Palembang, JNNews.co.id –Suasana reses tahap II Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Palembang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dimana gelar Reses di DLHP Provinsi Sumsel, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumsel Dapil 1 berharap penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan sawit jangan melebihi tenaga lokal, demikian dikatakan Ketua DPRD Sumsel/ koordinator reses dari Partai Golongan Karya Provinsi Sumsel, Selasa (05/09/2023)
Selain dihadiri oleh saya, juga dihadiri oleh H. Chairul S Matdiah, S.H.,M.H dari Partai Demokrat, Mgs H Syaiful Fadli, S.T., M.M dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Kartak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ir H Yudha Rinaldi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Prima Salam, S.H dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
“Anggota DPRD provinsi Sumsel Dapil Palembang 1 tetapi wilayah kerjanya di seluruh Sumsel. Sementara kita terdiri dari beberapa komisi, dan untuk masalah di perusahaan sawit ini adalah ada tenaga kerja asing,” ujar Hj RA Noeringhati ketua DPRD provinsi Sumsel.
Kemudian, ada juga tentang plasma, tadi kami sampaikan bahwa kepada perusahaan sawit ini agar tenaga kerja asing jangan jumlahnya tidak sesuai aturan. Jangan sampai tenaga kerja asing berlebih karena ada aturan perundangan. Dan yang paling penting adalah kepedulian dari perusahaan baik perkebunan sawit maupun dari perusahaan minyak atau CPO-nya agar menjaga lingkungan baik air maupun udara.
“Karena emisi yaitu bisa pencemaran udara. Karena sekarang sedang maraknya ISPA. Makanya kita selalu menyampaikan jangan sampai terjadi pencemaran udara, dan juga saya menyampaikan pesan kepedulian tentang ikut serta menangani penurunan stunting,” ungkap Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati ini.
Menurut Kepala DLHP Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, pertama pihaknya telah mendengar bagaimana harapan dari DPRD yang reses hari ini dengan di ketua langsung oleh Ketua DPRD Sumsel. Terutama dalam pengelolaan lingkungan harus ditaati oleh pelaku usaha, dimana yang hadir ini adalah perusahaan sawit dalam pengelolaan limbah emisi maupun limbah B3 agar menjadi perhatian.
“Selain itu juga dengan perizinan juga jadi perhatian bagi kita, dan untuk tenaga kerja asing juga untuk dicermati. Tadi termasuk yang disampaikan dari PKS Syaiful Fadli tadi menyampaikan seperti itu, dan termasuk juga CSR didorong agar dimaksimalkan,” katanya.
Ditambahkannya, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana memperhatikan hubungan dengan masyarakat. Agar tidak adanya agar mengurangi kemungkinan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, dan kita juga ucapkan terima kasih atas adanya reses ini.
“Sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pelaku usaha dalam hal ini dan masyarakat dan juga DPRD legislatif dan juga bersama eksekutif dalam hal ini DLHP Provinsi Sumsel,” imbuhnya. (DNL)
About Author
