Bandar Lampung, (Jnnews) | Ketua Umum Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (GASAK), Aulia Rahman akan melakukan aksi unjuk rasa menindaklanjuti sejumlah temuan adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022.
“Adapun permasalahan pada sejumlah proyek yang terindikasi KKN yaitu, 1.Ab.4/Normalisasi Tanggul Way Warkuk Buay Nyerupa senilai Rp.499.106.000,-, dimenangkan oleh CV. Dwi Cipta Utama,
2. Dak.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkenol Rp. 962.000.000,-, dimenangkan oleh CV. Kaifataro, dan kegiatan tahun 2022, Normalisasi Way Warkuk Buay Nyerupa Rp.363.855.000,& yang dimenangkan oleh CV. Pepulau Raya, kemudian terdapat juga 7 (tujuh) proyek yang menggunakan metode penunjukan langsung (PL), yang juga diduga banyak mengandung kejanggalan yang mengarah pada unsur KKN”, kata Rahman.
Dijelaskan juga oleh Beliau bahwa pihaknya menemukan sejumlah petunjuk terhadap indikasi praktik KKN.
“Berdasarakan hasil tim investigasi GASAK yang turun ke lapangan melihat dan mengecek hasil pengerjaan realisasi proyek tahun anggaran 2021 dan 2022, sangat memprihatinkan terhitung masih seumur jagung, proyek nampak sudah hancur dan bobrok, kemudian diduga tidak sesaui spek/rab, pengurangan volume dan Mark-up”, jelas Rahman.
Dikatakan juga oleh Rahman bahwa GASAK sangat menyayangkan hasil pekerjaan proyek tersebut.
“Hasil pengerjaan proyek tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 dan 2022 dikerjakan terkesan asal-asalan yang diduga hanya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar.
Parahnya lagi beberapa Perusahaan trindikasi melanggar ketentuan”, jelas Beliau.
Selanjutnya Ketua umum GASAK meminta kepada Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus untuk mengevaluasi kinerja dinas PUPR setempat dan meminta kepada APH tuntuk membentuk tim audit investigasi dikarenakan adanya indikasi Persekongkolan jahat pengondisian proyek dan realisasi proyek yang beraroma korupsi/KKN, serta adanya permainan usaha tidak sehat di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung barat”, kata Rahman.
Diakhir penjelasannya, Rahman beserta jajaran akan menggelar demonstrasi. /SN
Red
About Author
