Sodok Pemprov, Fraksi Demokrat Sebut SE Gubernur Soal PPKM Darurat Buat Kebingungan Masyarakat
DENPASAR, Jnnews.co.id– Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali mengkritik pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bali.
Pada pandangan umum fraksi tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra mengatakan jika kebijakan PPKM Darurat itu justru malah membuat masyarakat bingung dan kehilangan harapan untuk mempertahankan hidupnya di masa pandemic yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini.
Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memberikan solusi, bukan malah menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman akibat kehilangan kepercayaan.
“Dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia maupun Indonesia yang paling terdampak adalah dari sektor pariwisata khususnya di Bali. sehingga pemberlakuan PPKM Darurat saat ini sangat membebani masyarakat krama Bali, khusus nya masyarakat kecil atau IKM-UKM,” kata Nova.
Sehingga, pihaknya menyarankan Pemprov Bali dalam hal ini Gubernur Bali, Wayan Koster untuk memberikan solusi terhadap keluh kesah masyarakat saat ini yang dihadapkan dua pilihan sulit yaitu antara kesehatan dengan perekonomian dan kebutuhan.
“Fraksi Partai Demokrat menyarankan Saudara Gubernur untuk duduk bersama mencari solusi yang bijak untuk kepentingan krama bali yang saat ini sudah 1,5 tahun lebih merasakan menangis tak bisa tertawa terpaksa. Karena hampir kehilangan harapan hidup sehingga mana yang menjadi lebih penting antara sakit karena Covid atau sakit karena kelaparan,” saran dia.
Ia juga menyebut penerapan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 09 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 terkesan tidak sinkron di lapangan dan membuat kebingungan di masyarakat.
Salah satunya yakni mengenai waktu pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik di warung makan dan lain-lain.
“Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik di warung makan dan lain-lain tidak disebutkan dengan jelas dalam Surat Edaran waktu tutup bungkus/take away. Akan tetapi pelaksanaannya ditutup pukul 20.00 Wita,” ujarnya.
Lalu, Nova juga menyebutkan pemberlakuan physical distancing, pembatasan kapasitas 50 persen pengunjung di tempat-tempat publik seperti pasar, supermarket, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama di tempat-tempat makan atau warung kuliner.
Ketiga, fasilitas umum seperti lapangan ataupun pantai yang merupakan ruang terbuka kenapa harus ditutup sedangkan masyarakat membutuhkan tempat olahraga, udara segar dan sinar matahari untuk meningkatkan imun.
“Kenapa tidak diterapkan prokes ketat dan pembatasan pengunjung saja?,” tandasnya.
Selain itu, dengan penerapan PPKM Darurat di Bali, beredar isu di masyarakat bahwa akan ada penundaan dibukanya penerbangan Internasional terbatas.
“Ini menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat kenapa setiap menjelang atau akan di buka selalu ada data peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 sehingga dibuatkan PSBB atau PPKM atau PPKM Darurat Covid 19 dan sejenisnya sehingga membuat rencana pembukaan ditunda. Kenapa hanya Bali yang ditunda-tunda terus?,” terang dia.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali juga menyinggung soal proves vaksinasi yang telah berjalan saat ini. Kata dia, penduduk Bali saat ini sudah mendekati 70 persen menjalankan vaksinasi.
Namun muncul pertanyaan dari masyarakat kenapa Bali diikutkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat bersama dengan Jawa.
“Padahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Bali masih lebih tinggi prosentase vaksinasi. Disamping itu, masyarakat Bali paling disiplin melaksanakan prokes dan telah mengikuti program vaksin mencapai target,” ungkap Nova
Pihaknya juga mempertanyakan soal pemberlakuan PCR bagi Orang yang masuk ke Pulau Bali sungguh kebijakan yang dianggap memberatkan pengunjung ke Bali.
Menurutnya, ditengah masyarakat Bali yang sedang mengharapkan kunjungan wisatawan baik wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan nusantara) walau masih sangat terbatas.
“Maka untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar kebijakan ini bisa ditinjau kembali, dan atau dikembalikan kepemberlakuan Rapid Antigen yang sama di berlakukan baik laut, darat maupun udara,” papar dia.
Selain itu, pihaknya juga meminta Gubernur Bali, Wayan Koster dalam situasi perekonomian yang sulit ini untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dalam situasi yang sulit dan perekonomian Provinsi Bali sedang terpuruk ini, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan saudara Gubernur untuk program kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya dan agar pengawasannya dilakukan dengan ketat sehingga sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat,” pungkasnya.***
About Author
