Palembang, JNNews.co.id –Guna mengimplementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta mendorong pengangguran berpendidikan, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para Stakeholder di Wyndham Hotel Palembang, Senin (30/10/2023).
FGD tersebut juga menghadirkan para pemangku kebijakan seperti Dinas Pendidikan Sumsel, Bapedda Sumsel, Kadin Sumsel, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta para stakeholder. Bahkan dari Pemerintahan Bangka Belitung.
Pada kesempatan tersebut Direktur Polsri Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT mengatakan bahwa saat ini Vokasi ini adalah hal utama dalam rangka menciptakan lulusan yang siap pakai di DUDI. Baik itu lulusan SMK maupun lulusan Politeknik.
Namun saat ini diakui sejumlah permasalahan di lapangan banyak ditemui terutama lemahnya koordinasi antara pendidikan dan stakeholder. Sehingga melalui FGD ini diharapkan terbentuk Tim Kordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Sumatera Selatan
“TKDV Sumsel ini nanti akan membentuk sebuah ekosistem bagaimana ke depan lulusan ini bisa berkesinambungan. Seperti lulusan SMK sebagai tenaga lapangan dan lulusan Politeknik sebagai tenaga analisis. Dan ini nanti akan link and match ke dunia usaha dan dunia Industri,” ujarnya.
Ahmad Taqwa menambahkan FGD ini akan menjadi terobosan baik untuk pendidikan di Sumsel dalam rangka menciptakan lulusan yang lebih siap pakai. Sehingga peran pendidikan lebih efektif dan efisien karena sejumlah permasalahan di lapangan cepat terserap solusinya melalui kordinasi yang intens di TKDV.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel S.Pd., M.Si sangat menyambut baik FGD ini. Apalagi akan terbentuk TKDV Sumsel yang ini akan menjawab tantangan pengentasan pengangguran baik di sektor lulusan SMK maupun Pendidikan Tinggi.
Pasalnya, sejauh ini SMK yang berada dibawah Dinas Pendidikan Sumsel bersifat parsial yang pengelolaan SMK berdiri sendiri. Mulai dari menselaraskan kurikulum, mendatangkan guru tamu dan mengirim guru ke DUDI, termasuk didalamnya penelitian.
“Mudah-mudahan dengan terbentuknya TKDV ini menjadi wadah yang didalamnya bersama-sama mendorong bagaimana generasi muda kita terserap ke DUDI dan bisa juga menjaga wirausahawan,” harapnya.
Sementara itu Dr. Husyam perwakilan dari KADIN Sumsel menyambut baik FGD dan akan terbentuknya TKDV Sumsel. Pada prinsipnya KADIN Sumsel akan mendorong para generasi muda untuk terserap ke dunia usaha dan dunia industri setelah lulus baik SMK maupun Pendidikan Tinggi.
“Kita juga telah membuat aplikasi KADIN Pacak Begawe yang didalamnya ada lulusan anak-anak kita dan juga ada DUDI di dalamnya. Sehingga disana lengkap ada yang mencari kerja dan ada yang mencari tenaga kerja,” urainya.
Sementara itu, Tim Pakat Direktorat Mitras DUDI Kemendikbud ristek, Dewi Yanti Liliyana mengatakan, ini adalah program dari kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi atau Kemendikbud ristek di bawah direktorat jenderal vokasi.
“Jadi secara khususnya ditangani oleh direktorat kemitraan dan penyelarasan mitra DUDI. Jadi pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda prioritas nasional dan itu dituangkan di peraturan presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” katanya.
Dia menjelaskan, Vokasi adalah pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada praktek. Jadi untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil kompeten, adaptif dan berkarakter. Yang menjalankan vokasi itu ada di tingkat pendidikan menengah ada di SMK.
Kemudian kalau di tingkat pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ada politeknik akademi akademi komunitas jadi itu vokasi. Dari Perpres tadi idenya untuk melakukan pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi secara menyeluruh. Kemudian berkesinambungan terintegrasi dan terkoordinasi maka diperlukan sinergi atau kerjasama dari berbagai unsur yang melibatkan di sini ada tentunya dari dikbud ristek kemudian dari Disnaker kemudian dari kadin, industri. adi mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi daerah.
“Kenapa daerah? Karena output dari nasional adalah Tim Koordinasi Nasional Vokasi yang di tingkat pusat, yang melibatkan ada Disnaker, KADIN dan industri,” ucapnya.
“Amanat terus Perpres itu harus dibentuk tim koordinasi daerah, unsurnya ada Pemprov dengan dinas-dinas terkait. Kemudian Vokasi itu, ada SMK masyarakat dan ada media. Kita libatkan media, karena ini agenda publik agar program ini dibicarakan di ruang publik.Tujuannya adalah untuk branding meningkatkan reputasi yang tidak dikenal vokasi yang tidak dikenal masyarakat. Mengenalkan pendidikan vokasi untuk solusi untuk bagaimana siswa-siswa itu dapat belajar atau kuliah atau belajar di SMK atau berkuliah di politeknik, akademi komunitas dan dapat langsung diserap oleh lapangan kerja Dudi,” tandasnya. (DNL)