Palembang, JNNews.co.id –Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara soal terkait honor panitia Pekan Olahraga Pendidikan Nasional (Popnas) belum cair.
Dimana kami dari Komisi V DPRD Provinsi Sumsel akan segera panggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, demikian diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli usai melakukan Reses di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) provinsi Sumsel, Selasa (5/9/23).
Dimana dirinya, Mgs Syaiful Fadli menjelaskan sudah banyak laporan yang masuk terkait Popnas, mulai dari masalah honor yang belum diselesaikan dan lainya.
Setelah Reses Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil dan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Sumsel terkait Popnas. Kemudian, akan melakukan evaluasi pelaksanaan Popnas dan capaian dari Sumsel di Popnas saat ini.
“Kemudian, untuk masalah honor, pencapaian dan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan setelah reses Komisi IV DPRD akan meminta Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel,” ujarnya.
Sementara itu salah satu Wasit/Juri dari cabang olahraga (cabor) Silat yang engan disebutkan namanya mengatakan, honor wasit juri dan panitia belum di bayar padahal kegiatan POPNAS cabang olahraga raga pencak silat sudah selsai tanggal 2 September lalu.
Selain honor belum dibayar, di duga nominal pembayaran honor di sunat tidak sesuai kesepakatan di awal.
“Bahkan setiap cabor berbeda nominal honornya, kemudian jumlah hari juga di Surat Keputusan (SK) 10 hari namun yang akan di bayar hanya 8 hari,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, selain itu juga tidak ada konfirmasi atau pembicaraan sebelumnya. Padahal walaupun kegiatan mulai tanggal 26, namun panitia sudah mulai bekerja pemasangan matras di tanggal 23 September.
Selama kegiatan berjalan transportasi wasit juri dan panitia tidak ada sehingga menggunakan kendaraan pribadi, padahal jarak cukup jauh.
“Dari Nine Hotel jalan Bangau Ke Dekranasda Jakabaring dan konsumsi di hotel juga bermasalah karena harus rebutan dengan panitia agar kebagian makanan,” katanya.
Ditambahkannya, selain masalah honor, pembayaran tim VAR (video assistant replay) dan digital scoring juga dianggap tidak sesuai harapan.
Harapan kami, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Gubernur Sumsel H Herman Deru harus lihat kejadian ini.
“Bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk memeriksa apakah ada penyelewengan anggaran di dalam POPNAS di Sumsel,” imbuhnya. (DNL)
About Author
