JAMPIDUM KEJAGUNG Kabulkan Permohonan penghentian Penuntutan Kejari Aceh Untuk Tersangka Saifuddin
Jakarta, (JNnews) | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas nama Tersangka SAIFUDDIN BIN ALM HANAFIAH dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H, M.H melalui keterangan persnya di Jakarta pada Senin (17/1/2022).
“Kasus posisi singkat:Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wib Tersangka SAIFUDDIN BIN ALM HANAFIAH melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan cara memukul kepala korban MUHIPAL menggunakan piring kecil untuk kopi yang menyebabkan kepala korban MUHIPAL mengeluarkan darah.
Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Telah ada kesepakatan perdamaian antara Tersangka dengan korban pada tanggal 05 Januari 2022 (RJ-7);
Tahap II dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022 dihitung kalender 14 (empat belas) harinya berakhir pada tanggal 18 Januari 2022.
Korban dan keluarganya merespons positif keinginan Tersangka untuk meminta maaf/berdamai dengan korban dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta korban telah memaafkan.
Selain kepentingan korban, juga dipertimbangkan kepentingan pihak lain yaitu dimana Tersangka masih memiliki masa depan yang panjang dan lebih baik lagi kedepannya.
Cost dan benefit penanganan perkara serta mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan”, ungkap Kapuspenkum.
Selanjutnya, tambah beliau, “Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, lanjut Leonard.
Seperti diketahui bahwa sebelum diberikan SKP2, Tersangka telah di lakukan perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh Tokoh Masyarakat maupun dari penyidik Kepolisian. /K.3.3.1/sn
_red
About Author
