Bandar Lampung, (Jnnews) | Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK) menyoroti terkait sejumlah dugaan korupsi terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
Hal ini disampaikan oleh Rahman sebagai ketua umum GASAK melalui keterangan persnya yang diterima media jnnews pada Minggu (24/9/2022).
“Adapun sejumlah temuan tersebut diantaranya yaitu ; 1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotannya SDN 2 Hanakau DAK/RHB 18 Rp. 264.000.000 dimenangkan oleh CV. Setiwang Indah
2. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnnya SDN 1 Suka Mulya Rp. 123.000.000
3. Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta prabotnya SDN 1 BUAY NYERUPA Rp. 112.500.000.
Permasalahan terkait realisasi proyek tersebut diduga mengandung banyak unsur kejanggalan yang maengarah pada indikasi KKN, tim investigasi GASAK telah turun ke lapangan melihat dan mengecek hasil pengerjaan realisasi proyek tahun anggaran 2021, sangat memprihatinkan terhitung masih seumur jagung pengerjaan proyek tersebut terlihat sudah hancur. Kemudian terindikasi mengandung banyak unsur kejanggalan yang mengarah pada dugaan tidak sesaui spek/rab, pengurangan volum dan Mark-up”, jelas Rahman.
Selanjutnya dijelaskan juga oleh Beliau bahwa Gasak menyayangkan atas hasil pengerjaan proyek-proyek tersebut yang dianggarakan dari APBD kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021, dikerjakan terkesan asal-asalan, diduga nampak tidak ada pemeliharaan yang diduga hanya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar.
GASAK meminta kepada Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dan meminta kepada APH untuk membentuk tim audit investigasi dikarenakan adanya indikasi dugaan Persekongkolan jahat pengondisian proyek, dan realisasi proyek yang beraroma korupsi/KKN, serta adanya permainan usaha tidak sehat di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung barat”, kata Rahman.
Terakhir beliau menerangkan bahwa permasalahan ini pihaknya akan menggelar turun aksi/demonstrasi dan melaporkan secara resmi terkait adanya indikasi dugaan KKN di lingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021. /SN
Red
About Author
