Bandar Lampung, (Jnnews) | Aliansi Keramat secara resmi telah menyampaikan aduan ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui giat unjuk rasa yang digelar pada Rabu (14/6/2023).
Melalui keterangan persnya yang diterima media jnnews, kordinator Aliansi Keramat, Sudirman Dewa menyampaikan bahwa pihaknya menilai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan diduga kuat tidak transparansi dan akuntabel dalam mengelola dan menyalurkan anggaran Negara, yang mana terfokus pada pengelolaan kegiatan, seperti;
Peningkatan Jalan Pasar Banjit – Curup Putri Malu; yang dimenangkan oleh CV. KAP dengan nilai kontrak Rp. 5.395.396.130,07
Pemeliharaan Jalan SP. Sopoyono – SP. Sukabumi; yang dimenangkan oleh CV. ZC dengan nilai kontrak Rp. 6.894.983.038,72
Pemeliharaan Jalan Negeri Baru – SP. 3; yang dimenangkan oleh CV. AGP dengan nilai kontrak Rp. 6.790.105.727,00,”, kata Sudirman.
Lebih lanjut dia menyampaikan memang sulit untuk mendapat bukti korupsi. Mana ada koruptor sukarela mengaku bersalah, atau seseorang yang menyuap “pekerja hukum” mempublikasikannya ke media atau Pejabat suatu Instansi memeras orang lain berbekal kuitansi yang memiliki kekuatan legal? Pada hakekatnya “Keadilan” dalam perspektif law enforcement adalah tanggungjawab bersama criminal justice system.
Maka pengawasan terus menerus demi tegaknya hukum, tepat bila diarahkan paling tidak pada empat institusi hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Maka menyikapi hal tersebut, kami Aliansi KERAMAT dengan tegas memberikan pernyataan sikap :
“Meminta kepada Aparat Penegak Hukum (Kejati Lampung dan Polda Lampung) agar bersikap tegas dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindakan dan perbuatan melawan hukum Dugaan Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan”, jelas Sudirman. /Sn
Red
About Author
