Kelembagaan Hindu, Jembatan Diplomasi dan Harmoni Keberagaman di Indonesia dan Bangladesh
Pentingnya Kerja Sama Budaya dan Keagamaan
SULAWESI, Jnnews.co.id I Hubungan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan ikut serta dalam membangun perdamaian dunia. Sering juga disebut Non Blok, tidak berpihak atau berada pada satu blok. Indonesia bermaksud berhubungan baik dan harmonis dengan semua negara, termasuk Banglagesh di Asia Selatan. Indonesia dan Bangladesh memiliki hubungan diplomatik yang spesial. Keduanya adalah sahabat sekaligus mintra kerjasama yang saling menguntungkan. Di mata Bangladesh Indonesia adalah saudara perjuangan sekaligus teman diskusi yang hangat. Hubungan ini juga dapat dilihat dari proporsi penduduk penganut Islam yang besar di dunia bersama Indonesia. Pada Sekitar 50 tahun lalu, tepatnya pada 25 Februari 1972 pukul 13.30 WIB, Menteri Luar Negeri RI Adam Malik menyampaikan keputusan Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Bangladesh. Perisitiwa ini menjadi tonggak persahabatn yang baik antar kedua negara sampai saat ini.
Seperti diketahui, situasi dalam negeri Bangladesh saat ini dapat dikatakan kurang kondusif, artinya masih terjadi gejolak politik yang tentu saja berimbas pada aktivitas ekonomi, sosial dan pelaksanaan kegiatan lainnya, seperti kegiatan keagamaan. Masalah dalam negeri Bangladesh terkait dengan situasi saat ini dipicu oleh protes atas dugaan penganiayaan terhadap minoritas Hindu di Bangladesh. Situasi ini mengakibatkan meningkatkan ketegangan dengan negara tetangga, India. Hubungan kedua negara memburuk setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, digulingkan dari kekuasaan pada Agustus lalu dan melarikan diri ke India. Sejak itu, Hasina tinggal di New Delhi. Apa dampak situasi Bangladesh terhadap Indonesia, khususnya Hindu?
Sekilas Bangladesh
Total perdagangan Bangladesh-Indonesia mencapai USD 3,6 miliar (Kemendag RI, 2023). Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke Bangladesh sebesar USD 3,5 miliar, turun 8% dibandingkan tahun 2022, sedangkan nilai impor sebesar USD 95 juta (menurun 13,6%). Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar USD 3,4 miliar. Komoditas utama berupa minyak sawit yang pada tahun 2023 mengksport ke Banglades sebesar 1.489,1 ton. Komoditas lain seperti rempah-rempah, batu bara, garam, bubur kayu kimia, dan benang kapas dan lainnya.
Dalam bidang pertahanan Indonesia dan Bangladesh menjalin kerjasama dalam mengembangkan pelatihan dan pendidikan militer, peningkatan kemampuan pasukan misi perdamaian PBB, dan juga kerja sama di bidang industri pertahanan. Bangladesh tertarik untuk membeli Alutsista produk-produk dari industri pertahanan Indonesia. Untuk itu, pihaknya sangat menanti undangan dari Kemhan RI untuk dapat meninjau dan melihat langsung kemampuan industri pertahanan Indonesia seperti PT Pindad, PT DI dan PT PAL Indonesia. Namun, dikutip dari Kompas.com, karena situasi dalam negeri Bangadesh saat ini Kementrian Perdagangan memberikan “warning” kepada para pengusaha Indonesia untuk berhati-hati bertransaksi, jangan sampai terjadi gagal bayar yang tentu saja berpengaruh pada pendapatan negara dari sektor eksport.
Banglades berpenduduk sekitar 170, 8 juta jiwa, merupakan penduduk terpadat di dunia. Penganut Islam mendominasi sekitar 98%, dan penduduk penganut Hindu sebagai yang kedua dengan jumlah sekitar 13,8 juta atau 8,2% dari populasinya. Pemeluk agama Hindu, yang dipandang monoritas bersama penganut Buda, Kristen dan lainnya. Dibandingkan dengan Indonesia, yang masuk dalam negara ke-4 terbesar pemeluk Hindu jumlahnya di Indonesia hanya sekitar ¼ dari penduduk Hindu Bangladesh. Hindu Bangladesh hampir 4 kali lipat pendududk Hindu Indonesia.
