Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan revitalisasi sekolah di berbagai wilayah Indonesia dengan sasaran yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan alokasi awal sekitar Rp14 triliun untuk memperbaiki 11.744 satuan pendidikan pada 2026, kemudian mengarahkan perluasan program kepada 60.000 sekolah tambahan.
Apabila seluruh rencana dapat dilaksanakan, jumlah sekolah yang tersentuh program revitalisasi tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan. Sasaran tersebut mencakup sekolah negeri dan swasta pada berbagai jenjang, terutama bangunan yang mengalami kerusakan berat, berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang rusak akibat bencana alam.
Kebijakan tersebut membawa perhatian besar karena persoalan gedung sekolah masih ditemukan di banyak daerah. Sebagian murid belajar di ruang dengan atap bocor, lantai rusak, dinding retak, ventilasi tidak memadai, serta fasilitas sanitasi yang belum layak. Ada pula sekolah yang kekurangan ruang kelas sehingga pembelajaran harus dibagi dalam beberapa giliran.
Anggaran Rp14 Triliun Menjadi Tahap Awal
Pemerintah perlu menjelaskan angka anggaran dan jumlah sekolah secara hati hati agar masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang keliru. Alokasi Rp14 triliun dalam APBN 2026 telah disiapkan untuk sekitar 11.744 sekolah, bukan langsung membiayai seluruh target 71.744 sekolah dengan nilai yang sama.
Tambahan sasaran sebanyak 60.000 sekolah berasal dari arahan Presiden Prabowo agar proses perbaikan dilakukan lebih cepat. Perluasan tersebut membutuhkan rincian pembiayaan, jadwal pelaksanaan, penentuan sekolah penerima, serta kesiapan tenaga teknis di setiap daerah.
Target Besar Memerlukan Perhitungan Baru
Apabila Rp14 triliun dibagi rata untuk 11.744 sekolah, nilai rata ratanya berada di atas Rp1 miliar per satuan pendidikan. Namun, setiap sekolah tidak otomatis menerima jumlah serupa karena kebutuhan bangunannya berbeda.
Sekolah yang hanya membutuhkan perbaikan toilet tentu memerlukan biaya lebih kecil dibanding sekolah yang harus membangun beberapa ruang kelas baru. Bangunan yang terkena banjir, gempa, tanah longsor, atau pergerakan tanah juga membutuhkan pemeriksaan struktur lebih rinci.
Tambahan 60.000 sekolah tidak dapat menggunakan perhitungan rata rata secara sembarangan. Pemerintah harus mengetahui apakah pekerjaan berupa perbaikan ringan, rehabilitasi sedang, pembangunan kembali, atau relokasi ke lahan baru.
Persetujuan Anggaran Harus Dibedakan dari Arahan Perluasan
Anggaran awal telah mendapatkan persetujuan DPR melalui pembahasan APBN. Sementara perluasan sasaran perlu diterjemahkan lagi ke dalam kebijakan fiskal yang memiliki dasar jelas.
Pemerintah dapat menggunakan penyesuaian anggaran, efisiensi belanja, tambahan pembiayaan, atau skema lain yang sesuai aturan. Setiap perubahan tetap harus dilaporkan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban.
Kejelasan tersebut penting karena program menyentuh puluhan ribu lokasi. Nilai belanja bahan bangunan, ongkos tenaga kerja, perencanaan, dan pengawasan akan menjadi sangat besar ketika seluruh proyek berjalan secara bersamaan.
“Target yang luas harus disertai sumber dana yang jelas agar sekolah tidak hanya menerima janji, sementara pekerjaan berhenti di tengah jalan.”
Prabowo Meminta Perbaikan Dipercepat
Presiden Prabowo memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk membahas percepatan revitalisasi. Pertemuan tersebut menempatkan kondisi sarana pendidikan sebagai salah satu agenda yang harus segera ditangani.
Pemerintah menilai perbaikan tidak dapat berjalan terlalu lambat karena kerusakan bangunan berkaitan langsung dengan keselamatan murid dan guru. Atap yang rapuh, plafon yang hampir runtuh, instalasi listrik yang buruk, atau lantai yang rusak dapat menimbulkan kecelakaan.
Sekolah Rusak Berat Mendapat Urutan Utama
Sekolah dengan kondisi rusak berat menjadi salah satu sasaran utama. Pemerintah perlu mendasarkan penentuan penerima pada data teknis, bukan hanya proposal atau kedekatan dengan pejabat tertentu.
Penilaian kondisi harus dilakukan terhadap struktur bangunan, atap, dinding, lantai, sanitasi, sumber air, listrik, serta akses keluar masuk. Foto yang dikirim sekolah perlu diperiksa kembali melalui kunjungan atau verifikasi oleh petugas yang memiliki kemampuan teknis.
