Palembang, JNNews.co.id, -Rembuk aktivis Sumsel 2023 berjalan sukses. Nantinya di bulan Mei tahun depan para aktivis di Sumsel akan melaksanakan rembuk aktivis tingkat nasional yang ada diadakan kembali di Palembang.
“Ini merupakan tahun politik aktivis harus menjadi pemantau dan corong informasi. Serta menjaga agar kegiatan pesta demokrasi berjalan lancar,” kata Salah satu Aktivis Senior dari Jakarta Akbar Husein dalam orasinya di dalam kegiatan rembuk aktivis Sumsel 2023 di hotel Zuri Palembang Senin (4/12/2023).
Ia mengatakan, saat ini kondisi politik di Sumsel masih relatif damai. Sakarang ini momentum proses demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia perlu terus dipantau. Pada 14 Februari akan ada pemilihan umum di semua daerah. Saat ini bisa disaksikan di kiri dan kanan ada APK.
Partisipasi aktivis di daerah masih kurang tentu keputusan dan gerakan harus ada di elit politik pusat. Kawan-kawan yang ada disini mau memikirkan arah nasib bangsa di 2024 mendatang. Tidak hanya sebatas Sumsel Saja. Nantinya akan ada rembuk aktivis SE Indonesia yang akan dilaksanakan di Sumsel Palembang.
“Kita kawal demokrasi kita jangan sampai dicederai. Perlu di awasi KPUD dan Bawaslu daerah juga. Agar penyelenggara pemilu bisa berada di marwa kebenaran,” tegasnya.
Sekertaris rembuk aktivis Sumsel Rubi Indiarta SE., SH, rembuk aktivis ini merupakan yang pertama ada di Indonesia. Setelah beberapa hari lalu sempat ia mencari data di internet. Ternyata rembuk aktivis hanya ada di Palembang. Serta kegiatan ini sudah kedua kalinya di selenggarakan di Palembang, yang pertama kali pada tahun 2019.
“Kita merupakan pelaku dan saksi sejarah secara langsung dimana rembuk aktivis se-sumsel dilaksanakan. Kita juga harus memberikan gagasan agar rembuk ini bisa membangun Sumsel menjadi lebih baik lagi,” jelas dia.
Ketua pelaksana rembuk aktivis Sumsel M Sanusi SH., MH mengatakan, saat ini sudah ada beberapa rumusan dari empat komisi yang dibentuk dalam rembuk ini. Nantinya semua masukan ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para aktivis. Seperti masih adanya kriminalisasi aktivis yang terjadi. Kriminalisasi untuk wartawan juga akan menjadi prioritas. Maka dari itu disiapkan kuasa hukum untuk menjaga aktivis dan media. Semua jasa kuasa hukum ini adalah gratis. Selain itu mengenai angkutan batubara yang masih menjadi kendala. Baik dari ramainya angkutan tersebut juga polusi serta rusaknya jalan.
“Kita akan sampaikan kepada Pj Gubernur hasil dari rembuk ini. Kita juga akan persiapkan rembuk aktivis untuk tingkat Nasional mendatang,” ungkap Sanusi. (DNL)
About Author
