Gelar Aksi Masa, Martabat Prabowo Gibran Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rapidin Simbolon
Jakarta, JNNews.co.id – Pembina Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara Prabowo Gibran (Martabat Prabowo Gibran), Ungkap Marpaung, memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan DPR RI pada Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini dilakukan untuk mendesak Kejagung segera mengusut dugaan korupsi dana Gugus Tugas Covid-19 yang melibatkan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon.
Dalam orasinya, Ungkap Marpaung menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai demonstrasi yang telah dilakukan masyarakat Samosir dan Sumatera Utara di Kejati Medan. Mereka menuntut agar Kejati Sumut segera menetapkan Rapidin Simbolon sebagai tersangka, mengingat adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Aksi ini kita lakukan untuk menindaklanjuti aspirasi warga Samosir dan masyarakat Sumut yang sudah berkali-kali melakukan demonstrasi di Kejati Medan. Kami meminta Kejagung RI segera mengambil alih kasus ini dan menetapkan Rapidin sebagai tersangka,” ujar Ungkap Marpaung.
Selain mendesak Kejagung, massa juga menyambangi DPR RI untuk meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menindaklanjuti dugaan keterlibatan Rapidin Simbolon, yang kini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumut dan anggota DPR RI.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Martabat Prabowo Gibran Sumatera Utara, Tenno Purba, juga menegaskan perlunya Kejagung mengambil alih kasus ini dari Kejati Sumut. Menurutnya, Kejati Sumut dinilai tidak profesional dalam menangani perkara tersebut meskipun putusan MA telah berkekuatan hukum tetap.
“Kami meminta Kejagung RI mengambil alih kasus ini dan segera mencopot Kejati Medan karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung,” tegas Tenno Purba.
DPD Martabat Prabowo Gibran juga meminta Komisi III DPR RI menindaklanjuti salinan putusan perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Mereka menyoroti ketimpangan hukum, di mana mantan Sekda Kabupaten Toba, Jabiat Sagala, telah lebih dulu dijatuhi hukuman, sementara Rapidin Simbolon hingga kini belum tersentuh proses hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang adil bagi masyarakat,” tutup Tenno Purba.
Martabat Prabowo Gibran berharap Kejagung RI segera mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti putusan MA demi menjaga kredibilitas aparat penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. (Dp)
About Author