Kerusakan berat juga perlu dibedakan dari bangunan yang sudah tidak aman untuk ditempati. Dalam keadaan tertentu, membangun ulang dapat lebih aman dan efisien dibanding terus melakukan penambalan.
Daerah 3T Memerlukan Perlakuan Khusus
Sekolah di wilayah 3T menghadapi persoalan biaya yang berbeda. Harga semen, besi, kayu, kaca, serta peralatan dapat jauh lebih tinggi karena harus diangkut melalui perjalanan panjang.
Sebagian lokasi hanya dapat dijangkau menggunakan kapal, kendaraan berpenggerak empat roda, atau perjalanan kaki. Musim hujan juga dapat menghentikan pengiriman bahan selama beberapa pekan.
Nilai bantuan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sekolah di kota besar. Pemerintah perlu memasukkan biaya pengangkutan, tempat tinggal pekerja, ketersediaan material lokal, dan waktu pembangunan yang lebih panjang.
Sekolah Terdampak Bencana Diprioritaskan
Bencana alam menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat program revitalisasi. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan cuaca ekstrem dapat merusak sekolah dalam waktu singkat.
Ketika gedung tidak dapat digunakan, proses belajar biasanya dipindahkan ke tenda, rumah warga, tempat ibadah, atau bangunan lain. Kondisi tersebut membatasi kegiatan guru serta membuat murid sulit mengikuti pembelajaran secara teratur.
Pembangunan Harus Menyesuaikan Risiko Wilayah
Sekolah yang pernah rusak karena bencana tidak boleh dibangun kembali dengan rancangan yang mengabaikan ancaman setempat. Wilayah rawan gempa membutuhkan struktur tahan guncangan, sedangkan daerah banjir memerlukan ketinggian lantai dan saluran air yang memadai.
Daerah rawan longsor membutuhkan pemeriksaan tanah dan kestabilan lereng. Jika lokasi lama tidak lagi aman, relokasi harus dipilih meski prosesnya lebih rumit.
Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menyediakan lahan, mempercepat izin, dan memastikan pembangunan sesuai tata ruang. Keputusan relokasi juga perlu dibicarakan bersama sekolah dan masyarakat agar lokasi baru tetap mudah dijangkau.
Ruang Darurat Tetap Dibutuhkan
Pembangunan bangunan permanen memerlukan waktu. Selama pekerjaan berjalan, pemerintah harus memastikan murid tetap memiliki tempat belajar yang aman.
Ruang kelas darurat dapat digunakan dengan perlengkapan dasar berupa meja, kursi, papan tulis, penerangan, ventilasi, dan toilet. Kualitas ruang sementara tidak boleh diabaikan hanya karena penggunaannya direncanakan berlangsung beberapa bulan.
Jadwal pembangunan juga perlu menyesuaikan kalender pendidikan. Pekerjaan berat sebaiknya tidak berlangsung terlalu dekat dengan ruang yang masih dipakai karena kebisingan, debu, dan pergerakan kendaraan material dapat mengganggu kegiatan sekolah.
Revitalisasi Tidak Hanya Memperbaiki Ruang Kelas
Program revitalisasi mencakup lebih banyak bagian daripada pengecatan dinding atau penggantian atap. Pemerintah dapat membiayai rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang belajar baru, laboratorium, perpustakaan, ruang kesehatan, toilet, ruang administrasi, pagar, akses masuk, dan penyediaan air bersih.
Setiap sekolah harus menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi sebenarnya. Bangunan yang tampak bagus dari depan belum tentu memiliki toilet cukup, saluran air baik, atau ruang belajar yang aman.
Sanitasi Menjadi Kebutuhan Dasar
Toilet sekolah sering menjadi bagian yang terlupakan. Jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya murid, air tidak mengalir, pintu rusak, serta kebersihannya tidak terjaga.
Fasilitas sanitasi yang layak berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan. Murid perempuan membutuhkan toilet yang aman dan memiliki privasi, sedangkan murid berkebutuhan khusus memerlukan akses yang dapat digunakan tanpa hambatan.
Program revitalisasi harus memasukkan biaya pemeliharaan setelah bangunan selesai. Toilet baru tidak akan bertahan lama apabila sekolah tidak memiliki sumber air, petugas kebersihan, dan anggaran perawatan.
Laboratorium dan Perpustakaan Perlu Berfungsi
Membangun laboratorium tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang. Sekolah juga membutuhkan meja, penyimpanan aman, peralatan percobaan, ventilasi, air, dan instalasi listrik yang sesuai.
Perpustakaan membutuhkan rak, pencahayaan, sirkulasi udara, tempat membaca, dan koleksi yang digunakan murid. Ruang baru tidak boleh berubah menjadi gudang karena pengelolaannya tidak disiapkan.