Situasi terkini, terkait dengan keberadaan minoritas Hindu, Dewan Persatuan Hindu-Budha Kristen Bangladesh mencatat ada sekitar 45 dari 64 distrik di negara tersebut telah menjadi sasaran. Banyak rumah, bisnis atau kuil milik komunitas minoritas Hindu dirusak massa pada pekan ini. Majalah Tempo melaporkan, salah satu alasan umat Hindu di Bangladesh menjadi sasaran amukan massa adalah karena situasi politik di negara tersebut. Komunitas umat Hindu Bangladesh dianggap cenderung lebih mendukung Liga Awami yang dipimpin Sheikh Hasina, yang dikenal sebagai partai sekuler. Hal itu kemudian memicu kemarahan di kalangan beberapa warga Bangladesh terhadap komunitas Hindu. DetikNews.com melaporkan ketegangan terjadi setelah penangkapan biksu Hindu. Insiden di konsulat tersebut menyusul bentrokan kekerasan antara polisi dan pendukung biksu Hindu, Chinmoy Krishna Das, di Chittagong, Bangladesh selatan. Bentrokan terjadi setelah Das ditolak jaminannya atas tuduhan penghasutan. Dalam insiden ini, seorang pengacara Muslim terbunuh.
Solusi Damai dan Peran Kelembagaan Hindu Indonesia dan Dunia
Hindu di Indonesia, rasanya tidak memiliki kompetensi dan cukup kuat dalam penentuan kebijakan sekelas masalah Bangladesh. India saja sebagai negara terbesar Hindu dengan pemeluk 1,3 milyard belum mampu melakukan ‘tekanan” terhadap Bangladesh. Namun dari aspek HAM (human right) pembelaan terhadap kaum yang tertindas tentunya dapat dilakukan oleh siapa saja. Pada Juni 2024 pendududk Hindu di Indonesia sebesar 4,72 juta jiwa, sebagain besar tinggal di Bali, yaitu 3,682,484 jiwa. Protes terhadap situasi di Bangedesh oleh umat Hindu Indonesia sepertinya tidak terlalu berpengaruh.
Tetapi pertimbangan melakukan protes adalah langkah strategis tergantung tujuan dan pendekatan, dengan mengkaji lebih mendalam aspek-aspek: (1) Solidaritas Global. Sebagai bagian dari komunitas Hindu internasional, menunjukkan solidaritas dapat memberikan dukungan moral kepada umat Hindu di Bangladesh yang sedang menghadapi diskriminasi dan kekerasan; (2) Advokasi Hak Asasi Manusia. Protes damai dapat membantu menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Hindu di Bangladesh di tingkat internasional. Hal ini bisa mendorong tekanan dari komunitas global kepada pemerintah Bangladesh untuk melindungi minoritas, dan (3) Pengaruh Regional. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dapat memberikan contoh positif bahwa keberagaman agama dapat dihormati. Protes yang dilakukan secara damai dapat menunjukkan kepedulian lintas negara tanpa memicu ketegangan.
Namun demikian, meskipun terdapat manfaat strategis untuk melakukan protes terhadap situasi umat Hindu di Banglades, perlu dipertimbangkan tantangan yang sangat mungkin akan timbul, yang dampaknya dapat memperburuk situasi. Tantangan tersebut meliputi: (1) Hubungan Diplomatik. Protes terbuka terhadap Bangladesh perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Bangladesh; (2) Efektivitas. Jika tidak diorganisasi dengan baik, protes mungkin tidak mendapat perhatian internasional yang cukup atau justru dipolitisasi di dalam negeri, dan (3) Fokus pada Diplomasi. Selain atau alih-alih protes, langkah diplomasi melalui pemerintah Indonesia atau organisasi lintas agama dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dan konstruktif, yang menjadi domain pemerintah.
