Lampung, (Jnnews) | PT. Bank Mandiri (Persero) Area Bandar Lampung melakukan Memorandum of Understanding atau MoU dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025.
Perseroan Terbatas (PT) Bank Mandiri (Persero), yang didirikan berdasarkan Akta tertanggal 03-05-1999 Nomor 5 yang dibuat dihadapan Notaris di Bandar Lampung yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang termaktub dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Kejaksaan Tinggi Lampung adalah Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selain itu juga untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Pemberian bantuan hukum oleh Kejati Lampung dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili PT. Bank Mandiri (Persero) Area Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon/ Terlawan/ Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses mediasi baik di dalam maupun di luar institusi pengadilan, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi.
Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Kejati Lampung kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Area Bandar Lampung dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (Legal Audit) di bidang perdata.
Pemberian Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh Kejati Lampung dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator / mediator atau fasilitator. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. /seno aji
Red
About Author