Revitalisasi fisik perlu berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Guru dan kepala sekolah harus dilibatkan untuk menentukan fungsi ruang agar hasil pembangunan benar benar digunakan.
Skema Swakelola Tetap Dipertahankan
Pemerintah menggunakan mekanisme swakelola dalam program revitalisasi. Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah, kemudian dikelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan yang melibatkan unsur sekolah dan masyarakat.
Pelaksanaan teknis didampingi perencana dan pengawas. Skema ini dipilih agar kebutuhan dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah sekaligus membuka pekerjaan bagi warga sekitar.
Sekolah Memegang Tanggung Jawab Besar
Kepala sekolah dan panitia tidak hanya menerima dana, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perencanaan, pembelian bahan, pembayaran pekerja, pencatatan, dokumentasi, serta laporan pelaksanaan.
Tanggung jawab tersebut tidak ringan. Tidak semua kepala sekolah memiliki pengalaman mengelola pembangunan bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Pendampingan teknis dan administrasi harus tersedia sejak awal. Sekolah perlu memahami standar bangunan, aturan pembelian, pajak, bukti pembayaran, dan cara mencatat perubahan pekerjaan.
Warga Lokal Dapat Terlibat
Tenaga kerja dari sekitar sekolah dapat dilibatkan sebagai tukang, pekerja bangunan, pemasok material, pengangkut, atau penyedia kebutuhan pekerja.
Pada pelaksanaan 2025, skema swakelola disebut telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Perluasan pada 2026 diperkirakan membuka kesempatan kerja yang lebih besar apabila sasaran 71.744 sekolah benar benar tercapai.
Meski memberi peluang bagi warga, pemilihan pekerja tetap harus mempertimbangkan kemampuan. Bagian struktur, listrik, dan instalasi tertentu membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian.
“Swakelola dapat memperkuat rasa memiliki, tetapi pengawasan tidak boleh longgar hanya karena pekerjaan dilakukan oleh lingkungan sekolah sendiri.”
Capaian 2025 Menjadi Dasar Perluasan
Pada 2025, pemerintah mencatat revitalisasi telah dilakukan terhadap 16.167 satuan pendidikan. Jumlah tersebut melampaui sasaran awal sekitar 10.440 sekolah.
Hasil itu menjadi salah satu dasar pemerintah memperbesar sasaran pada 2026. Skema penyaluran langsung dinilai mampu mempercepat pekerjaan dan menekan tahapan birokrasi yang panjang.
Kecepatan Tidak Boleh Mengorbankan Kualitas
Capaian jumlah sekolah perlu dibaca bersama mutu hasil pekerjaan. Bangunan harus diperiksa setelah selesai untuk memastikan kualitas atap, lantai, dinding, pintu, listrik, dan saluran air sesuai rencana.
Pekerjaan yang cepat tetapi menggunakan bahan bermutu rendah akan menimbulkan biaya baru dalam beberapa tahun. Retakan, kebocoran, dan kerusakan dapat kembali muncul sebelum umur bangunan mencapai masa yang seharusnya.
Pemerintah perlu memiliki masa pemeliharaan dan mekanisme pengaduan. Sekolah harus dapat melaporkan kekurangan tanpa takut dianggap menghambat keberhasilan program.
Hasil Pekerjaan Harus Dibuka
Informasi penerima bantuan, nilai yang diterima, jenis pekerjaan, penyedia material, jadwal, dan kemajuan pembangunan sebaiknya dapat diakses masyarakat.
Keterbukaan membantu orang tua, guru, komite, dan warga melakukan pengawasan. Mereka dapat membandingkan rencana dengan kondisi di lapangan.
Dokumentasi sebelum, selama, dan setelah pembangunan perlu disimpan. Foto saja tidak cukup, karena laporan harus dilengkapi ukuran pekerjaan, jumlah bahan, pembayaran, dan hasil pemeriksaan teknis.
Data Sekolah Menjadi Titik Paling Menentukan
Target 71.744 sekolah membutuhkan data yang akurat. Kesalahan pencatatan dapat membuat sekolah yang sudah baik menerima bantuan, sedangkan bangunan yang hampir runtuh justru terlewat.
Data Pokok Pendidikan menjadi sumber awal, tetapi pembaruan dari sekolah harus diverifikasi. Kondisi bangunan dapat berubah akibat bencana atau kerusakan yang berlangsung cepat.
Usulan Harus Diperiksa Lapangan
Sekolah mengajukan kebutuhan melalui sistem yang disediakan. Usulan tersebut harus memuat kondisi ruang, status lahan, jumlah murid, foto, serta jenis perbaikan.
