Way Kanan-Lampung, (Jnnews) || Kabar berita terkait adanya dugaan uang setoran proyek (fee) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan nampaknya masih terus bergulir dan berjalan bak bola salju semakin lama semakin membesar, namun masih dalam situasi dingin.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hermansyah yang merupakan salah satu narasumber media jnnews, menyebutkan jika dirinya mengetahui perihal dugaan setoran proyek di lingkup Pemda Way Kanan.
“Yang saya tahu dugaan model setoran itu bukan hanya di Dinas PU saja, akan tetapi disemua Unit Kerja yang memiliki Paket, mirisnya para pemainnya bukan hanya Rekanan dan atau orang biasa yang memiliki link, tetapi juga ada yang ASN dan Anggota Dewan juga ikut bermain, baik sebagai pemain langsung atau hanya sebagai makcomblang, dan saya siap bersaksi, karena kami juga akan melaporkan ini ke Polda Lampung, karena Saya juga sakit sekali uang yang saya setor itu ada uang anakan, ( uang dari rentenir-red),” ungkap Hermansyah pada Rabu (10/8/2022).
Kemudian, dia berharap agar Aparatur Penegak Hukum (APH) berkenan menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Saya juga heran kenapa Kawan-kawan mengajak Saya ke DPRD Kabupaten Way Kanan, sebab didaftar itu jelas ada nama-nama yang mirip dengan nama mereka, bagaimana mereka mau menolong, Saya duga uang mereka saja nyangkut, oleh karena itu, Saya akan ajak kawan-kawan langsung melapor ke Polda Lampung,” kata Dia.
Sementara, Elyas Yusman, S. E, yang ikut serta mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Way kanan 2 hari lalu masih berharap agar DPRD Kabupaten Way Kanan dapat memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Bupati Way Kanan.
“Saya masih percaya Dewan, tetapi kalau memang Bapak-bapak itu tidak bisa sampaikan pada kami, biar kami sampaikan pengaduan ini langsung ke Polda Lampung, mumpung Pak Kapoldanya baru sehingga masih bersemangat, buktinya mengenai tambang liar langsung ditindaklanjuti, apalagi masalah pungli begini pasti beliau akan jabani ,”ujar Mantan Anggota DPRD Way Kanan.
“jadi kalau ini nanti terungkap, wajar saja proyek-proyek pada kurang beres, karena memang dari awal uang untuk pengerjaan proyek tersebut diduga sudah dipotong duluan oleh pihak-pihak tertentu untuk dibagikan pada pihak pihak tertentu juga atau dengan kata lain jadi bancakan, disinyalir para rekanan juga mengerjakan proyek asal-asalan karena tidak mungkin mendapatkan black list dari Instansi terkait, karena sudah lebih dahulu mendapatkan uang”, tutup dia.
Sayangnya hingga berita ini ditulis tidak ada pejabat Dinas terkait yang dapat dikonfirmasi, sedangkan Kepala Dinas terkait dicoba untuk ditemui namun disinyalir jarang masuk kantor dalam sebulan terahir. /Sn
Pewarta ; Dodi Admaja
Red
About Author
