Palembang, JNNews.co.id –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hari ini melaksanakan rapat pembahasan program kerja untuk DPD HPJI Sumsel yang dibuka oleh Ketua DPD HPJI Sumsel Darma Budhy didampingi Sekretarisnya.
Selain dihadiri dari jajaran HPJI Sumsel, juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Ir. Novian Aswardani, S.T.,M.M, dan undangan lainnya. Adapun rapat ini sendiri dilaksanakan di ruang rapat dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Rabu (26/10/2022).
Dikatakan Ketua DPD HPJI Sumsel Darma Budhy, dimana pada hari ini merupakan rapat yang pertama, rapat awal dari kepengurusan HPJI Sumsel pada periode 2020-2024. Jadi secara aklamasi sudah terbentuk seluruh kepengurusan mulai dari pembina, ketua, sekretaris, wakil ketua, kemudian ketua-ketua bidang.
“Hari ini baru secara resmi baru pertama ini rapatnya, dimana tujuan rapat ini adalah pertama konsolidasi, membuat program dan ketiga adalah kesiapan untuk mengikuti Konvensi Regional Teknik Jalan Raya di Bogor pada bulan Desember tahun 2022, dan inilah agenda rapat hari ini,” ujarnya.
Kemudian, tadi sudah dijelaskan oleh Sekretaris, setiap kepala bidang membuat program masing-masing, baik itu bidang keanggotaan mendata para anggota, kemudian bidang teknik masing-masing untuk menyiapkan program apa selama jangka pendek dan jangka panjang sampai berakhirnya tahun 2024.
Kita harapkan partisipasi aktif dari seluruh anggota, terutama yang kita harapkan dari Balai Jalan nasional dan dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
“Karena inilah motor penggerak dari kepengurusan HPJI Sumsel ini. Dimana HPJI ini sangat bermanfaat, karena akan menambah wawasan, akan menambah jejaring maupun kompetisi di bidang teknik khususnya jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, jadi organisasi atau komunitas ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang memang bergerak di bidang ke binamargaan.
Terutama kawan-kawan yang masih muda ini, dengan adanya organisasi ini akan mengikuti akan menambah wawasan, menambah inflasi yang pada akhirnya akan membuat kompetisi diri sendiri itu lebih hebat dan lebih memberikan inovasi-inovasi baru.
“Maka diperlukan sinergitas tadi, karena sebagian besar anggota HPJI itu adalah kawan-kawan yang masih aktif yang memang masih baik di Balai Jalan, Balai Besar Pelaksana Jalan, maupun di dinas pekerjaan umum bina marga,” katanya.
Masih disampaikannya, karena ini secara nasional memang HPJI ini diisi oleh orang-orang di Balai Besar Pelaksana Jalan maupun dari dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Disamping itu juga ada pihak ketiga, konsultan maupun dari rekanan-rekanan kita.
Dimana otaknya sendiri pada staf-staf tadi, kalau ini berjalan itu memberikan percepatan secara teknis, yang tadinya tidak tahu bagaimana mengatasi longsor, bagaimana mengatasi banjir, dan bagaimana mengatasi kondisi jalan yang amblas.
“Dimana dengan mengikuti kegiatan ini pasti mereka dapat pengetahuan yang lebih. Karena nanti kalau yang berbicara di konferensi adalah profesor-profesor, dan memang mereka adalah ahli-ahli jalan,” imbuhnya.
Masih dilanjutkannya, kalau HPJI Sumsel untuk di kabupaten/kota, secara keanggotaan ada, karena kita kemarin dilanda pandemi covid-19 ini hampir 2 tahun lebih maka vakum, pengurusnya ada tapi tidak ada kegiatan.
Mulai di tahun 2021 kemarin kita melakukan pembentukan kepengurusan baru, kita harapkan ini mulai bergerak terutama dalam menunjang visi misi Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk memberikan infrastruktur yang berkualitas.
“Dengan adanya konferensi, dengan adanya pertemuan yang rutin, pasti akan menambah ilmu, jangan seperti katak dalam tempurung,” bebernya.
Ditambahkannya, untuk menjadi anggota HPJI Sumsel yakni dua pegawai Pekerjaan Umum Bina Marga, baik balai, maupun kepala dinas, serta rekanan baik itu kontraktor maupun konsultan.
Didalam rapat ini salah satunya tadi, kami bahas juga ada Undang-Undang aturan yang mensyaratkan untuk sertifikasi itu bisa dilaksanakan oleh HPJI, makanya tadi kita bahas.
Terutama bentuk dahulu lembaga sertifikasinya, dan sumber daya manusianya. Persyaratannya pasti ada untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap seorang ahli itu, assesornya minimal 5 atau apa, dimana aturan-aturan itu sedang kita siapkan.
“Kami inginkan sertifikasi itu tidak didaerah lain lagi, sekarang ini kan di daerah lain yakni di Lampung mereka membuat sertifikasi, karena di provinsi Sumsel ini belum ada,” jelasnya.(DNL)
About Author