Verifikasi lapangan diperlukan untuk mencegah penggelembungan kebutuhan. Petugas dapat memeriksa apakah bangunan benar rusak, luas pekerjaan sesuai, dan lokasi tidak memiliki persoalan kepemilikan.
Khusus sekolah swasta, kejelasan status tanah penting agar dana negara tidak dipakai pada lahan yang sedang bersengketa.
Pembagian Antarwilayah Harus Adil
Provinsi dengan jumlah sekolah besar tentu memiliki kebutuhan tinggi. Namun, pembagian tidak dapat hanya mengikuti banyaknya satuan pendidikan.
Tingkat kerusakan, kesulitan akses, risiko bencana, jumlah murid, dan kemampuan anggaran daerah perlu menjadi pertimbangan. Sekolah kecil di pulau terpencil tetap harus diperhatikan meski jumlah siswanya tidak sebanyak sekolah kota.
Pemerintah pusat juga perlu menyelaraskan data dengan pemerintah daerah agar satu lokasi tidak memperoleh pembiayaan ganda dari dua sumber berbeda.
Pengawasan Keuangan Tidak Bisa Ditawar
Nilai program yang besar membuka risiko penyimpangan. Harga bahan dapat dinaikkan, volume pekerjaan dikurangi, laporan dibuat tidak sesuai, atau keputusan pembelian diarahkan kepada pihak tertentu.
Kemendikdasmen menyatakan program mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung. Pendampingan tersebut diharapkan membantu sekolah memahami aturan sekaligus mencegah persoalan hukum.
Pendampingan Tidak Menggantikan Audit
Kehadiran aparat atau pendamping hukum tidak berarti pemeriksaan keuangan dapat ditiadakan. Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengawas internal tetap memiliki fungsi masing masing.
Audit perlu dilakukan berdasarkan tingkat risiko. Sekolah dengan nilai bantuan besar, perubahan pekerjaan berulang, atau laporan yang tidak wajar dapat diperiksa lebih mendalam.
Saluran pengaduan harus melindungi pelapor. Guru, orang tua, pekerja, atau warga yang menemukan penyimpangan perlu memiliki tempat menyampaikan bukti tanpa tekanan.
Kualitas Bahan Perlu Diuji
Harga murah belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila kualitasnya rendah. Semen, besi, baja ringan, kayu, kabel, dan bahan atap harus memenuhi spesifikasi.
Pengawas teknis perlu memeriksa bahan sebelum dipasang. Setelah tertutup oleh dinding atau plafon, kesalahan akan lebih sulit ditemukan.
Sekolah juga harus menolak tekanan dari pihak yang menawarkan bahan tidak sesuai. Setiap perubahan spesifikasi perlu dicatat dan memperoleh persetujuan teknis.
Pemeliharaan Menjadi Tanggung Jawab Setelah Pembangunan
Bangunan baru tetap membutuhkan pemeliharaan. Atap harus diperiksa, talang dibersihkan, saluran air dijaga, instalasi listrik diuji, dan cat diperbaiki sebelum kerusakan meluas.
Sekolah sering menghadapi keterbatasan biaya perawatan. Akibatnya, kerusakan kecil dibiarkan sampai membutuhkan rehabilitasi besar.
Pemerintah Daerah Perlu Menyediakan Dukungan
Setelah revitalisasi selesai, pemerintah daerah perlu memasukkan kebutuhan pemeliharaan ke dalam perencanaan anggaran. Sekolah tidak dapat terus bergantung kepada program pusat setiap kali muncul kerusakan.
Komite sekolah dapat membantu pengawasan, tetapi pembiayaan tidak boleh dipaksakan kepada orang tua. Pemeliharaan bangunan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
Catatan aset harus diperbarui agar setiap ruang memiliki riwayat pembangunan dan perbaikan. Informasi tersebut membantu menentukan kapan pemeriksaan berikutnya diperlukan.
Target 71.744 Sekolah Perlu Laporan Berkala
Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara berkala, mulai dari jumlah sekolah yang telah menandatangani perjanjian, dana yang sudah disalurkan, pekerjaan yang dimulai, hingga bangunan yang selesai digunakan.
Pada awal Mei 2026, ribuan sekolah telah menyelesaikan perjanjian kerja sama dan sebagian sudah menerima penyaluran bantuan. Angka tersebut perlu terus diperbarui agar masyarakat dapat melihat jarak antara target dan pelaksanaan.
Pelaporan juga harus memisahkan 11.744 sekolah yang telah memiliki alokasi awal dengan tambahan 60.000 sekolah yang masih memerlukan tindak lanjut. Pemisahan ini akan menjaga informasi tetap jernih serta memudahkan DPR dan masyarakat mengawasi setiap tahap penggunaan anggaran.
