Tim Kuasa Hukum PT GPU Berikan Klarifikasi Terkait Laporan Dugaan Pengrusakan
PALEMBANG, JNNews.Co.Id – Tim Kuasa Hukum PT Gorby Putra Utama (GPU) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan dugaan pengrusakan yang dilaporkan oleh PT SKB.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Hukum SHS Palembang, Kamis (15/02/24), Sofhuan Yusfiansyah, SH, didampingi oleh Sigit Muhaimin, SH, MH, Angga Saputra, S.H, dan Prasetya Sanjaya, S.H menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut patut diduga telah memutarbalikkan fakta sesungguhnya atas peristiwa yang terjadi.
Menurut Sofhuan, peristiwa bermula pada tanggal 4 Februari 2024, ketika akses jalan untuk mengangkut makanan dan minuman sehari-hari menuju mess PT. GPU di Fit Jaya terhalang oleh pihak PT. SKB.
Karena, pihak PT. SKB memaksa untuk membangun pondok karyawan mereka di tengah jalan holding dan menempatkan alat berat di depan parit, sehingga akses jalan masuk makanan, Suplai dan kebutuhan sehari hari mess karyawan PT. GPU di Fit Jaya terganggu.
“Akibat tindakan provokasi pihak PT. SKB ini memicu reaksi karyawan dan security pengamanan Aset PT. GPU spontan bersepakat untuk menimbun parit gajah dengan menggunakan Exca. Dan Excavator PT. GPU mengalami kerusakan,”kata dia.
“Lokasi peristiwa ini di Areal IUP PT. Gorby Putra Utama (PT. GPU) di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bukan di lokasi Sako Suban, Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA),”ungkap dia.
Rangkaian Kejadiannya, jelas Sofhuan, bermula dari lokasi yang merupakan wilayah IUOP PT. GPU yang Lahannya telah dibebaskan oleh Perusahaan, bagian dari Jalan Holding atau akses Tambang milik PT. GPU yang telah dibuat Parit Gajah dan telah dirusak oleh PT. SKB.
Dikarenakan kegiatan PT. SKB menghalang-halangi Kegiatan tambang secara hukum dapat dilihat dari adanya Penetapan Tersangka dari Mabes Polri terhadap 3 (tiga) orang PT. SKB berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/381/XI/ 2023/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 23 November 2023 atas dugaan menghalang-halangi kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 KUHPidana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 29 Januari 2024. Artinya posisi PT. GPU sudah benar dan kuat secara hukum.
“Dugaan Tindak Pidana ini diduga dilakukan oleh orang suruhan PT. dengan cara Main Hakim Sendiri dan Aksi Premanisme. Pada saat karyawan PT. GPU melakukan pembangun Akses jalan mobil pengangkut makanan.
Pihak PT. SKB menghalang-halangi dengan cara membongkar lagi Akses jalan tersebut menggunakan alat berat, dan melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap 2 (dua) alat berat PT. GPU dengan menggunakan Excavator sehingga merusak 2 (dua) Excavator milik PT. GPU yang menyebabkan alat berat tersebut tidak dapat beroperasi,”jelas dia.
Tindak Pidana tersebut diatas, tambah Sofhuan, telah lebih dahulu dilaporkan ke SKPT Polda Sumsel dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/ 155/ II /2024/SPKT/POLDA SUMSEL, tertanggal 10 Februari 2024, dengan dugaan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana dan/atau Pasal 170 KUHPidana Juncto Pasal 55 KUHPidana, Pasal 56 KUHPidana yang terjadi di Jl. Pertambangan PT. GPU Beringin Makmur II, Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara.
“Dan peristiwa tersebut terjadi di Musi Rawas Utara (Muratara), sekali lagi kami tegaskan BUKAN DI MUSI BANYUASIN. Karena Berdasarkan asas “actori incumbit probatio, actori onus probandi”, atau terjemanya; “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan” dalam peristiwa ini PT. SKB tidak memiliki Legaitas apapun di Kabupaten Musi Rawas Utara (Kab. Muratara),” ungkap dia.
Dia menegaskan, hal ini di perkuat berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2014 tentang batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas), yang telah dikuatkan oleh Putusan Judicial Review No. 82 P/HUM/2014, No. 03 P/HUM/2015 dan No. 71 P/HUM/2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas wilayah antara Kabupaten Musirawas utara dan Kabupaten Musi banyusasin, sudah berkekuatan hukum tetap, titik koordinat wilayah IUP-OP PT GPU seluruhnya berada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dan terakhir Gugatan PT. SKB Nomor : 342/ G/ 2023/ PTUN.JKT, Di tolak PTUN Jakarta tertanggal 18 Januari 2024, dalam Pokok Perkara “Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
“Skema Laporan Polisi PT. SKB ini dengan sengaja menggunakan awak media untuk membangun opini menyudutkan PT. GPU adalah strategi memutarbalikkan Fakta.
Senyatanya selama ini PT. GPU lah yang selalu menjadi korban, terhambat kegiatan operasional tambang, tidak maksimal melakukan kegiatan pertambangan, bahkan dengan berbagai cara Pihak PT. SKB menghalang-halangi kegiatan tambang PT. GORBY yang sah secara hukum,” tegas Sofhuan.
Senada dikatakan M. Sigit Muhaimin, berdasarkan hal diatas pihaknya meminta Keadilan Hukum untuk Laporan Polisi Nomor : STTLP/ 155/II/ 2024/ SPKT/POLDA SUMSEL, tertanggal 10 Februari 2024, dengan dugaan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana dan/atau Pasal 170 KUHPidana Juncto Pasal 55 KUHPidana, Pasal 56 KUHPidana.
“Agar hal ini dilaksanakan penegakan hukum dan proses terlebih dahulu di Polda Sumsel,” pungkas Sigit. (***)
About Author
