Bandar Lampung, (Jnnews) || Pemerintah Indonesia berkontribusi mendanai upaya global memerangi penyakit TB, HIV/AIDS, dan malaria senilai 15,5 juta dolar AS pada 2023-2025 melalui lembaga kemitraan kesehatan Global Fund, jelas Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/9), (Antara, Sabtu, 24/09).
Menurut informasi, The Global Fund mengumpulkan dan menginvestasikan dana dalam siklus tiga tahunnya yang dikenal sebagai Replenishment, untuk memastikan kelangsungan program kesehatan global yang berkelanjutan.
Prestasi atau Gagah-gagahan
Partisipasi dana sebesar 15,5 juta dolar itu jika dikonversi ke dalam rupiah menjadi lebih kurang sebesar Rp 232 milyar. Hebat juga Indonesia bisa menyumbang ke lembaga internasional itu dengan angka yang cukup fantastis. Bisa dikatakan ini prestasi atau hanya gagah-gagahan, ikut-ikutan dalam semangat membangun kerjasama internasional bidang kesehatan.
Jika disebut sebagai prestasi, apa yang patut dibanggakan dengan keikutsertaan ini. Sementara kita lihat di rumah-rumah sakit dalam negeri, negara terseok-seok melayani rakyat miskin yang sakit ingin mendapatkan pelayanan kesehatan (Yankes).
Rakyat Miskin Mengais Sehat
Alangkah banyaknya peserta BPJS kesehatan yang mengeluh pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Rakyat miskin mengais belas kasihan untuk atasi problem kesehatan mereka. Hampir di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota muncul keluhan rakyat miskin terhadap hak Yankes mereka yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Coba lakukan penelitian, seberapa banyak program pelayanan pemerintah yang cenderung bermasalah di pusat-pusat Yankes milik pemerintah, dari mulai prosedur, layanan medis, obat, dll. Padahal UUD 1945 mengamatkan negara wajib memberi jaminan kesehatan kepada setiap warga negara Indonesia.
Indonesia Untung Apa
Bila dikatakan bahwa ini merupakan kerjasama internasional bidang kesehatan, pertanyaannya, apa yang telah diuntungkan Indonesia dalam kaitan pembangunan kesehatan yang didukung lembaga internasional ini.
Jika sekedar gagah-gagahan sebagai bagian dari langkah konkret Indonesia untuk persiapkan agenda pertemuan Tingkat Tinggi PBB tahun 2023 tentang penyakit tuberkolusis, Hiv/AIDS, apakah langkah ini menjadi prioritas, sementara ada banyak anak-anak Indonesia yang terkena stunting, gizi buruk, kematian ibu dan bayi, penyakit menular, dan lain sebagainya.
Mengabaikan Prioritas
Uang sebesar Rp 232 milyar bukan sedikit, dengan dana tersebut Kementerian Kesehatan bisa rancang berbagai macam program, antara lain perkuat pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas, puskesmas pembantu, rumah-rumah sakit milik pemerintah, bahkan jika perlu membuat rumah sakit baru di daerah-daerah yang belum memiliki layanan rumah sakit pemerintah.
Langkah Menteri Kesehatan memberi ruang partisipasi pada The Global Fund yang menguras dana Kemenkes 15,5 juta dolar ini cenderung merupakan tindakan pengabaian prioritas program kesehatan di Indonesia.
Persoalan kerjasama internasional bukan prioritas negara kita, karena ada negara-negara lain yang lebih makmur dari Indonesia yang tentu harus lebih bertanggungjawab terhadap persoalan kesehatan global internasional, atau serahkan masalah ini kepada filantropis dalam negeri saja, negara sementara ini tidak usah ikut-ikutan karena bukan prioritas.
Batalkan Dana Kontribusi Global Fund
Dalam konteks ini, apakah Menteri Kesehatan sudah koordinasi dan melapor pada Presiden soal kontribusi The Global Fund ini, atau apakah Presiden Jokowi mengetahui secara pasti untung rugi Indonesia dalam kerjasama internasional bidang kesehatan ini?
Melihat kebijakan Presiden Jokowi yang selalu fokus pada masalah kesehatan dalam negeri, tentu langkah Menteri Kesehatan menyumbang Global Fund cenderung tidak terhubung secara konsepsional terhadap program perencanaan kesehatan nasional, karenanya alangkah lebih baik jika dana sebesar Rp 232 milyar itu dialihkan menangani masalah kesehatan dalam negeri.
Jika bukan prioritas dan tidak ada untungnya terkait pendanaan The Global Fund, lebih baik Menkes batalkan program ini. Kita yakin Presiden Jokowi menyetujui, dana bantuan Golbal Fund itu untuk masalah-masalah kesehatan dalam negeri. Salam demokrasi…/sn
Oleh ; Andi Surya (Akademisi UMITRA, Lampung)
Red
About Author
