JAKSA EKSEKUTOR Jebloskan 6 Terpidana Terkait TPPU PT Asuransi Jiwasraya ke Rutan dan Lapas
Jakarta, (JNnews) | Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima 6 (enam) Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap 6 (enam) orang Terdakwa terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (KAPUSPENKUM) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH melalui keterangan persnya di Jakarta pada Rabu (25/8/2021).
“Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung RI terhadap 6 (enam) orang Terdakwa, antara lain:
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa HERU HIDAYAT, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum;
Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2933 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa HARY PRASETYO, menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa HENDRISMAN RAHIM, menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa BENNY TJOKROSAPUTRO, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2939 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN, menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2971 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus atas nama Terdakwa JOKO HARTONO TIRTO, menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”, ungkap Kapusenkum.
Dia juga menjelaskan bahwa Jaksa Eksekutor telah menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan mengeksekusi ke enam Terpidana.
“Hari ini sekitar pukul 15:00 WIB-16:00 WIB, Jaksa Eksekutor telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap keenam Terpidana masing-masing :
Terpidana HERU HIDAYAT telah dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Cipinang;
Terpidana HARY PRASETYO telah dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Salemba;
Terpidana HENDRISMAN RAHIM telah dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Salemba dengan terlebih dahulu dipindahkan dari Rutan KPK;
Terpidana BENNY TJOKROSAPUTRO telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang;
Terpidana SYAHMIRWAN telah dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Cipinang;
Terpidana JOKO HARTONO TIRTO telah dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Cipinang;
Jaksa Eksekutor akan segera menuntaskan eksekusi pidana denda, barang bukti, biaya perkara masing-masing Terpidana sesuai putusan perkara a quo”, jelas Kapuspenkum.
Lanjut dia, “Kami sampaikan bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK yang mungkin akan diajukan oleh Para Terpidana ataupun Penasihat Hukumnya tidak menangguhkan eksekusi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 , yang berbunyi “permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”, tandas Leonard.
Dia berharap, “Semoga hal ini menjadi sejarah baru dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan dapat membuktikan Kejaksaan RI sangat serius dan telah melaksanakan segala tahapannya secara profesional, selain itu juga kami mohon selalu dukungan pers serta masyarakat Indonesia untuk mengawal langkah kami kedepan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, tutup Kapuspenkum. /K.3.3/Puspenkum/S-A.
Editor-Roy
About Author
