Kejagung Memeriksa 9 Orang Terkait Perkara Korupsi Impor Gula


Jakarta, (Jnnews) | Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016.
Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum melalui keterangan persnya yang diterima media Jnnews pada Kamis (13/2/2025).
“MY selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perdagangan RI.
DE selaku Pihak Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
NA selaku Perencana Ahli Madya Sekretariat Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI.
TBIY selaku Ketua Tim Bidang Kehutanan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
YEND selaku Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.
SH selaku Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.
SH selaku Pensiunan PNS pada Kementerian Perdagangan RI.
MY selaku Pensiunan PNS pada Kementerian Perdagangan RI.
NE selaku Mantan Plt. Direktur Impor pada Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015”, pungkas Dr. Harli.
Beliau juga menerangkan bahwa, maksud dan tujuan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dalam rangka kepentingan dan keperluan penyidikan suatu tindak pidana.
“Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 atas nama Tersangka TTL dkk.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud”, jelas Kapuspenkum. /K.3.3.1/seno aji
Red