Bandung.Jnnews.com. Pada hari rabu tanggal 07 September 2022 dalam rilisnya di Jln Pelajar Pejuang Kota Bandung kepada wartawan media online Kepala Badan Investigasi LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara ( LSM BAN) Guido Pakpahan menyampaikan adanya pengaduan masyarakat terkait lelang di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
Banyaknya keluhan masyarakat dan ketidak berdayaan APH di kuningan membuat kami sangat prihatin, sepertinya ada pembiaran dugaan penyimpangan disana ujarnya.
Adanya pengaduan kepada kami untuk meng-ungkap modus pemenangan paket lelang di PUTR Kab. Kuningan sangat membantu ujarnya
Pengaduan tersebut terkait Modus Oknum PPK di Kuningan atas paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luragung Desa Cirahayu Kec. Luragung Kabupaten Kuningan dengan Nilai HPS Rp. 598.700.519,52 diduga ada KKN yang dilakukan Oleh Oknum Dinas PUTR
Mencantumkan beberapa point yakni sbb : bahwa pada hasil evaluasi Pokja ULP yang Telah menetapkan CV. BM sebagai pemenang Dengan harga Terkoresi = Rp. 478.960.607,07 akan tetapi ketika Pembuktian Keaslian Dokumen Oknum Dinas PUTR membatalkan CV BM menjadi pemenang Lelang dengan alasan yang tidak masuk akal dan melanggar ketentuan hukum, Sementara semua persyaratan keaslian Dokumen CV. BM sangat lengkap dan tidak ada cacat namun Oknum Pejabat PUTR Dengan Sewenang wenang mengganti Pemenang lelang dengan perusahaan lain yakni CV DV dengan harga Terkoresi Rp. 570.953.502,75. Kami menduga adanya persekongkolan antara Oknum Dinas PUTR, Oknum Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dengan pihak Penyedia Barang dan Jasa, hal tersebut membuktikan adanya dugaan modus yang terstruktur dan masive.
Dengan ini kami meminta penegak hukum di kuningan jangan berdiam diri saja, mohon bergerak untuk memeriksa Oknum PPK di Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan yang telah menyalah gunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sediri, mengingat modus seperti itu diduga menjadi dalih untuk membatalkan pemenang paket yang tidak ada komitmen dengan oknum PPK.
Atas hal tersebut kami akan turun untuk memantau hasil pekerjaan di PUTR Kab kuningan untuk kemudian akan kami laporkan kepada Kejati Jabar serta BPK RI Perwakilan Jabar terkait modus dan hasil pekerjaan yang ada di Kab. Kuningan tandas Guido. (red /tim)
About Author
