OKI, jnnews.co.id -Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dari pasangan nomor urut 02, Supriyanto, menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya terkait intimidasi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tidak mendukung pasangan Muchendi Mahzareki-Supriyanto (MURI) adalah tidak benar.
Tuduhan ini muncul setelah sebuah video dari acara di Desa Gading Raja, Pedamaran Timur, pada Rabu (6/11/2024), menjadi viral di media sosial.
Kuasa hukum tim pemenangan paslon MURI, Mualimin Pardi Dahlan, memastikan bahwa pernyataan Supriyanto dalam video tersebut sengaja dipotong dan dipelintir untuk menciptakan kesan intimidasi.
“Menurut klien kami, video yang beredar tidak menunjukkan keseluruhan pernyataan, ada bagian yang sengaja dipotong untuk memutarbalikkan maksud sebenarnya,” jelas Mualimin, Kamis (14/11/2024).
Mualimin, yang akrab disapa Cak Apenk, menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan bagian dari upaya terencana untuk merusak reputasi kliennya.
“Tuduhan ini tidak berdasar dan cenderung menjadi fitnah. Klien kami tidak pernah melakukan intimidasi, melainkan ajakan untuk menjaga kekompakan dalam organisasi PSHT, bukan untuk memaksakan pilihan politik,” ungkapnya.
Ia memperingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar bisa berujung pada tindakan hukum. “Menyebarkan informasi yang salah dan memotong pernyataan tanpa konteks dapat dikategorikan sebagai penyebaran hoaks. Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum guna melindungi nama baik klien kami,” lanjutnya.
Mualimin juga menyoroti pernyataan dari oknum LSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat OKI yang dinilai provokatif dan tidak berdasar.
“Oknum tersebut tampaknya memiliki agenda tersembunyi dengan memanipulasi opini publik. Pernyataan mereka sangat berbahaya karena dapat memicu konflik yang tidak perlu,” tegasnya.
Mualimin menegaskan komitmen Supriyanto untuk menghormati prinsip demokrasi dalam Pilkada OKI 2024. Menurutnya, setiap individu berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan.
“Kami memghormati hak politik setiap anggota PSHT dan masyarakat umum, konsolidasi kader PSHT yang dilakukan itu wajar apalagi faktanya Cawabup Supriyanto pernah memimpin organisasi ini selama 10 tahun”, ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.
“Di era digital ini, informasi yang tidak akurat dapat tersebar dengan cepat. Saya harap masyarakat bijak dalam menyaring informasi dan tidak terburu-buru mempercayai berita yang sudah dipelintir. Mari kita jaga ketenangan dan suasana damai menjelang Pilkada,” tutupnya.
Mualimin menambahkan, jika tuduhan tanpa dasar ini terus disebarkan, pihaknya akan mengambil tindakan hukum.
“Fitnah seperti ini harus dihentikan. Jika perlu, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar mereka yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Sebagaimana sebelumnya telah diberitakan diberbagai media Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dari pasangan nomor urut 02, Supriyanto, menuai sorotan publik setelah pernyataan kontroversialnya tersebar. Supriyanto diduga mengancam akan “menyelesaikan” anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tidak mendukung pasangan calon 02, Muchendi Mahzareki-Supriyanto.
Dalam sebuah kegiatan di Desa Gading Raja, Pedamaran Timur, Rabu (6/11/2024), Supriyanto dikabarkan menginstruksikan peserta untuk mendata anggota PSHT yang tak sejalan, “Kalau ketemu orang PSHT yang tidak sepaham dengan 02, catat namanya. Kita selesaikan nanti,” ungkapnya dalam video yang kemudian viral di media sosial.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai sikap Supriyanto mengarah pada intimidasi politik.
Welly Tegalega, Ketua LSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat OKI, menyebut tindakan Supriyanto sebagai bentuk arogansi yang tak pantas bagi seorang calon pemimpin.
“Sebagai mantan Ketua PSHT, Supriyanto seolah berhak mengatur dan mengintimidasi pilihan politik anggota PSHT lainnya,” ujar Welly.
Menurut Welly, tindakan tersebut justru menunjukkan kecondongan Supriyanto untuk mengontrol hak dasar orang lain dalam menentukan pilihan politik mereka.
“Arogansi seperti ini berbahaya, apalagi jika kelak ia benar-benar menjabat sebagai Wakil Bupati. Belum menduduki jabatan saja sudah main ancam,” tambahnya.
Di media sosial, netizen mengecam pernyataan Supriyanto yang dinilai sebagai bentuk tekanan politik. Banyak komentar yang menyesalkan sikapnya, menganggap tindakan tersebut justru akan menimbulkan antipati.
“Di era sekarang, masyarakat semakin cerdas. Ancaman seperti ini hanya akan mengurangi dukungan, bukan menambah,” ujar salah seorang pengguna media sosial.
Masyarakat menilai, pemimpin yang berkarakter keras dan intimidatif tidak lagi relevan di masa kini. “Pemimpin harus melindungi, bukan menakut-nakuti rakyatnya,” ujar seorang netizen.
Beberapa warganet juga menyatakan bahwa organisasi non-politik, seperti PSHT, seharusnya dijaga independensinya dan tidak dijadikan alat politik.
“Organisasi seperti PSHT dibangun dengan semangat persaudaraan dan kerukunan. Ironis jika kemudian ada ancaman bagi mereka yang berbeda pilihan,” kata seorang netizen.
Salah seorang warganet mengungkapkan banyak pihak berharap agar sikap santun dan menghargai perbedaan ditunjukkan oleh para calon pemimpin.
“Santunlah dalam berucap, dan hargailah perbedaan. Merangkul, bukan memukul,” tandasnya. (*)
About Author
