Palembang, JNNews.co.id –Pemerintah provinsi (pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri kegaiatan sekaligus sebagai keynote speaking pada acara seminar dan DILATSUS GN-PK dengan judul “peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan mapia tanah dan pungli” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPP GN-PK) Sumsel, Kamis (24/11/2022).
Dikatakan Gubernur Sumsel H Herman Deru, dimana seminar nasional ini memberikan wawasan bagi anggota Lembaga Swadaya Manusia (LSM) untuk meliterasi masyarakat tentang hak dan kewajibannya di dalam hukum.
“Dimana yang paling penting adalah terutama masalah tanah diharapkan bisa memberikan edukasi masalah tanah, baik masalah antara perusahaan dengan perorangan, atau perorangan dengan perorangan dan pemerintah dengan perorangan dan banyak lagi,” ujarnya.
Kemudian, mudah-mudahan dengan adanya seminar nasional ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan perangkat daerah seperti kepala desa, lurah, camat dan lainnya. Dimana kasus tanah di provinsi Sumsel terjadi karena ada berbagai faktor.
“Diantaranya ada ulah oknum zuriat pesirah yang masih memiliki stampel pesirah orang tuanya, mengetahui tandatangan orangtuanya dan memalsukan tandatangan orang tuanya,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, kemudian membuat surat dibuat dengan EYD ejaan lama dan diberi segel. Dimana itu dijadikan alas hak, itu juga membuat masalah tanag antara perorangan dengan perorangan. Belum lagi masalah kawasan transmigrasi yang ribuan hektar, yang dulu belum ada penentuan batas tanahnya belum ada titik ordinat.
“Ketika ditanya masalah mafia tanah di Sumsel, untuk masalah itu semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya sertifikat yang sudah diberikan,” katanya.
Menurut Ketua DPP GN-PK Provinsi Sumsel M Aminudin, dimana kegiatan hari ini bentuk GNPK peduli pada masyarakat atas tindakan mafia tanah dan semakin parah di Sumsel.
“Dari situlah kami mencoba peserta ini audiensinya yang bersentuhan dengan tema tersebut ada kepala desa (kades), lurah ada camat, ada kepala sekolah dan mkks sekolah menengah atas se Sumsel, mkks sekolah menengah kejuruan se Sumsel,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, kita kasih pencerahan yang seperti kata pak Gubernur tadi kita kasih literasi. Sehingga kades dan kepala sekolah tadi ada pencerahan tentang hukum. Sehingga tidak terjebak dengan tipe rayu bujuk rayu oleh oknum tertentu.
“Di samping itu kita adakan seminar nasional ini kita memberikan solusi. Kalau kehidupan orang yang sudah makmur, sejahtera masih terbujuk rayu korupsi, itu tidak bisa dibayangkan,” bebernya.(DNL)
About Author
