capaian. Pembangunan kantor partai dan terjaganya hubungan dengan DPC juga menjadi alasan yang pernah disampaikan kader ketika memberikan dukungan.
Namun, masa jabatan yang panjang membuat alasan berupa konsolidasi awal tidak lagi cukup. Demokrat Banten sudah semestinya mempunyai basis data anggota, pola perekrutan calon, sekolah kader, sistem pembinaan saksi, dan agenda pelayanan masyarakat yang berjalan sepanjang tahun.
Iti juga perlu memastikan pengurus tidak hanya aktif ketika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono datang atau saat pemilihan semakin dekat. Mesin partai justru diuji ketika perhatian media sedang rendah.
“Kepemimpinan yang panjang memberi kesempatan membangun organisasi secara utuh. Pada saat yang sama, publik berhak meminta hasil lebih tinggi karena ketua tidak lagi memulai dari titik nol.”
AHY Tekankan Konsolidasi dan Rekonsiliasi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengikuti Musda melalui konferensi virtual. Ia menyebut forum daerah sebagai tempat konsolidasi, rekonsiliasi, serta penguatan organisasi menjelang agenda politik berikutnya.
AHY meminta kader Banten memperkuat barisan untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia juga menyampaikan tiga fokus perjuangan Demokrat, yaitu mendorong perekonomian yang menyejahterakan masyarakat, memperjuangkan penegakan hukum yang adil, dan menjaga demokrasi.
Arahan tersebut perlu diterjemahkan oleh DPD ke dalam kegiatan daerah. Persoalan ekonomi di Banten berbeda antara kawasan industri Tangerang dan Cilegon dengan wilayah pertanian serta perkebunan di Lebak dan Pandeglang.
Isu ketenagakerjaan, pengangguran, kesenjangan pembangunan, jalan desa, pendidikan, kesehatan, banjir, pencemaran industri, dan pelayanan publik dapat menjadi ruang kerja kader Demokrat.
Partai juga perlu menunjukkan posisi yang jelas melalui fraksi di DPRD. Pengawasan anggaran, penyusunan peraturan daerah, dan pembelaan terhadap persoalan warga akan lebih mudah dinilai daripada slogan yang hanya disampaikan saat rapat partai.
Demokrat Banten Harus Menjaga Hubungan dengan Pemerintahan
Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan nasional. Posisi tersebut memberikan akses politik yang lebih besar, tetapi juga menuntut kemampuan menjaga keseimbangan antara mendukung pemerintah dan tetap menjalankan pengawasan.
Di tingkat Banten, partai harus membangun hubungan dengan pemerintah provinsi serta delapan pemerintah kabupaten dan kota. Hubungan tersebut tidak selalu berarti Demokrat berada dalam susunan pendukung yang sama di setiap wilayah.
Iti perlu mengelola perbedaan kepentingan kader dengan hati hati. Anggota DPRD mempunyai tugas mengawasi pemerintah, sedangkan kader lain mungkin berada dalam koalisi kepala daerah.
Kepemimpinan DPD dibutuhkan agar keputusan politik lokal tetap mengikuti garis partai tanpa menghilangkan kebutuhan khusus setiap daerah. DPC Cilegon, misalnya, mempunyai persoalan yang berbeda dengan DPC Lebak atau Tangerang Selatan.
Pada Juli 2026, Iti telah menyampaikan target agar Demokrat Cilegon dapat meraih satu fraksi penuh dan masuk dalam jajaran pimpinan DPRD pada Pileg 2029. Target lokal semacam itu menunjukkan bahwa setiap DPC akan menerima sasaran yang disesuaikan dengan kekuatan wilayahnya.
Kaderisasi Menjadi Pekerjaan yang Tidak Bisa Ditunda
Pemilu 2029 masih berjarak beberapa tahun, tetapi pencarian calon legislatif tidak dapat menunggu masa pendaftaran. Figur yang kuat membutuhkan waktu untuk dikenal, bekerja di masyarakat, dan membangun kepercayaan.
Demokrat Banten perlu mencari kandidat dari kalangan kader internal, aktivis, profesional, pengusaha, tokoh perempuan, pemimpin komunitas, akademisi, serta generasi muda.
Perekrutan tidak seharusnya hanya didasarkan pada kemampuan membiayai kampanye. Kandidat juga harus memahami tugas anggota legislatif, bersedia mengikuti keputusan partai, mempunyai rekam kerja yang dapat diperiksa, dan tidak membawa persoalan hukum.
Kader yang sudah duduk di DPRD perlu dievaluasi berdasarkan kehadiran, kegiatan reses, usulan kebijakan, hubungan dengan konstituen, serta kepatuhan organisasi. Evaluasi tersebut membantu partai menentukan siapa yang layak kembali dicalonkan.
Sekolah politik juga diperlukan untuk menyiapkan saksi, pengurus ranting, juru bicara, pengelola media sosial, dan tim hukum. Persaingan pemilu tidak hanya terjadi melalui pertemuan warga, tetapi juga melalui data, komunikasi digital, dan kemampuan menjaga suara.
Kenaikan Kursi Harus Diikuti Penguatan Akar Rumput
Sebelas kursi DPRD provinsi memberi Demokrat landasan yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Namun, kenaikan itu harus diperkuat melalui organisasi sampai tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Kepengurusan bawah merupakan pihak yang paling dekat dengan pemilih. Mereka mengetahui persoalan lingkungan, tokoh yang berpengaruh, perubahan jumlah penduduk, serta alasan masyarakat berpindah pilihan.
DPD perlu memastikan pengurus bawah mempunyai kegiatan yang teratur. Pertemuan kader, bantuan hukum, pelatihan usaha, kegiatan sosial, pendampingan administrasi, serta penyerapan aspirasi dapat menjaga hubungan dengan warga.
Data keanggotaan juga harus diperbarui. Daftar nama yang tidak pernah diperiksa dapat berisi anggota yang pindah, tidak aktif, atau sudah bergabung dengan partai lain.
Musda V telah memberikan Iti Octavia Jayabaya dukungan penuh dan waktu lima tahun untuk bekerja. Agenda setelah forum bukan lagi mengumpulkan suara pemegang hak pilih internal, melainkan membuktikan bahwa kepemimpinan yang berlanjut mampu menambah kursi, menghadirkan kader baru, serta membuat Demokrat lebih kuat di seluruh wilayah Banten.