Jika umat Hindu Indonesia memilih untuk melakukan protes, penting agar protes ini dilakukan secara damai dan terorganisasi dengan pesan yang jelas untuk menyerukan keadilan dan perlindungan hak-hak minoritas. Bekerja sama dengan organisasi HAM atau komunitas Hindu global, seperti World Hindu Federation, World Hindu Parisad, World Hindu Economis Forum dapat meningkatkan visibilitas masalah ini. Tetapi ini rasanya niscaya sulit dilakukan.
Pendekatan diplomatik melalui dialog antar-negara atau komunitas lintas agama di ASEAN juga bisa menjadi alternatif yang lebih diplomatis. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman agama yang sensitif, aksi protes yang bersifat agama rentan memicu reaksi balik dari kelompok tertentu, ini perlu diwaspadi. Misalnya, kelompok ekstremis bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan narasi intoleransi yang lebih luas. Protes untuk solidaritas penting, tetapi harus mempertimbangkan sensitivitas situasi di dalam negeri. Pendekatan diplomatik dan edukatif mungkin lebih aman dan efektif untuk mendukung komunitas Hindu di Bangladesh tanpa memunculkan risiko bagi umat Hindu di Indonesia dan hubungan baik Idnonesia-Bangladesh.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika) dan memiliki posisi penting di dunia Muslim, Indonesia sebenarnya dapat memainkan peran sebagai penengah. Menyuarakan dukungan bagi perlindungan umat Hindu di Bangladesh tidak hanya memperkuat komitmen terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan solidaritas lintas agama yang bisa memberikan contoh positif di tingkat internasional.
Penutup
Hubugan antar dua negara bagaikan air laut, bisa pasang-bisa surut. Karenanya persoalan di dalam negeri sebuah negara sering tidak menjadi perhatian dan fokus lembaga-lembaga global, kecuali menyangkut HAM berat. Persoalan dalam negeri mutlak harus diselesaikan oleh negara tersebut. Ketegangan yang terjadi di Bangladesh, yang membuat hubungan India-Bangladesh memanas telah menjadi perhatian banyak negara lebih pada persoalan HAM, akibat pergolakan politik dalam negeri Bangladesh sendiri.
Pendekatan melalui negara-negara yang memiliki hubungan netral atau positif dengan Bangladesh, seperti Turki, Jepang, atau negara-negara Teluk, memang lebih strategis dan diplomatis. Langkah ini akan memungkinkan Indonesia untuk memainkan perannya secara konstruktif tanpa menciptakan gesekan dengan Bangladesh, karena Indonesia disamping berkawan dengan Bangladesh, Indonesia juga mempunyai peran penting di tingkal Global, terutama dalam perkumpulan negara-negara Islam.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen moral, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin global dalam mendorong harmoni lintas agama di dunia Internasional. Indonesia telah berhasil memediasi berbagai persoalan dunia. Pendekatan yang berisfat holistik dengan mengangkat isu-isu HAM terasa lebih kena bagi Hindu Indonesia, dan menjauhkan peran kelembagaan agama mungkin akan lebih dapat diterima mengingat sesitivitas isu sara dan antar golongan yang dapat menimbulkan kesalahpahman, yang justru dapat memicu perpecahan di dalam negeri.
Parisada sebagai lembaga Tertinggi Agama Hindu, dan ormas keagamaan Hindu lainnya tentunya mempunyai visi dan perspektif yang sama untuk mengangkat isu HAM dalam masalah Hindu minoritas di Bangledesh, dengan tidak meninggalkan pentingnya menjaga kondusivitas keamanan dalam negeri. Atau sekalian diam dan tidur seperti biasanya.
Penulis : JMA I Ketut Puspa Adnyana, tinggal di Desa Asaria, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara; mantan Pengurus Parisada Daerah dan Pusat, pensiunan Widyaiswara Ahli Utama (IV/e). Alumni Diklatpim Tingkat I-Angkatan XXIV 2013 LAN-RI. Alumsi S2-S3 UGM, belajar Urban Planning di HIS Rotterdam-Belanda, New Delhi dan Philipines.
Editor : Putu Gede Sudiatmika
About Author
