LBH Al Bantani Minta Polda Lampung Kembangkan Perkara Dugaan Ijazah Palsu Dan Menyeret Otak Pelaku Kasus
Lampung Selatan, (Jnnews) | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Bantani yang merupakan tim kuasa hukum tersangka AS terkait perkara dugaan ijazah palsu yang digunakan S saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada tahun 2024, memasuki babak baru.
Demikian disampaikan oleh Lembaga Bantuan Huku (LBH) Al Bantani melalui Januri M Nasir sebagai Ketua dan didampingi Adi Yana, Eko Umadi, dan Dedi Rahmawan dalam keterangan persnya di pelataran Masjid Agung, Kalianda, Lampung Selatan, pada Senin (20/1/2025).
Januri M Nasir menerangkan bahwa penetapan tersangka AS dan S oleh Polda Lampung dalam surat nomor : B/3687/XII/2024/Subdit-IV/Reskrimsus, perihal dugaan penggunaan ijazah palsu.
“Diduga dilakukan oleh saudara S dan AS yang saat ini masih dalam tahap proses penyidikan oleh penyidik Polda Lampung dan baru-baru ini telah memasuki tahap 1 di Kejati Lampung,” ungkap Ketua LBH Al Bantani.
Dia melanjutkan jika penetapan status tersangka itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Pasal 55 KUHP.
“Kami selaku Kuasa Hukum dari saudara AS dari LBH AL Bantani, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan kami ingin menyampaikan duduk perkaranya agar kasusnya menjadi terang benderang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa hukumnya,” jelas Dia.
Menurut Januri, hal itu mencegah agar tidak mengaburkan peristiwa sesungguhnya oleh pihak-pihak yang menginginkan kasus ini hanya berhenti terhadap S dan AS sebagai pelakunya.
“Bahwa sebagaimana peristiwanya yang berawal dari saudara MHV menghubungi saudara AS (yang saat ini tersangka) untuk diminta membuatkan Ijazah Paket C, dalam rangka pencalonan sebagai Anggota Legislatif tahun 2024 atas nama saudari S (yang saat ini tersangka),” timpal Januri.
Januri melanjutkan, waktu itu, MHV mendatangi rumah AS membawa dokumen persyaratan administrasi seperti foto, KTP, KK, ijazah paket B milik S. Lalu, AS diberikan uang oleh MHV sebesar Rp.1,5 juta, dan diserahkan langsung oleh MHV kepada AS di rumah AS.
Beberapa hari kemudian, AS menyanggupi permintaan MHV karena AS kenal dekat dengan MHV yang merupakan masih satu partai. Sehingga, AS mengikuti permintaan MHV membuat ijazah paket C.
“Dan menggunakan data milik orang lain yang juga sebagai siswa yang mendaftar paket di PKBM Bugenvil dan belum pernah digunakan ijazahnya oleh saudara AS sebagai syarat pencalonan anggota legislatif 2024,” tegas Januri.
Dari situlah, LBH Al Bantani meminta Polda Lampung mengembangkan perkara tersebut dan menyeret otak pelaku atas kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret AS.
“Jangan sampai ada intervensi apapun demi tegaknya keadilan hukum di negeri ini,” tutup Januri.
Sementara itu, Adi Yana, S.H, yang juga sebagai tim dari LBH Al Bantani menyatakan bahwa ada indikasi pengaburan fakta dalam kasus ini. Tak hanya itu, dia mengatakan disinyalir ada upaya pengondisian yang dilakukan terhadap klien mereka agar jawaban yang keluar saat pemeriksaan penyidik Polda Lampung sesuai dengan yang sudah disepakati.
“Klien kami berubah fikiran setelah diperiksa penyidik, karena dalam pemeriksaan itu tim kuasa hukum dari BBHAR itu hanya diam saja, cuma duduk, diam dan mendengarkan saudara AS diperiksa. Akhirnya klien kami drop, ternyata MHV tidak ada tindaklanjut pasca pemeriksaan itu,” ucapnya.
Adi melanjutkan menurutnya klien mereka dijadikan tumbal oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sebab setelah laporan masuk ke Gakkumdu MHV kerap melakukan pertemuan-pertemuan dengan AS.
“Ada sejumlah pertemuan setelah kasus ini mencuat, di sebuah kafe, di rumah saudara S di Tanjungsari lalu di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan pertemuan berlangsung dari buka puasa tahun lalu sampai pukul tengah malam. AS dipengaruhi supaya satu suara, tetapi AS akhirnya sadar dan akan mengungkap kebenaran seterang-terangnya nanti di persidangan. Kami juga meminta KY mengawasi jalannya sidang supaya tidak ada intervensi,” pungkasnya. /sn
ref
About Author
