Penyidik JAM-Pidsus Kejagung Periksa Gubernur Kepulauan Banbel Periode 2017-2022 Terkait Korupsi Komoditas Timah
Jakarta, (Jnnews) | Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 sampai dengan 2022 berinisial ERD pada Senin 27 Mei 2024, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana, S.H, M.H, melalui keterangan persnya yang diterima media Jnnews pada Selasa (28/5/2024).
“Bahwa Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ERD selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2017 sampai dengan 2022 selama 7 (tujuh) jam sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB, dengan jumlah total 22 pertanyaan”, jelas Dr. Ketut.
Beliau juga menerangkan bahwa, maksud dan tujuan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut dalam rangka kepentingan dan keperluan penyidikan suatu tindak pidana.
“Adapun yang bersangkutan dimintai keterangan pada pokoknya mengenai:
Potensi kekayaan alam berupa timah di Provinsi Bangka Belitung;
Tata kelola komoditas timah yang dilaksanakan oleh PT Timah Tbk;
Kontribusi pertambangan timah terhadap kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Tingkat kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dari hasil keterangan yang bersangkutan, saksi ERD menjelaskan bahwa tidak mengetahui potensi kekayaan alam timah dikarenakan tidak memiliki data tersebut. Namun demikian, sepengetahuan saksi yakni kerusakan alam dan lingkungan pasca penambangan tidak sebanding dengan pendapatan provinsi dari sektor tambang, begitupun dengan tingkat kecukupan gizi, kesehatan, pendidikan, bahkan pariwisata yang terus mengalami penurunan.
Dengan kata lain, saksi ERD menjelaskan kekayaan alam dari sektor timah berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya”, pungkas Kapuspenkum. /K.3.3.1/sn
Red
About Author
