Pada Mei 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) memeriksa 11 orang yang terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Kasus ini merupakan bagian dari skandal besar yang menyeret pejabat negara, pelaku usaha, dan keluarga mereka dalam praktik kolusi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Latar Belakang Kasus
Dugaan Skema Manipulatif dalam Bisnis Timah
Kasus ini mencuat setelah aparat penegak hukum menemukan adanya pola kerja sama ilegal antara PT Timah Tbk dan sejumlah pihak swasta. Modusnya adalah penyewaan atau pemanfaatan lahan milik PT Timah oleh perusahaan swasta yang kemudian melakukan penambangan, dan hasilnya dijual kembali ke PT Timah. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dinilai melanggar prosedur pengadaan.
Proses jual beli timah hasil kerja sama ini berlangsung bertahun-tahun, mulai 2015 hingga 2022, tanpa ada pengawasan yang transparan. Aktivitas tersebut diduga tidak hanya memperkaya pihak tertentu, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan negara akibat penghindaran pajak dan manipulasi harga jual.
Peran BUMN dalam Jaringan Korupsi
PT Timah sebagai salah satu BUMN strategis di sektor pertambangan dianggap gagal dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tidak adanya transparansi dalam kontrak kerja sama, lemahnya pengawasan internal, dan indikasi keterlibatan petinggi perusahaan menjadikan kasus ini sebagai preseden buruk bagi tata kelola BUMN.
Pemeriksaan terhadap 11 Orang
Siapa yang Diperiksa dan Mengapa
Kejagung memeriksa 11 orang yang terdiri dari istri para tersangka utama dan pihak yang diduga menjadi penerima aliran dana. Pemeriksaan ini bertujuan menelusuri jejak aset dan aliran keuangan hasil tindak pidana korupsi. Di antara mereka yang diperiksa adalah Sandra Dewi, istri dari Harvey Moeis, salah satu tersangka yang berperan dalam skema kerja sama ilegal.
Penyidik ingin mengetahui apakah aset-aset bernilai tinggi seperti properti mewah, kendaraan, dan pesawat pribadi yang dimiliki keluarga tersangka diperoleh dari hasil korupsi. Dengan mengumpulkan keterangan dan dokumen dari para istri tersangka, Kejagung berupaya membuktikan hubungan antara kekayaan yang mereka miliki dengan praktik korupsi yang sedang diusut.
Aset Mewah dalam Sorotan
Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah jet pribadi yang diduga dibeli oleh Harvey Moeis dan digunakan oleh keluarganya. Selain itu, sejumlah mobil mewah dan rumah bernilai puluhan miliar rupiah juga ditelusuri asal-usul kepemilikannya.
Langkah ini dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya fokus pada aktor utama, tetapi juga menyasar hasil korupsi yang telah dikonversi dalam bentuk kekayaan tidak wajar.
Tindakan Hukum: Penyitaan dan Pemblokiran
Daftar Aset yang Telah Disita
Hingga awal Mei 2025, Kejagung telah menyita dan memblokir berbagai aset sebagai bagian dari proses hukum. Di antaranya:
- 66 rekening bank yang diduga terkait aliran dana ilegal
- 187 bidang tanah dan bangunan
- 55 unit alat berat
- 16 kendaraan mewah
- Enam smelter di Bangka Belitung dengan luas lebih dari 230 ribu meter persegi
- Satu SPBU di Tangerang Selatan
Aset-aset tersebut diperkirakan bernilai ratusan miliar rupiah dan menjadi objek penting dalam proses pemulihan kerugian negara.
Tujuan Penyitaan
Penyitaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga strategis. Dengan mengamankan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, negara dapat memulihkan sebagian dari kerugian akibat korupsi. Selain itu, langkah ini menjadi efek jera bagi pelaku dan pesan kuat bahwa hasil korupsi tidak bisa dinikmati secara bebas oleh pelaku maupun keluarganya.
Penetapan Tersangka
Struktur Jaringan Korupsi
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri dari pejabat PT Timah, pengusaha, dan pihak swasta lainnya. Mereka memiliki peran berbeda dalam skema ilegal ini, mulai dari merancang kontrak kerja sama hingga memfasilitasi distribusi timah hasil tambang ilegal.
Beberapa di antara mereka diduga melakukan rekayasa laporan produksi dan manipulasi harga untuk menyamarkan keuntungan yang sebenarnya. Praktik ini membuat negara kehilangan potensi pendapatan besar dari sektor pertambangan.
Dampak dan Evaluasi Sistem
Kerugian dan Ancaman terhadap Industri Strategis
Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya sistem kontrol internal dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Timah sebagai komoditas ekspor unggulan justru menjadi ladang korupsi oleh oknum pejabat dan mitra swasta. Selain kerugian keuangan, praktik ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang ilegal sering kali tidak memperhatikan dampak ekologis.
Urgensi Reformasi Tata Kelola BUMN
Skandal ini memperkuat urgensi reformasi pengawasan di sektor BUMN, terutama yang mengelola sumber daya alam. Perlu adanya regulasi yang lebih ketat, transparansi dalam kerja sama, dan pelibatan KPK serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik. Tata kelola yang lemah membuka celah bagi korupsi sistemik yang merugikan negara dalam jangka panjang.
Harapan Baru dari Penegakan Hukum
Dengan diperiksanya 11 orang dalam rangkaian penyidikan kasus korupsi komoditas timah, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen serius untuk mengungkap skandal ini hingga ke akarnya. Langkah ini menjadi harapan baru bagi publik bahwa hukum dapat berjalan tanpa pandang bulu.
Upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset, pemeriksaan keluarga tersangka, serta penetapan puluhan tersangka menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang menyeluruh dan proaktif. Harapannya, langkah ini bukan hanya mengembalikan keuangan negara, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan kekayaan alam nasional.
