Palembang, JNNews.co.id –Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Best Planter Indonesia (BPI) Training and Education hari ini melaksanakan pelatihan teknis budidaya kelapa sawit dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit (SDM-PKS) tahun 2022. Kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Swarna Dwipa Palembang.
Dimana pada kegiatan ini sendiri dihadiri dari pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, Direktur BPI dan Penyampaian Gambaran Kegiatan Pelatihan SDM Ir Heri DB, M.M, Kepala Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Sebagai Mitra Strategis BPI Dr Abdul Roni Angkat, STP.,M.Si, dan para peserta lainnya.
Dikatakan Direktur BPI dan Penyampaian Gambaran Kegiatan Pelatihan SDM Ir Heri DB, sawit secara nasional kita sudah menduduki peringkat pertama didunia sejak tahun 2016.
Dimana saat ini jumlahnya sudah 16 juta koma 38 hektar, angka yang sangat besar, dan ini patut kita banggakan bersama.
Dimana untuk 41 persen dari luasan sawit nasional itu adalah kebun rakyat, kurang lebih sekitar 6,72 juta hektar.
“Disini bisa terlihat, bahwa begitu strategisnya posisi kelapa sawit rakyat di negeri kita ini,” ujarnya.
Kemudian, kalau kita lihat dari produktivitas tanaman secara nasional, kebun sawit rakyat masih tertinggal, dan cukup jauh.
Hanya kurang lebih secara nasional 3,4 ton CPO/hektar, sementara kalau kita melihat koorporasi besar yang sudah menerapkan dengan budidaya tanaman yang baik, itu bisa mencapai hampir dua kali lipat, 6 sampai 8 ton CPO/hektar.
“Disini sebenarnya kita pekebun sawit punya potensi yang cukup besar untuk menaikkan produksinya, dan momentum PSR, saya pikir adalah momentum yang paling baik,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, dimana ini merupakan pelatihan bagian dari BPDPKS inikan adanya gift antara produktivitas rata-rata petani kita, koorporasi, itu dilihat bahwa punya potensi besar yang bisa naikkan.
Sehingga tidak terlepas dari pengetahuan petani yang harus diisi, maka dari BPDPKS bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPI. Dimana kita ingin memperkuatnya disana, untuk posisi dari best prakticismenya.
“Supaya bagaimana untuk ketertinggalan ini bisa dikejar, jadi pengetahuan yang akan kita berikan, betul-betul yang best prakticismenya, dan bisa dijalankan oleh mereka,” katanya.
Menurut Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ir Agus Darwa, saya sudah sering sampaikan bahwa pertanian itu sektor, tapi dibawahnya ada sub sektor, ada tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan.
Kalau kita berbicara masalah perkebunan di Indonesia, kita punya di Indonesia 16,38 juta hektar, atau 47 persen itu semuanya ada di perkebunan sawit.
“Provinsi Sumsel punya 1,2 juta hektar, 674 ribu hektar adalah milik masyarakat, berarti sudah 55 persen dimiliki oleh masyarakat,” bebernya.
Masih disampaikannya, faktornya sendiri seperti yang disampaikan tadi ada bibit, pupuk dan populasi, tapi yang paling pentingnya adalah pada manusianya sendiri.
Ada pupuk, bibit bagus, lahan bagus, kalau mengerjakannya sembarangan, hasilnya juga sembarang. Dan secanggih apapun alatnya, kalau operatornya tidak paham, maka percuma saja. Kalau menyikapi harga sawit ini polemiknya sudah di tingkat nasional, tapi masing-masing didaerah tentu bervariasi.
“Untuk di provinsi Sumsel sendiri, sebenarnya harga sawit itu ada dua kategori, ada TBS yang ditentukan oleh team penetapan harga sawit, dan ada juga yang tidak,” jelasnya.
Dimana yang tidak ini, yang tidak saat ini sedang lagi booming atau viral, TBS harga dibawah 1000, ada juga yang 900, ini suatu hal yang sebenarnya kenyataan.
Dimana harga-harga TBS ini berasal dari petani swadaya, yang memang bukan kelompok, dan yang mereka punya setengah hektar yang juga kita kurang tahu asal usul, tingkat kematangan buah itu saat akan dipanen.
“Sehingga mata rantainya terlalu panjang, dan menjadi polemik, sedangkan TBS yang dari Plasma sudah tidak ada masalah, karena sudah mengikuti harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.(DNL)
About Author
