Bandung, (Jnnews) | Ketua Umum DPP LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN), Yunan Buwana menyatakan melalui keterangan persnya pada Kamis (29/4/2022), pihaknya merasa prihatin bahwa 2 kali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oknum BPK RI Perwakilan Jabar dalam waktu yang berdekatan memperlihatkan wajah BPK RI Jabar yang sebenarnya.
Belum lama ini Kejati Jabar juga melakukan OTT di Kab Bekasi atas dugaan pemerasan Oknum BPK RI terhadap puluhan Puskesmas di Kab Bekasi (31/3/2022 ) dan dalam kurun waktu belum lama ini kembali terjadi OTT oleh KPK terjadi di Kab. Bogor terkait dugaan suap untuk mendapatkan Opini WTP.
“Kami sebenar sudah bertahun-tahun memperhatikan ulah BPK RI Perwakilan Jawa Barat mengingat dengan mudahnya memberikan opini WTP terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Barat, mengingat kami juga punya data BPK RI dari tahun ke tahun yang memperlihatkan banyaknya masalah yang ada namun mendapatkan opini WTP.
Kami ingin terbuka aja khusus Kabupaten Bandung dan Kab. Bandung Barat juga Kota Bandung banyak permasalahan disana aset-aset daerah yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai yang fantastis serta permasalahan lainnya namun tetap mendapatkan opini WTP”, jelas dia.
Lebih lanjut masih kata Ketua Umum LSM BAN bahwa Kepala Daerah diduga berani mengeluarkan uang untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK RI untuk mendapatkan feedback berupa bonus Dana Insentip Daerah.
“Untuk itu kami dalam waktu dekat ini kami bersama rekan-rekan Koalisi Anti Korupsi Jawa Barat akan berkordinasi untuk turun ke jalan dalam aksi damai di BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk mendapatkan penjelasan yang gamblank atas opini WTP dari setiap Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat”, tandas Yunan. /Sn
Red
About Author
